Oleh karena itu, diperlukan adanya konsolidasi dan imigrasi data dari aplikasi sejenis, yang kemudian diintegrasikan ke aplikasi umum. Aplikasi sejenis juga harus dinonaktifkan atau dimatikan. Tujuannya, guna menghindari tidak optimalnya layanan aplikasi sejenis tersebut, baik bagi masyarakat maupun pemerintah.
Sekretariat Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika, Slamet Santoso mengatakan jumlah aplikasi sejenis dalam pelayanan pengaduan masyarakat saat ini sangat banyak. Hal tersebut mengakibatkan masyarakat menjadi bingung.
Download Aplikasi Sebangsa
Download Zip 🔥 https://urllie.com/2yGAP4 🔥
Instansi pusat maupun pemerintah daerah juga diharapkan dapat turut berperan aktif dalam proses pengembangan aplikasi umum. Sederet hal yang bisa dilakukan adalah dengan cara mencegah munculnya aplikasi sejenis lainnya, mau bertanggung jawab atau memiliki sense of belonging dalam penggunaan aplikasi umum, dan mulai melakukan konsolidasi ataupun imigrasi data ke aplikasi umum.
Sementara itu Direktur Layanan Aplikasi Informatika Pemerintahan (LAIP), Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Bambang Dwi Anggono menjelaskan untuk memudahkan warga mengakses aneka pelayanan publik, sejumlah lembaga dan instansi baik di pusat maupun di daerah, mengembangkan aplikasi. Aplikasi yang dibangun rata-rata belum sesuai standar atau memiliki standar sendiri-sendiri. Ketika hendak dikonsolidasikan dan dipindahkan ke dalam aplikasi layanan umum, kendala pun muncul.
Dua aplikasi ini adalah turunan dari keberadaan Pasal 63 Peraturan Presiden No. 95/2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Disebutkan bahwa untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintah dan pelayan publik, harus dilakukan percepatan pembangunan dan pengembangan aplikasi umum dalam sektor perencanaan penganggaran, pengadaan barang dan jasa, akuntabilitas kinerja, pemantauan dan evaluasi kearsipan kepegawaian, dan pengaduan pelayan publik.
Aplikasi umum, kata Slamet, juga dapat mencegah adanya kebocoran data, termasuk di dalamnya data-data pribadi, yang masih sering terjadi. Dengan aplikasi umum, ia memastikan pelayanan kepada masyarakat dan sistem birokrasi pemerintah akan dapat berjalan secara efisien, optimal serta transparan.
Pencegahan munculnya aplikasi-aplikasi sejenis dapat membantu mempercepat proses pengembangan SPBE. Untuk aplikasi sejenis yang sudah ada, instansi pusat dan pemerintah daerah dapat mulai melakukan pertukaran data, pengintegrasian, dan imigrasi data dari aplikasi sejenis ke aplikasi umum. Sebab itu, kata Bambang, perlu adanya skenario untuk bisa mengkonsolidasikan data dan aplikasi ke dalam aplikasi umum.
Guna mendukung terwujudnya SPBE melalui aplikasi umum, selain Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara-Reformasi Birokrasi ada juga keterlibatan Kominfo, Arsip Negara Republik Indonesia dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Dengan adanya dukungan dan kolaborasi disertai proses bisnis yang saling terintegrasi, dan perubahan pola pikir oleh antar lembaga dan pemerintahan, kata Bambang, diharapkan dapat membantu pelaksanaan keterpaduan dan pengembangan aplikasi SPBE.
JAKARTA, KOMPAS.TV - Dirjen Aplikasi Informatika (Aptika) Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kominfo) RI, Semuel Abrijani Pangerapan mengatakan tidak khawatir jika harus memblokir situs dan aplikasi yang belum mendaftar di penyelenggara sistem elektronik (PSE).
Setiap Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah harus menggunakan Aplikasi Umum yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara. Dalam hal Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah tidak menggunakan Aplikasi Umum, Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah dapat menggunakan aplikasi sejenis dengan Aplikasi Umum, dengan syarat:
Pembangunan dan pengembangan Aplikasi Umum dapat dilakukan oleh Instansi Pusat atau Pemerintah Daerah setelah mendapat pertimbangan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika yang didasarkan pada Arsitektur SPBE Nasional. Pembangunan dan pengembangan tersebut harus memenuhi standar teknis dan prosedur pembangunan dan pengembangan Aplikasi Umum yang diatur dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.
Namun, banyaknya jumlah media tersebut tidak berbanding lurus dengan kualitas penggunaan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Alasan utama adalah tuntutan kecepatan jurnalis dalam menerbitkan berita-berita aktual yang sering kali akhirnya mengabaikan akurasi dalam penggunaan bahasa pada berita-berita yang disajikan.
Wawancara terkini dengan Tribunnews.com, milik Kompas, group media terbesar di Indonesia, menjelaskan adanya tuntutan bagi setiap jurnalis untuk menulis 20 artikel per hari demi mencapai target penerbitan 3.000 artikel setiap hari.
Selain itu, hasil wawancara dengan tim redaksi Tribunnews.com juga menjelaskan bagaimana tuntutan menulis banyak berita dalam waktu yang terbatas membuat sebagian wartawan enggan membuka kamus bahasa Indonesia karena dianggap membuang waktu. Tapi, keengganan inilah yang berdampak pada buruknya kualitas bahasa yang digunakan.
Kualitas bahasa yang buruk di kalangan jurnalis daring inilah yang melatarbelakangi kami untuk melakukan riset guna menciptakan sebuah aplikasi penapis kesalahan bahasa yang dapat digunakan secara cepat dan tepat saat jurnalis bekerja.
Selain itu, saya juga berharap aplikasi ini dapat memenuhi kebutuhan di berbagai pihak pemerintah atau swasta untuk mendukung penyusunan laporan atau komunikasi dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar.
Pada konteks pembahasan di Indonesia, masalah ini sekiranya sangat relevan untuk dibahas dengan melihat tingkat pengguna media sosial yang sangat besar namun disisi lain sebagaimana dilansir oleh The Jakarta Post dan Central for Indonesian Policy Studies menunjukkan tingkat literasi media sosial berada pada pisisi yang mengkhawatirkan. Pada ketentuan yang termuat pada Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi pada Pasal 5 bahwa subjek data pribadi berhak mendapatkan informasi tentang kejelasan yang salah satunya soal permintaan dan penggunaan Data Pribadi dan akuntabilitasnya. Selain itu, Pasal 8 juga menegaskan bahwa hak yang dilekatkan pada subjek data pribadi untuk mengakhiri pemrosesan, menghapus, dan/ atau memusnahkan Data Pribadi tentang dirinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Padal 11 soal hak menunda atau membatasi pemrosesan Data Pribadi secara proporsional sesui dengan tujuan pemrosesan Data Pribadi. Pada aspek data transer yang kerap terjadi saat ini, ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf e dengan sangat tegas menguraikan aspek data transfer yang mesti dikelola dengan prinsip yang secara lebih rinci diuraikan pada Pasal 16 ayat (2).
Kolaborasi peran negara sebagai pihak regulator dan otoritas yang memiliki tugas dan kewenangan dalam perannya untuk melakukan law enforcement perlu secara aktif untuk menerapkan secara optimal ketentuan perlindungan data pribadi dari warga negara. Di sisi lian, Kementeria Komunikasi dan Informatika dapat melakukan penelusuran secara langsung kepada pihak penyedia jasa aplikasi terkait untuk mendapatkan informasi yang abash berkaitan dengan penyimpanan, penggunaan dan pengelolaan data pribadi warga negara. Begitupula dengan peran masyarakat juga secara simultan harus selalu waspada dan teredukasi terhadap jenis-jenis aplikasi dan fitur layanan yang disuguhkan oleh perusahaan penyedia aplikasi. Kecermatan untuk membaca syarat dan ketentuan dari aplikasi dan fitur terkait agar menghindari hal-hal yang tidak diinginkan berkaitan dengan penggunaan data pribadi mereka.
In the rapidly evolving digital landscape, where data has become an invaluable resource, the role of a data protection officer (DPO) has emerged as a critical cornerstone in ensuring the safety and...
Sesuai dengan arahan ANRI di tahun 2024 Srikandi harus sudah diterapkan diseluruh lembaga pemerintah baik pusat atau daerah bersamaan dengan diresmikannya pusat pemerintahan RI yang baru yakni IKN, Ibu Kota Negara Nusantara di Kalimantan Timur. Dengan berjalannya pusat pemerintahan yang baru maka diharapkan semua lembaga pusat atau daerah sudah terintegrasi dalam Srikandi. Hal inilah yang menjadikan lembaga pemerintah pusat dan pemerintah daerah, khususnya LKD yang belum live Srikandi, harus menyiapkan setting aplikasi secara keseluruhan dan segala perangkat pendukung serta SDM untuk dapat segera tergabung dalam live Srikandi. [TUS]
LinkedIn dan pihak ketiga menggunakan cookie esensial dan non-esensial untuk menyediakan, mengamankan, menganalisis, dan meningkatkan Layanan kami, dan untuk menampilkan kepada Anda iklan yang relevan (termasuk iklan profesional dan lowongan kerja) di dalam dan di luar LinkedIn. Baca selengkapnya di Kebijakan Cookie kami.
Kita memang gampang lupa ya, manusiawi sih, karena apa yang ada di depan kita pasti jadi prioritas utama, apa yang terjadi kemarin, yang bakal terjadi minggu ini, atau maksimal bulan ini, itu aja yang kita ingat.
Paling jauh, setahun sekali kita melihat kebelakang apa yang sudah kita lewati, dan kita buat resolusi tahunan, janji-janji kita apa yang akan kita lakukan setahun kedepan. Terlalu banyak yang kita harus ingat, harus kita pikirin sehingga wajar kalau kita memprioritaskan apa yang paling dekat dan paling penting saat ini dulu.
Ada yang masih ingat kapan tiba-tiba media sosial merebak di Indonesia? Tahun 2009, kita melaju dari pengguna Facebook kurang dari 1 juta orang di Januari 2009 meledak 16x hingga di akhir Desember 2009 tiba-tiba ada 16 juta pengguna Facebook saat itu, hanya dalam hitungan 1 tahun.
Teknologi digital mempengaruhi semua bidang, dari media, bisnis, pendidikan, manufaktur, keuangan, hingga sosial politik. Perusahaan-perusahaan baru bermunculan (startup) dan dalam waktu yang singkat inovasi yang mereka lakukan bisa mengalahkan perusahaan dan bisnis yang sudah puluhan tahun.
Tapi kalau mengganggu jadi jelek dong ya? Kesannya jadi negatif. Mungkin iya untuk mereka yang ketinggalan untuk berinovasi atau lambat bergerak mengantisipasi kehadiran teknologi digital ini, lambat laun perusahaan yang tidak mau meng-update layanannya akan ditinggalkan, karena masyarakat, pengguna, nasabah, warga negara sudah punya ekspektasi yang baru. 152ee80cbc
how to download fire kirin xyz
hp proliant dl380 gen10 array configuration utility download