Lembar Penilaian AMPUH

1. Membuat program dan jadwal pelaksanaan bimtek

2. Melaksanakan Bimbingan teknis yang tidak digabungkan     dengan kegiatan lain minimal setiap 6 bulan sekali

3. Melakukan monev dan evaluasi

4. Terdokumentasi dengan baik

1. Sudah mensosialisasikan SK Dirjen Nomor  199/DJU/SK.DL1.10/I/2026 dan buku saku pedoman etika berinteraksi dengan penyandang disabilitas kepada seluruh jajaran pengadilan setahun sekali    

2. Sudah menerapkan Form identifikasi awal

3. Mengadakan perjanjian kerjasama dengan Dinas Sosial, Dinas Pendidikan,SLB,organisasi penyandang disabilitas dll

4. Sudah menerapkan Antrian Prioritas pada setiap layanan pengadilan

5. Sudah melakukan Bimtek Internal untuk layanan disabilitas

6. Tersedia daftar pendamping/pembimbing, penerjemah dan petugas lain yang terkait

7. Ada petugas PTSP dan Satpam yang sudah mengikuti pelatihan disabilitas

8. Sudah melakukan monitoring dan evaluasi minimal 1 tahun sekali

1.  Tersedia Parkir khusus Disabilitas                                                

2.  Jalur Guiding Block  dan Warning Block  menuju gedung dan ruangan  di pengadilan yang tepat penempatannya

3.  Ramp/Jalur Landai

     - Di dalam bangunan gedung paling besar harus memiliki kelandaian

       maksimal 6 derajat

     - Di luar bangunan gedung maksimal memiliki kelandaian 5 derajat

       atau ukuran kemiringan 1:12, dengan lebar kemiringan 1:20

4.  Alat bantu mobilitas (kursi roda dan tongkat), alat bantu dengar, dan  kacamata

5.  Kursi tunggu Disabilitas dan antrean prioritas

6.  Tempat yang disediakan khusus untuk pengguna kursi roda pada pelayanan PTSP dan layanan publik lainnya (Ruang Sidang yang

      disediakan untuk disabilitas)

7.  Ruang sidang ramah disabilitas (lebar pintu, monitor/layar, alat bantu)

8.  Ruang kesehatan yang dapat digunakan sebagai ruang relaksasi bagi penyandang disabilitas Intelektual dan mental

9.  Sudah ada papan informasi visual

10.Toilet khusus Disabilitas (tinggi toilet, pegangan rambat, tombol darurat)

11. Sudah ada media informasi untuk disabilitas netra

12. Website  pengadilan sudah dilengkapi screen reader

13. Sudah melakukan monitoring dan evaluasi sarana prasarana dan dilaporkan ke pelaporan elektronik ke Ditjen Badilum

1. Keterlibatan Pimpinan sebagai role model pada setiap kegiatan  pembangunan Zona Integritas yang sudah berjalan minimal 1 Tahun

2. Internalisasi dan Public Campaign pembangunan Zona Integritas

3. TLHP Internal dan Eksternal 100 %

4. Nilai IPAK, IKM dan SPKP minimal 3,60 dengan responden minimal 30  orang

5. Persentase penyampaian LHKPN dan SPT 100%

6. Capaian kinerja pada masing-masing target indikator utama tidak  kurang dari 100%

7. Predikat SAKIP  minimal “B” untuk satker yang diusulkan WBK dan Predikat SAKIP  minimal “BB” untuk satker yang akan diusulkan

    WBBM

8. Agen perubahan sudah dipilih dan ditetapkan dengan kriteria yang  jelas

1. SK Penetapan Agen Perubahan (Perorangan/Tim) yang ditetapkan oleh KPN berdasarkan rekomendasi Area I

2. Program Perubahan yang diusung harus memenuhi minimal salah satu kriteria :

    - Mendorong peningkatan capaian kinerja utama.

    - Mendorong penguatan integritas serta mengatasi isu  strategis,

    - Mendorong peningkatan kualitas layanan bagi pengguna  layanan                                            

3. Pimpinan memonitor secara berkala (minimal per triwulan)  pelaksanaan rencana tindak kerja Agen Perubahan di unit kerjanya, 

    sekaligus mendukung upaya Agen Perubahan dalam melakukan perubahan dengan menyediakan sumber-sumber yang dibutuhkan

4. Pemilihan dilaksanakan setiap tahun melalui tahap penjaringan awal oleh atasan masing-masing, tahap asesment oleh Tim RB dan Tahap Penetapan Formal oleh Pimpinan

5. Telah dilakukan pemberian penghargaan kepada Agen Perubahan yang dianggap berprestasi dan berintegritas. Penghargaan tersebut

  dapat berupa:  pemberian fasilitas kerja; pemberian kesempatan melakukan studi banding dalam/luar negeri; tugas belajar; atau bentuk-bentuk penghargaan lainnya yang wajar, yang bila memerlukan biaya berasal dari sumber yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan

1. Agen Perubahan telah membuat Rencana tindak Agen Perubahan sesuai dengan lampiran Permenpan Nomor 27 Tahun 2014, Bab III,

    Tabel I halaman 10

2. Agen Perubahan telah melaksanakan Monev Rencana Tindak Agen Perubahan sesuai dengan lampiran Permenpan Nomor 27 Tahun

    2014, Bab III, Tabel II halaman 13 dilakukan oleh Area I dan dilaporkan kepada Pimpinan

3. Agen Perubahan telah bertindak sebagai katalis yang mampu meyakinkan seluruh jajaran untuk ikut melakukan perubahan

4. Agen Perubahan melakukan internalisasi rencana aksi program RB

5. Agen Perubahan tahun-tahun sebelumnya telah diprioritaskan untuk  promosi

1. Sudah disosialisasikan (data dukung)

2. Setiap unit kerja sudah mengenal core values ASN BerAKHLAK  (uji petik minimal dua orang)

3. Sudah melakukan inovasi untuk mendukung implementasi BerAKHLAK

4. Sudah di Monev (data dukung)

1. Sudah dilaksanakan sesuai PERMENPAN No. 52 Tahun 2014 dan  Surat Sekma No. 131/1/SEK/KU.01/6/2016

2. Sudah diperbarui setiap tahun

3. Pelaksanaannya dilakukan secara resmi

4. Terdokumentasi dengan baik

1. Telah ditetapkan Tim Manajemen Risiko dalam bentuk SK

2. Manajemen Risiko disusun sesuai dengan Keputusan Sekma  Nomor  475/SEK/SK/VII/2019                        

3. Telah menentukan/meregister risiko, diperbarui setiap tahun (form 1)

4. Telah melakukan analisa dan Pimpinan menentukan level/ status  risiko (form 2)

5. Telah dibuat langkah-langkah antisipasi penanganan risiko (status risiko dan risiko sisa) form 3

6. Telah dibuat pemetaan SPIP (form 4)

7. Sudah dimonitoring, evaluasi dan ditindaklanjuti. (minimal satu tahun sekali atau setiap ada perubahan)

1. Sudah dilaksanakan tepat waktu 

2. Tanda terima dari KPK sudah diunggah seluruhnya ke aplikasi SIKEP

3. Bukti pelaporan LHKPN dari KPK dan SPT sudah terpublikasikan seluruhnya pada website pengadilan

4. sudah dilakukan monev setiap tahun (terkait wajib lapor dan non wajib lapor)

1. Maklumat pelayanan sudah dideklarasikan sesuai dengan isi PERMENPAN RB No.15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar

    Pelayanan

2. Maklumat Layanan Informasi Publik sudah dideklarasikan sesuai dengan SK KMA Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar

    Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan

3. Sudah disosialisasikan melalui berbagai media

4. Penempatan Maklumat Pelayanan di backdrop PTSP

5. Sudah menerapkan pemberian kompensasi yang ditetapkan dengan SK Ketua Pengadilan yang dipublikasikan pada PTSP maupun

    website

6. Seluruh petugas PTSP memahami isi maklumat pelayanan dan maklumat layanan informasi publik

1.  Standar pelayanan yang memuat unsur- unsur: dasar hukum,  persyaratan, sistem-mekanisme-prosedur, jangka waktu penyelesaian layanan, biaya, produk dan pengelolaan pengaduan sudah tepat dan sudah ditetapkan

2. Standar pelayanan telah dimaklumatkan dan sudah diunggah  seluruhnya pada Aplikasi SIPPN Menpan

3. Standar pelayanan telah disosialisasikan/ dipublikasikan secara manual maupun elektronik kepada petugas dan pengguna

4. Sudah dimonitoring, evaluasi dan ditindaklanjuti/diperbaiki minimal  1 tahun sekali dengan mempertimbangkan saran dan kritik

    pelayanan publik yang diperoleh serta hasil survey kepuasan masyarakat dan melibatkan pengguna layanan

1. Penataan ruang tamu terbuka terlihat oleh umum dan SEMA No. 3 Tahun 2010 dipublikasikan pada ruang tamu terbuka

2. Penerimaan tamu terkait penanganan perkara harus dihadiri kedua belah pihak

3. Penerimaan tamu terkait penanganan perkara harus mengajukan permohonan kepada Pimpinan Pengadilan

4. Tamu bagi pejabat dan karyawan Pengadilan yang tidak terkait perkara wajib diterima di ruang tamu terbuka

1. Melakukan pelaporan pelaksanaan menggunakan aplikasi setiap bulan kepada Ditjen Badilum secara lengkap selambat-lambatnya

    tanggal 10 pada bulan tersebut

2. Pelaporan keuangan dilaporkan pada Aplikasi OMSPAN dan SAKTI secara tepat waktu selambat-lambatnya tanggal 10 pada bulan

    tersebut

3. Sudah melakukan monitoring dan evaluasi terhadap capaian target dan penyerapan anggaran sudah sesuai pertriwulan

4. Panmud Hukum melakukan evaluasi terhadap kinerja layanan  hukum bagi masyarakat tidak mampu setiap bulan

1. Adanya MoU antara Ketua Pengadilan dengan Lembaga Layanan Bantuan Hukum dan diperbarui setiap tahun

2. Penempatan ruang Posbakum pada ruang PTSP dan tidak ada lagi di ruang lain

3. Absensi Petugas POSBAKUM

4. Jadwal Piket petugas POSBAKUM dan Buku Tamu

5. Petugas POSBAKUM paham larangan yang tidak boleh dilakukan berdasarkan PERMA 1 Tahun 2014

6. Daftar pengacara yang dapat dihubungi untuk perkara prodeo

7. Ada informasi layanan tanpa dipungut biaya yang terpublikasi

8. Tidak boleh ada identitas OBH pada ruang Posbakum (Spanduk, Banner, Logo)

9. Kops Surat OBH tidak menggunakan alamat pengadilan

10. Panmud Hukum melakukan sosialisasi dan monitoring secara berkala untuk memastikan bahwa posbakum melaksanakan tugasnya dan tidak melakukan larangan sebagaimana dalam peraturan PERMA No 1 Tahun 2014

1. Ketua telah menetapkan program untuk mengoptimalkan pelaksanaan layanan hukum pembebasan biaya perkara (prodeo)

    pada masyarakat kurang mampu berdasarkan PERMA No 1 Tahun 2014

2. Sudah melakukan Sosialisasi sesuai SE Dirjen Badilum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Sidang di Luar Gedung Pengadilan

    dan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Layanan hukum  Pembebasan Biaya Perkara (Prodeo) baik secara Internal maupun

    Eksternal

3. Pelaporan secara tertib menggunakan aplikasi dari Badilum

4. Sudah dilaksanakan monev

1. Ketua sudah mengeluarkan SK penetapan inovasi terkait  pelaksanaan sidang di luar gedung pengadilan

2. Adanya MoU antara Ketua Pengadilan dengan Instransi terkait dan  diperbarui setiap tahun

3. Sudah dilaksanakan monev

4. Capaian target dan penyerapan anggaran sudah sesuai pertriwulan

1. Terdapat pedoman teknis perencanaan kinerja. (SK SEKMA 2049 Tahun 2022 atau Turunan SK SEKMA 2049 Tahun 2022, Juknis

    Pelaksanaan Anggaran DIPA 01 & DIPA 03)

2. Terdapat dokumen perencanaan kinerja yang terdiri:

    a. Cetak Biru MA RI Tahun 2010-2035

    b. Renstra Tahun 2025 - 2029 (didalamnya sudah menggambarkan

        indikator kinerja)

    c. Renja tahun berjalan

    d. RKT tahun berikutnya

    e. PKT tahun berjalan

    f. Rencana Aksi tahun berjalan

    g. RKA-KL dan DIPA tahun berjalan

    h. Pohon Kinerja (disajikan sesuai dengan Renstra)"

3. Dokumen Perencanaan Kinerja telah dipublikasikan tepat waktu (esr menpan, Batara MA RI, Website)

4. Terdokumentasi dengan baik

1. Terdapat pedoman teknis pengukuran kinerja dan pengumpulan data kinerja. (SK Juknis/SOP Pengukuran dan Pengumpulan

    Data Kinerja)

2. Terdapat Definisi Operasional yang jelas atas kinerja dan cara  mengukur indikator kinerja. (Dokumen IKU dan penjelasannya)

3. Pimpinan selalu terlibat sebagai pengambil keputusan (Decision  Maker ) dalam mengukur capaian kinerja. (dokumen rapat monev

    capaian kinerja secara berjenjang dan berkala)

4. Memastikan Target kinerja dapat di capai 100 % (Achivable )

5. Pengumpulan dan pengukuran data kinerja telah memanfaatkan Teknologi Informasi (SIPP, MIS dan BATARA MARI /Aplikasi Monev

    data kinerja internal)

6. Dokumen monitoring dan evaluasi rencana aksi telah dipublikasikan  secara berkala di esr menpan (sesuai format pada surat SEKMA

    nomor 16292 Tahun 2025)

7. Terdokumentasi dengan baik

1. Dokumen Laporan Kinerja telah disusun.(sesuai dengan  PermenpanRB Nomor 53 tahun 2014 dan surat SEKMA

    nomor 16292 Tahun 2025)

2. Dokumen Laporan Kinerja telah direviu.

    a. Terdapat surat pernyataan telah direviu (ditandatangani tim reviu)

    b. Terdapat formulir reviu laporan kinerja dengan dilampiri hasil

        pengujian atas  keandalan dan akurasi data atau informasi kinerja

    c. Tim Reviu sudah memiliki sertifikat SAKIP"

3. Penyusunan Laporan kinerja telah melibatkan pimpinan dan seluruh  stakeholder pengadilan (dokumen rapat)

4. Dokumen Pelaporan Kinerja telah dipublikasikan tepat waktu (esr menpan, BATARA MA RI, Website)

5. Terdokumentasi dengan baik