Frequently Ask Questions

Sesuai dengan PMK Nomor 62 Tahun 2023, SPM dapat mengalami penolakan apabila: 

a. Terdapat ketidaklengkapan dokumen yang diupload 

b. Terdapat ketidaksesuaian penulisan jumlah angka dan huruf pada SPM 

c. Terdapat cacat dalam penulisan SPM 

d. Tanda Tangan Elektronik pada SPM tidak benar dan tidak absah 

Alasan Umum

• Daftar nominatif tidak dilampirkan

• SSP tidak terlampir

• Scan dokumen tidak jelas/blur/terpotong

• Kesalahan kode akun

• Ketidaksesuaian nilai potongan

• Melewati batas pengajuan lebih dari dua hari kerja

• SPM sudah pernah diupload

• SPM tidak ditandatangani/tidak distempel

Alasan Penolakan pada SPM LS

• Tanggal kuitansi tidak tercantum

• Nomor karwas di uraian SPM berbeda dengan nomor yang ada di karwas kontrak

• Nilai potongan pajak pada SPM berbeda dengan potongan di SSP

• Terdapat dua jenis bank penerima

• ADK error

• Data supplier belum terdaftar

• Data supplier tidak ditemukan

• Dasar pembayaran tidak disebutkan dalam uraian SPM

• Jumlah penerima pada SPM tidak sesuai dengan daftar nominatif

• Jumlah yang ditagihkan melebihi pagu

• Tanggal BAST melewati/melebihi tanggal selesai kontrak tetapi tidak ada potongan sanksi denda

• Tanggal dasar pembayaran tidak tercantum

• SPTJM tidak terlampir

• Nomor addendum di uraian SPM tidak sama dengan nomor addendum di karwas kontrak

• Daftar perhitungan uang makan tidak terlampir

• Jumlah netto dan bruto di daftar nominatif/daftar rekapitulasi berbeda dengan jumlah netto dan bruto di SPM

• Menggabungkan dua jenis belanja dalam satu SPM

• Data supplier dalam SPM berbeda dengan data supplier yang terdaftar di SPAN

• Nomor rekening tidak ditemukan

• Nomor SPM yang tertulis di karwas tidak sama dengan nomor SPM terlampir

• Tanggal BAP belum terbit/terjadi

• Tidak mencatumkan jenis belanja dalam uraian SPM

• Kesalahan pada mekanisme pembayaran (mis: belanja pegawai seharusnya dibayarkan dengan metode SPM LS bukan GUP)

• Saldo SPM tidak sinkron dengan SP2BLU

Alasan Penolakan pada SPM UP

• Tidak melampirkan surat pernyataan UP

• Nilai GUP tidak mencapai minimal 50% penggunaan UP

• Tidak melampirkan surat pernyataan rekonsiliasi

• Tidak melampirkan sertifikat bendahara

• Nilai GUP melebihi nilai pembagian UP masing-masing BPP

• Pencairan anggaran dapat terlambat

• Menambah pekerjaan satuan kerja dan KPPN

• Pelaksanaan pekerjaan terkendala

• Pastikan seluruh dokumen terlampir dan telah stempel dan ditandatangani 

• Pastikan ukuran file tidak terlalu besar

• Uraian SPM sesuai dan lengkap 

• Data supplier telah terdaftar 

• Scan dokumen SPM jelas dan terbaca 

• Pengajuan SPM tidak melebihi batas pengajuan dari 2 hari kerja 

• Mekanisme pembayaran sesuai 

• Kode dan jenis akun sesuai