Lembar Penilaian AMPUH

Seluruh Berita Acara Sidang Berita Acara Sidang sudah selesai 1 hari sebelum hari sidang berikutnya dan sudah diparaf dan ditandatangani

Seluruh Berita Acara Sidang sudah diunggah ke SIPP

Seluruh Berita Acara Sidang sudah digabungkan dan diarsipkan pada berkas perkara

Sudah dimonitoring, evaluasi dan ditindaklanjuti (dibuktikan dengan data dukung)

Untuk perkara perdata court calender sudah ditandatangani oleh para pihak

Untuk perkara perdata sudah dibuat setelah mediasi gagal

Untuk perkara pidana court calender sudah ditandantangani Hakim, Jaksa, Penasihat Hukum/Terdakwa

Untuk perkara Pidana dibuat sejak sidang pertama

Seluruh Relaas/ surat tercatat sudah diunggah pada SIPP 1 x 24 Jam

Seluruh BAS yang sudah ditandatangani diunggah pada SIPP 1 hari sebelum sidang berikutnya

Court Calendar yang sudah disepakati dan sudah ditandatangani diunggah pada SIPP

Sudah dimonev oleh para Panmud dan Panitera (eviden)

Penundaan sidang sudah diinput secar lengkap kedalam SIPP

Penginputan kedalam SIPP sudah 1x24 jam

Pengisian pada SIPP sudah sesuai dengan pemberkasan hardcopynya pada setiap tahapannya (uji petik minimal 10 berkas)

Panmud Pidana telah melakukan monev

Panmud Perdata telah melakukan monev

Hasil Monev sudah ditindaklanjut

Minutasi adalah pemberkasan perkara sampai dengan dijilid (uji petik data minutasi di SIPP dengan berkas yang sudah diminutasi minimal 10 berkas)

Minutasi Tepat Waktu Sesuai SOP (14 hari untuk Perdata dan 7 hari untuk pidana)

Susunan Berkas Perkara sudah tepat

Penjilidan Sudah sesuai ketentuan (warna sampul, checklist, dijahit sesuai ketentuan, dan menggunakan laks/ stempel pengadilan)

Hakim memastikan E-doc putusan yang benar sudah diunggah ke SIPP

PP menginput Jadwal Sidang, tanggal putusan dan amar putusan pada SIPP mengunggah e-doc putusan ke SIPP 1 x 24 jam sejak tanggal putusan

Sudah dimonitoring, evaluasi dan ditindaklanjuti (LHP, Buku Pengawasan Bidang, dan Notulen Rapat)

Hanya menggunakan MoU pusat

Tarif pengiriman yang dipungut menggunakan tarif yang sudah ditetapkan MoU MA dengan Kantor Pos Pusat

Sudah memanfaatkan Aplikasi Kibana (untuk melacak pengiriman relaas yang dilaksanakan oleh petugas Pos)

Memastikan format amplop setiap pengiriman surat tercatat harus sesuai dengan Instruksi Direktur Jenderal Badan Peradilan umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penggunaan Surat Tercatat Dalam Proses Penanganan Perkara Pada Pengadilan Di Lingkungan Peradilan Umum

Juru Sita wajib mencetak relaas dari Aplikasi SIPP, ditandatangani dan dikirimkan kepada Tergugat melalui surat tercatat paling lambat dikirim 6 hari kalender sebelum hari sidang

Satker bersama kantor pos wajib melakukan sosialisasi serta monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengiriman melalui surat tercatat minimal 2 kali dalam 1 (satu) tahun (monev sesuai dengan format pada Instruksi Direktur Jenderal Badan Peradilan umum Nomor 2 Tahun 2024)

Seluruh permintaan delegasi melalui SIPP

Seluruh tahapan pada kolom delegasi SIPP terinput secara tertib

Bukti pembayaran diunggah ke SIPP bersamaan surat permintaan Delegasi

Seluruh surat permintaan delegasi sudah diupload ke SIPP

Terhadap setiap permintaan bantuan yang belum dilaksanakan oleh PN Pelaksana lebih dari 5 hari maka PN wajib menyurati dengan tembusan kepada KPT jika sudah menyurati dua kali belum juga ada tindaklanjut dari PN Pelaksana maka disurati kembali untuk yang ke tiga kali dengan tembusan kepada Badan Pengawasan

Monev dilakukan secara berkala setiap minggu

Hasil Monev sudah ditindaklanjuti

Seluruh tahapan pada kolom delegasi SIPP terinput secara tertib

Seluruh pelaksanaan delegasi Panggilan atau pemberitahuan tidak melampaui 5 hari

Dokumen relaas diupload ke SIPP maksimal 1 hari setelah pelaksanaan relaas

Dokumen fisik dikirimkan ke PN Pengaju paling lambat pada hari berikutnya setelah pengiriman dokumen secara elektronik

Monev dilakukan secara berkala setiap minggu

Hasil Monev sudah ditindaklanjuti

KPN sudah menetapkan SK tentang pemberlakuan SOP yang dikeluarkan oleh Dirjen Badilum (SK Dirjen Nomor 934/DJU/SK.OT1.6/III/2025 Tentang Pembaruan Standar Operasional Prosedur (Sop) Penanganan Perkara Dan Layanan Pengadilan Pada Pengadilan Tinggi Dan Pengadilan Negeri)

Sudah dilaksanakan (uji petik minimal 5 kegiatan)

Sudah dilakukan monitoring dan evaluasi

Sudah melaporkan hasil monev kepada KPT minimal satu tahun sekali

KPN memastikan satker sudah membuat SOP Kesekretariatan dan menetapkan dengan SK tentang pemberlakuan SOP Kesekretariatan

Sudah dilaksanakan (uji petik minimal 5 kegiatan) pada setiap bagian dan sub bagian

Sudah dilakukan monitoring dan evaluasi

Sekretaris sudah melaporkan hasil monev kepada KPN minimal satu tahun sekali

Selalu menggunakan Berita Acara Serah Terima

Selalu dilaksanakan tepat waktu (dalam jangka waktu 3 hari setelah BHT )

Berkas sudah dilengkapi dengan Checklist kelengkapan berkas dan sudah ditandatangani oleh Panmud

Sudah diarsipkan dan diinput dalam SIPP

Pengadilan menerbitkan akta pernyataan banding pada hari menerima notifikasi pembayaran (pada perkara perdata) atau pada hari menerima notifikasi banding (pada perkara pidana) dan mencatatkan pada SIP

Berkas perkara banding sudah dikirimkan secara elektronik ke PT melalui SIP 30 hari setelah permohonan pernyataan banding

Panitera memastikan berkas bundel A dan bundel B sudah diunggah kedalam SIPP

Panitera memastikan pemberitahuan memori dan kontra memori 2 hari setelah memori/ kontra memori diterima pengadilan

Penataan berkas sudah sesuai dengan penataan aplikasi SIPP dan seluruhnya sudah tersusun didalam rak/ lemari

Setiap pencarian berkas dapat ditemukan kurang dari 3 menit

Ada jadwal perawatan arsip

Ruang arsip dilengkapi komputer

Tersedia APAR di ruang arsip

Sirkulasi udara sudah tertata dengan baik (exhaus fan dan AC/ Kipas Angin)

Sudah mempublikasikan prosedur peminjaman berkas

Panmud Hukum meneliti permohonan peminjaman berkas perkara

Peminjaman berkas disetujui oleh panitera dan diketahui oleh Ketua Pengadilan

Sudah ditetapkan batas waktu peminjaman berkas maksimal 3 (tiga) hari

Peminjaman berkas tercatat dengan baik di SIPP

Pengembalian berkas tercatat dengan baik di SIPP

Telah melaksanakan pelaporan perkara secara lengkap sesuai dengan SK Dirjen Badilum Nomor 2992/DJU/SK/HM.02.3/9/2019

Telah melaksanakan pelaporan perkara tepat waktu sesuai dengan SK Dirjen Badilum Nomor 2992/DJU/SK/HM.02.3/9/2019

Data yang dikirimkan akurat dan dapat dipertanggungjawabkan

Telah dimonev

KPN sesuai buku II memerintahkan Panitera secara mendadak untuk  meneliti kebenaran setiap penerimaan dan pengeluaran uang perkara kesesuaian antara pencatatan dibuku jurnal dengan uang yang dibrankas maupun di bank setiap 3 bulan sekali (4x dalam setahun) dan dibuatkan BAP

Sudah menerapkan aplikasi e- raterang dalam pengurusan surat keterangan;

Sudah tersedia brosur permohonan surat keterangan;

Sudah tersedia sarana/prasarana elektronik yang mendukung;

Sudah dilakukan monitoring dan evaluasi;)

Sudah melakukan sosialisasi SK KMA No. 359/KMA/SK/XII/2022

Penomoran sudah sesuai dengan SK Dirjen Nomor 2478/DJU/SK/ HK.00.1/12/2022 tentang standar penomoran perkara Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi dan Surat Dirjen Badilum Nomor 35/DJU/HK2/I/2025 tanggal 9 Januari 2025 tentang Penomoran Perkara Pidana dan Perdata

Format putusan sudah sesuai dengan SK KMA No. 359/KMA/SK/XII/2022 (Huruf Arial dengan ukuran 12 untuk batang tubuh dan 10 untuk footer; marjin atas dan bawah 3 cm, kiri 5 cm dan kanan 1,5 cm; Penulisan nama terdakwa dalam putusan Huruf Kapital sedangkan dalam amar putusan huruf awal saja yang ditulis besar; Penulisan kata ganti subjek hukum dalam putusan selalu diawali dengan huruf besar; penulisan nomor pada kepala putusan harus dicetak tebal)

Sudah dimonev (misal : objek pemeriksaan pengawasan bidang)

Sudah Sosialisasi internal dan eksternal secara berkala (Jenis informasi yang dapat diberikan, waktu penyelesaian layanan, tata cara pengaduan dll) baik secara daring, luring maupun menggunakan media sosial

Sudah ada SK PPID dan Struktur PPID sesuai dengan SK KMA 2- 144/KMA/SK/VIII/2022

Daftar Informasi Publik sudah ditetapkan dan dimutakhirkan secara berkala setiap 6 bulan oleh Sekretaris di unit/satuan kerja

Panmud Hukum sudah melakukan monev dan pembinaan

Wajib melaporkan layanan informasi (memuat jumlah permohonan informasi yang diterima, waktu pemenuhan, jumlah informasi yang dikabulkan/sebagian/ditolak dan alasan penolakan) kepada Sekretaris MA dan Direktorat Jenderal Badilum setahun sekali (paling lambat 3 bulan setelah tahun anggaran berakhir)

PPID Pelaksana (seluruh Panmud selain Panmud Hukum) membantu pemutakhiran DIP sesuai bidangnya)