Berdasarkan SAIPI 2021. Instansi pemerintah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan Pengawasan Intern di lingkungan pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah, yang terdiri dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Inspektorat Jenderal/Inspektorat/Unit Pengawasan Intern pada Kementerian/Kementerian Negara, Inspektorat Utama/Inspektorat Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Inspektorat/Unit Pengawasan Intern pada Kesekretariatan Lembaga Tinggi Negara dan Lembaga Negara, Inspektorat Provinsi/Kabupaten/Kota, dan Unit Pengawasan Intern pada Badan Hukum Pemerintah lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 

Memastikan bahwa seluruh kegiatan penyelenggaraan pemerintahan berjalan efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan sesuai dengan peraturan. Secara umum, tugasnya meliputi: Audit, Reviu, Evaluasi, Pemantauan, dan Kegiatan Pengawasan Lain termasuk Konsultasi. 

📔Konsultasi pada Inspektorat dapat dilakukan melalui :

1. WA;

2. Zoom; dan

3. Tatap Muka

🚦Pelaporan gratifikasi merupakan salah satu bentuk nyata dari komitmen Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan, dan berintegritas. Setiap ASN wajib menjaga integritas dan menolak segala bentuk gratifikasi. Jika menerima pemberian yang berhubungan dengan jabatan, segera laporkan melalui link pelaporan resmi: KLIK LINK 

🌐Inspektorat Kabupaten Gunung Mas memiliki Google Form untuk membantu unit kerja yang diaudit (auditi) melaporkan sejauh mana tindak lanjut terhadap rekomendasi hasil audit reguler sudah dilakukan. Dengan form ini, proses pelaporan menjadi lebih mudah, cepat, dan praktis, karena auditi bisa langsung mengisi dan mengirim laporan secara daring tanpa perlu dokumen fisik. Selain itu, Inspektorat juga dapat memantau perkembangan tindak lanjut secara real time, sehingga proses pengawasan menjadi lebih efisien dan transparan. Cek Status Tindak Lanjut : KLIK LINK