Dalam rangka meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat selaras dengan amanat dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Informasi Publik di Pengadilan, maka Pengadilan Negeri Purwokerto telah mengeluarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor : 133/KPN.W12.U5/SK.HM1.1/I/2026 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada Pengadilan Negeri Purwokerto.
Embedded Files
DASAR HUKUM & MAKLUMAT PPID
DASAR HUKUM & MAKLUMAT PPID
Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
SK KMA 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Informasi Publik di Pengadilan
Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor : 133/KPN.W12.U5/SK.HM1.1/I/2026 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada Pengadilan Negeri Purwokerto.
https://drive.google.com/drive/folders/1Ep5qF6wcubHoAADtBtsHm6iIpihHZwIb
STRUKTUR PPID
STRUKTUR PPID
Sumber : SK KPN NOMOR 133/KPN.W12.U5/SK.HM1.1/I/2026 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada Pengadilan Negeri Purwokerto.
HAK PEMOHON INFORMASI DAN KEWAJIBAN PENGGUNA INFORMASI
HAK PEMOHON INFORMASI DAN KEWAJIBAN PENGGUNA INFORMASI
Berdasarkan SK KMA Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Informasi Publik di Pengadilan.
A. Hak Pemohon Informasi :
1. Setiap Orang berhak memperoleh Informasi Publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Setiap Orang Berhak :
a. Melihat dan Melihat dan Mengetahui Informasi Publik ;
b. Menghadiri pertemuan publik yang terbuka untuk umum untuk memperoleh informasi publik ;
c. Mendapatkan salinan informasi publik melalui permohonan sesuai dengan Undang-Undang ini; dan/atau
d. Menyebarluaskan informasi publik sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;
3. Setiap pemohon informasi publik berhak mengajukan permintaan informasi publik disertai alasan permintaan tersebut.
4. Setiap Pemohon informasi publik berhak mengajukan permohonan informasi disertai dengan alasan permohonan tersebut.
5. Setiap pemohon informasi Publik berhak mengajukan sengketa informasi publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan apabila
dalam memperoleh informasi Publik mendapat hambatan atau kegagalan gugatan ke Pengadilan apabila dalam memperoleh informasi
publik mendapat hambatan atau kegagalan sesuai dengan ketentuan Undang-undang ini.
B. Kewajiban Pengguna Informasi
Pengguna Informasi Publik wajib menggunakan Informasi Publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
HAK DAN KEWAJIBAN PENGADILAN
HAK DAN KEWAJIBAN PENGADILAN
Berdasarkan SK KMA Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Informasi Publik di Pengadilan.
A. Hak Pengadilan. Pengadilan berhak :
1. Menolak memberikan Informasi Publik yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Memperoleh suatu Informasi Publik dari Badan Publik lainnya dengan mekanisme Bantuan Kedinasan dalam penyelenggaraan
pemerintahan dan pelayanan publik.
3 . Menolak memberikan dokumen cetak terkait data elektronik yang diminta dalam hal telah tersedia dalam sistem informasi pengadilan.
B. Kewajiban Pengadilan
Pengadilan Berkewajiban :
a. Mengikuti standar pelayanan, kelembagaan pengelola informasi dan dokumentasi yang ditetapkan dalam lampiran keputusan ini;
b. Menetapkan dan memutakhirkan DIP;
c. Membuat dan mengumumkan laporan layanan Informasi Publik;
d. Menyampaikan salinan laporan layanan Informasi Publik kepada Komisi Informasi; dan
e. Melakukan monitoring, evaluasi, dan pembinaan pelaksanaan layanan Informasi Publik.
Kewajiban sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilaksanakan dengan memperhatikan :
a. Perlindungan Data Pribadi yang ditentukan Peraturan Perundang-undangan;
b. Pengaburan Informasi sebagaimana dimaksud dalam pedoman ini; dan
c. Pemenuhan aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas.
Kategori Informasi Publik :
Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;
Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta;
Informasi yang wajib tersedia setiap saat.
Informasi Yang Dikecualikan/ Dirahasiakan
Setiap Orang berhak memperoleh informasi publik dengan cara melihat, mengetahui, dan/atau mendapatkan salinan informasi publik sesuai dengan prosedur dalam SK KMA 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan
Pemohon berhak mengajukan keberatan yang ditujukan kepada Atasan PPID melalui Petugas Layanan Informasi oleh Pemohon atau kuasanya.
Page updated
Google Sites
Report abuse