APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) memiliki peran penting dalam pengelolaan fiskal daerah melalui mekanisme Dana Transfer ke Daerah (TKD). TKD merupakan alokasi anggaran dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah untuk mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Dana ini mencakup Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH), serta Dana Insentif Daerah (DID) yang bertujuan untuk mengurangi ketimpangan fiskal antar daerah dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.  

Publikasi informasi kepada pemerintah daerah (pemda) dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), khususnya dalam penyaluran Dana Transfer Ke Daerah, terletak pada beberapa faktor. Pertama, transparansi informasi keuangan memungkinkan masyarakat untuk memahami penggunaan dana publik, sehingga meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah. Kedua, publikasi informasi mendukung akuntabilitas pemda dalam mengelola dana, yang penting untuk keberhasilan desentralisasi fiskal dan pertumbuhan ekonomi daerah. Ketiga, dengan informasi yang lebih jelas, masyarakat dapat turut berpartisipasi dalam pengawasan penggunaan dana, meminimalisir potensi penyalahgunaan anggaran.

Pengumuman dan informasi yang jelas kepada pemerintah daerah (pemda) mengenai pelaksanaan APBN, terutama dalam penyaluran Dana Transfer Ke Daerah, memiliki makna penting karena dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan. Dengan informasi yang tepat waktu dan akurat, pemda dapat merencanakan dan menggunakan dana tersebut secara efektif untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Selain itu, keterbukaan informasi juga dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah, yang sangat penting dalam konteks desentralisasi fiskal seperti di Indonesia.