Lembar Penilaian AMPUH

1. Penundaan sidang sudah diisi secara lengkap kedalam SIPP

2. Pengisian kedalam SIPP dilakukan 1x24 jam

3. Memonitor penundaan-penundaan sidang dengan acara yang  sama

1. Pengisian pada SIPP sudah sesuai dengan pemberkasan hardcopynya pada setiap tahapannya (uji petik minimal 10 %)

2. Panmud Pidana telah melakukan monev

3. Panmud Perdata telah melakukan monev

4. Hasil Monev sudah ditindaklanjuti

1. Minutasi adalah pemberkasan perkara sampai dengan dijilid (uji  petik data minutasi di SIPP dengan berkas yang sudah diminutasi minimal 10 berkas)

2. Minutasi Tepat Waktu Sesuai SOP (14 hari untuk Perdata dan 7  hari untuk pidana)

3. Susunan Berkas Perkara sudah tepat

4. Penjilidan Sudah sesuai ketentuan (warna sampul, checklist,  dijahit sesuai ketentuan, dan menggunakan laks/ stempel

    pengadilan)

5. Hakim memastikan E-doc putusan yang benar sudah diunggah ke SIPP

6. PP mengisi Jadwal Sidang, tanggal putusan dan amar putusan pada SIPP mengunggah e-doc putusan ke SIPP 1 x 24 jam sejak

    tanggal putusan

7. Sudah dimonitoring, evaluasi dan ditindaklanjuti (LHP, Buku Pengawasan Bidang, dan Notulen Rapat)

1. Hanya menggunakan MoU pusat

2. Tarif pengiriman yang dipungut menggunakan tarif yang sudah  ditetapkan MoU MA dengan Kantor Pos Pusat

3. Sudah memanfaatkan Aplikasi Kibana (untuk melacak pengiriman relaas yang dilaksanakan oleh petugas Pos)

4. Memastikan format amplop setiap pengiriman surat tercatat harus sesuai dengan Instruksi Direktur Jenderal Badan Peradilan umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penggunaan Surat Tercatat Dalam Proses Penanganan Perkara Pada Pengadilan Di Lingkungan Peradilan Umum

5. Juru Sita wajib mencetak relaas dari Aplikasi SIPP,  ditandatangani, dikirimkan kepada Tergugat melalui surat tercatat paling lambat dikirim 6 hari kalender sebelum hari sidang

6. Satker bersama kantor pos wajib melakukan sosialisasi serta monitoring, evaluasi terhadap pelaksanaan pengiriman melalui surat tercatat minimal 2 kali dalam 1 (satu) tahun (monev sesuai dengan format pada Instruksi Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 2 Tahun 2024)

1. KPN sudah menetapkan SK tentang pemberlakuan SOP yang  dikeluarkan oleh Dirjen Badilum (SK Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1270/DJU/SK.OT1.6/III/2026 tentang Pembaruan Standar Operasional Prosedur (SOP) Penanganan Perkara dan Layanan Pengadilan pada Pengadilan Tinggi  dan Pengadilan Negeri)

2. Sudah dilaksanakan (uji petik kesesuaian waktu minimal 5 kegiatan)

3. Sudah dilakukan monitoring dan evaluasi

4. Sudah melaporkan hasil monev kepada KPT selanjutnya disampaikan kepada Ditjen Badilum minimal satu tahun sekali melalui tautan https://s.id/MonevSOPDitjenBadilum

1. KPN memastikan satker sudah membuat SOP Kesekretariatan  dan menetapkan dengan SK tentang pemberlakuan SOP     Kesekretariatan

2. Sudah dilaksanakan (uji petik minimal 5 kegiatan) pada setiap  bagian dan sub bagian

3. Sudah dilakukan monitoring dan evaluasi

4. Sekretaris sudah melaporkan hasil monev kepada KPN minimal satu tahun sekali

1. Selalu menggunakan Berita Acara Serah Terima

2. Selalu dilaksanakan tepat waktu (maksimal 3 hari setelah BHT )

3. Berkas sudah dilengkapi dengan Checklist kelengkapan berkas dan sudah ditandatangani oleh Panmud terkait

4. Sudah diarsipkan dan diisi dalam SIPP

1. Pengadilan menerbitkan akta pernyataan banding pada hari menerima notifikasi pembayaran (pada perkara perdata) atau pada hari menerima notifikasi banding (pada perkara pidana) dan mencatatkan pada SIP

2. Berkas perkara banding sudah dikirimkan secara elektronik ke PT melalui SIP 30 hari setelah permohonan pernyataan banding

3. Panitera memastikan berkas bundel A dan bundel B sudah diunggah kedalam SIPP

4. Panitera memastikan pemberitahuan memori dan kontra memori  dikirim maksimal 2 hari setelah diterima pengadilan 

1. Penataan berkas sudah sesuai dengan penataan aplikasi SIPP  dan seluruhnya sudah tersusun didalam rak/ lemari

2. Setiap pencarian berkas dapat ditemukan kurang dari 3 menit

3. Ada jadwal perawatan arsip

4. Ruang arsip dilengkapi komputer

5. Tersedia APAR di ruang arsip

6. Sirkulasi udara sudah tertata dengan baik (exhaus fan dan AC/ Kipas Angin)

1. Sudah mempublikasikan prosedur peminjaman berkas

2. Panmud Hukum meneliti permohonan peminjaman berkas perkara

3. Peminjaman berkas disetujui oleh panitera dan diketahui oleh  Ketua Pengadilan

4. Sudah ditetapkan batas waktu peminjaman berkas maksimal 3 (tiga) hari dan jika masih dipinjam, dicatat perpanjangan

    peminjaman 3 (tiga) hari

5. Peminjaman berkas tercatat dengan baik di SIPP

6. Pengembalian berkas tercatat dengan baik di SIPP

1. Telah melaksanakan pelaporan perkara secara lengkap sesuai dengan SK Dirjen Badilum Nomor 2992/DJU/SK/HM.02.3/9/2019

2. Telah melaksanakan pelaporan perkara tepat waktu sesuai dengan SK Dirjen Badilum Nomor 2992/DJU/SK/HM.02.3/9/2019

3. Data yang dikirimkan akurat dan dapat dipertanggungjawabkan

4. Telah dimonev oleh pimpinan Pengadilan Negeri

1. Ada Tim survey

2. Survey menggunakan aplikasi SISUPER dari Ditjen Badilum

3. Survey dilakukan 4 kali setahun untuk Survey kepuasan masyarakat dan Survey Persepsi Anti Korupsi, Survey Persepsi Kualitas Pelayanan untuk survey harian dilaksanakan setiap hari kerja

4. Laporan Hasil Survey kepuasan masyarakat dan Survey Persepsi Anti Korupsi sudah dimonev (3 unsur terendah) dan laporan hasil Survei Harian dievaluasi setiap bulan

5. Hasil evaluasi sudah ditindaklanjuti

6. Hasil survey dan tindak lanjut sesuai format pada SK Dirjen Nomor 114 Tahun 2024 sudah terpublikasi menggunakan format pada SiSuper (website  dan di ruang PTSP)

1. Sudah menerapkan aplikasi e-raterang dalam pengurusan surat keterangan

2. Sudah tersedia brosur permohonan surat keterangan

3. Sudah tersedia sarana/prasarana elektronik yang mendukung

4. Sudah dilakukan monitoring dan evaluasi

1. Sudah melakukan sosialisasi SK KMA No. 359/KMA/SK/XII/2022

2. Penomoran sudah sesuai dengan SK Dirjen Nomor 2478/DJU/SK/HK.00.1/12/2022 tentang standar penomoran perkara Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi dan Surat Dirjen Badilum Nomor 35/DJU/HK2/I/2025 tanggal 9 Januari 2025 tentang Penomoran Perkara Pidana dan Perdata

3. Format putusan sudah sesuai dengan SK KMA No. 359/KMA/SK/XII/2022 (Huruf Arial dengan ukuran 12 untuk batang tubuh dan 10 untuk footer; marjin atas dan bawah 3 cm, kiri 5 cm dan kanan 1,5 cm; Penulisan nama terdakwa dalam putusan Huruf Kapital sedangkan dalam amar putusan huruf awal saja yang ditulis besar; Penulisan kata ganti subjek hukum dalam putusan selalu diawali dengan huruf besar; penulisan nomor pada kepala putusan harus dicetak tebal)

4. Sudah dimonev (misal : objek pemeriksaan pengawasan bidang)

1. Sudah Sosialisasi internal dan eksternal secara berkala (Jenis informasi yang dapat diberikan maupun yang tidak dapat diberikan, waktu penyelesaian layanan, tata cara pengaduan dll) baik secara daring, luring maupun menggunakan media sosial

2. Sudah ada SK PPID dan Struktur PPID sesuai dengan SK KMA 2-144/KMA/SK/VIII/2022

3. Daftar Informasi Publik (DIP) sudah ditetapkan dan dimutakhirkan secara berkala setiap 6 bulan oleh Sekretaris di unit/satuan kerja

4. Panmud Hukum sudah melakukan monev dan pembinaan

5. Wajib melaporkan layanan informasi (memuat jumlah permohonan informasi yang diterima, waktu pemenuhan, jumlah informasi yang dikabulkan/sebagian/ditolak dan alasan penolakan) kepada Sekretaris MA dan Direktorat Jenderal Badilum setahun sekali (paling lambat 3 bulan setelah tahun anggaran berakhir)

6. PPID Pelaksana (seluruh Panmud selain Panmud Hukum dan Kasub) membantu pemutakhiran DIP sesuai bidangnya

1. Seluruh permohonan informasi dicatat pada register oleh  petugas layanan informasi (minimal memuat informasi: data pemohon, jenis informasi, tanggal permohonan masuk, tanggal permohonan diselesaikan, keterangan)

2. PPID pelaksana melakukan pemeriksaan kelengkapan permohonan informasi publik 3 hari sejak permohonan dicatat dalam register permohonan informasi publik

3. Penyampaian pemberitahuan ditolak/diterima secara tertulis  oleh petugas layanan informasi maksimal 10 hari sejak permohonan diterima

4. Petugas layanan informasi memahami penjelasan atas penghitaman/pengaburan informasi yang diminta bila ada (wawancara)

5. Melaksanakan rapat secara berkala (setiap 6 bulan sekali untuk pembaruan DIP)

1. Sudah dilakukan Sosialisasi anti gratifikasi kepada internal dan eksternal

2. Sudah memiliki Unit Pengendali Gratifikasi (UPG) terdiri dari Wakil Ketua Pengadilan (apabila terdapat kekosongan pejabat WKPN dapat diisi oleh Hakim/Panitera/Sekretaris sebagai Ketua UPG), 1 orang Hakim, 1 orang panmud, dan 1 orang pejabat pengawas/eselon IV, 2 orang lainnya dapat diisi oleh PP, Pejabat Fungsional, Jurusita maupun pelaksana sebagai anggota

3. Unit Pengendali Gratifikasi (UPG) sudah dilakukan monev

4. Menyampaikan laporan pelaksanaan pengendalian gratifikasi secara periodik kepada Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia, dengan tembusan kepada KPT dan  Dirjen Badilum

1. Rapat rutin secara berkala dimulai secara berjenjang dari satuan  terkecil (Panmud) dibuktikan dengan notulen rapat perbulan

2. Melakukan evaluasi kinerja dan Evaluasi penyerapan Anggaran  per Triwulan

3. Sekretaris menyampaikan laporan secara tertulis realisasi  anggaran setiap bulan kepada KPN

4. Terdokumentasi dengan baik

Sudah seluruhnya dikirimkan melalui PTSP+ ke Simetri (saat tidak ada masalah pada aplikasi/jaringan)

1. Sudah ada keseluruhan

2. Sudah dilaksanakan

3. Sudah dilakukan monitoring

4. Sudah dievaluasi