Sistem Pengendalian Intern (SPI)

Dasar Hukum

1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

2. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 322/KMK.09/2021 tentang Kerangka Kerja Penerapan Sistem Pengendalian Intern di Lingkungan Kementerian Keuangan

Kerangka Kerja dan SPI

Kerangka kerja penerapan SPI digunakan sebagai acuan dalam merancang, menerapkan, memantau, mengevaluasi, dan melakukan perbaikan berkelanjutan atas penerapan sistem pengendalian intern (SPI) pada seluruh unit kerja di lingkungan Kemenkeu.

Sistem Pengendalian Intern (SPI):

Proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui:

• kegiatan yang efektif dan efisien,

• keandalan pelaporan keuangan,

• pengamanan aset negara,

• dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Unsur SPI

1. Lingkungan Pengendalian, yang diwujudkan melalui:

1. Penegakan integritas dan nilai etika

2. Komitmen terhadap kompetensi

3. Kepemimpinan yang kondusif

4. Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan

5. Pelimpahan kewenangan dan tanggung jawab yang tepat

6. Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat terkait pembinaan SDM

7. Perwujudan peran aparat pengawasan intern pemerintah yang efektif

8. Hubungan kerja yang baik dengan unit kerja terkait

2. Penilaian Risiko, yang terdiri atas:

1. 1. Identifikasi Risiko

   2. Analisis Risiko

3. Kegiatan Pengendalian, yang terdiri atas:

1. 1. Reviu atas kinerja unit kerja yang bersangkutan

   2. Pembinaan sumber daya manusia

   3. Pengendalian atas pengelolaan sistem informasi

   4. Pengendalian fisik atas asset

   5. Penetapan dan reviu atas indikator dan ukuran kinerja

   6. Pemisahan fungsi

   7. Otorisasi atas transaksi dan kejadian yang penting

   8. Pencatatan yang akurat dan tepat waktu atas transaksi dan kejadian

   9. Pembatasan akses atas sumber daya dan pencatatannya

   10. Akuntabilitas terhadap sumber daya dan pencatatannya

   11. Dokumentasi yang baik atas SPI serta transaksi dan kejadian penting

4. Informasi dan Komunikasi, yang pelaksanaannya memenuhi ketentuan sebagai berikut:

1. 1. Menyediakan dan memanfaatkan berbagai bentuk dan sarana komunikasi

   2. Mengelola, mengembangkan, dan memperbarui sistem informasi secara terus menerus

5. Pemantauan Pengendalian Intern, yand dilaksanakan meliputi:

1. 1. Pemantauan berkelanjutan

   2. Evaluasi terpisah

   3. Tindak lanjut rekomendasi hasil audit dan reviu lainnya

Prinsip Penerapan SPI

1. Menciptakan SPI yang mendukung pencapaian tujuan organisasi

2. Mempertahankan SPI sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari proses organisasi dan dalam pengambilan keputusan khususnya terkait dengan perencanaan strategis

3. Menjalankan SPI secara sistematis, terstruktur, dan tepat waktu

4. Melaksanakan SPI dengan mempertimbangkan keseimbangan aspek biaya dan manfaat

5. Melaksanakan SPI dengan menjaga kepatuhan terhadap hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan

Kerangka Kerja SPI dengan Model Tiga Lini

SPI di lingkungan Kementerian Keuangan diterapkan melalui Model Tiga Lini yang mengoptimalkan peran Pimpinan Kementerian Keuangan, Manajemen sebagai Lini Pertama dan Lini Kedua, Audit Intern sebagai Lini Ketiga, serta Audit Ekstern.

Penerapan SPI pada KPPN Parepare

KPPN Parepare merupakan unit eselon III di bawah Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Selatan, telah menerapkan SPI yang berlaku di Kementerian Keuangan.

1. KPPN Parepare (Manajemen Operasional) sebagai Lini Pertama telah merancang, menerapkan, memperbaiki dan mengembangkan SPI, mencakup:

• merancang Sistem Pengendalian Intern yang memadai;

• memimpin, mengarahkan, dan mengorganisasikan kegiatan dan sumber daya untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif;

• menjaga komunikasi yang berkelanjutan dengan Pimpinan Kemenkeu

• melakukan identifikasi dan analisis atas risiko (termasuk risiko fraud), serta menuangkannya dalam matriks risiko dan pengendalian

• menerapkan SPI sepanjang waktu

• melakukan perbaikan SPI

• mengembangkan SPI serta aplikasi pendukung proses bisnis

• memastikan kepatuhan terhadap hukum, peraturan, dan nilai-nilai etika

• melakukan pemantauan SPI melalui pemantauan berkelanjutan serta tindak lanjut rekomendasi hasil audit dan reviu lainnya

• dapat melakukan diskresi yang sesuai ketentuan perundang-undangan mengenai Administrasi Pemerintahan

2. UKI KPPN Parepare sebagai Lini Kedua melakukan pemantauan penerapan Sistem Pengendalian Intern, mencakup:

• mengevaluasi matriks risiko dan pengendalian (RCM)

• mengembangkan perangkat pemantauan SPI

• melaksanakan pemantauan dan evaluasi atas penerapan SPI, termasuk penerapan kode etik melalui evaluasi terpisah

• mengusulkan perbaikan rancangan SPI berdasarkan hasil pemantauan

• melaporkan hasil pemantauan SPI kepada pimpinan unit kerja, pimpinan UKI-II, pimpinan UKI-I, Inspektur Jenderal, dan/atau Kepala Satuan Pengawasan Intern