Lembar Penilaian AMPUH

1. Sudah disosialisasikan secara berkala minimal 2 kali dalam setahun (dibuktikan dengan data dukung berupa notulen rapat, absensi, dan lain-lain)

2. Ketidakhadiran pegawai dengan izin atau tanpa izin, keterlambatan pegawai, pemberian sanksi, penerapan izin keluar kantor dan pengunggahan surat/ dokumen ketidakhadiran pada SIKEP sudah dimonitoring, dievaluasi dan ditindaklanjuti

3. Absensi sudah diterapkan secara online  melalui SIKEP, finger print (bila ada) dan manual oleh seluruh aparatur pengadilan (baik tenaga teknis maupun non teknis) sesuai dengan SK KMA No 368/KMA/SK/XII/2022 Jo Surat Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung Nomor 206/BUA.2/KP4.1.3/XII/2024 tentang pedoman presensi online  untuk Hakim dan ASN pada Mahkamah Agung dan badan peradilan yang ada dibawahnya melalui aplikasi SIKEP.

4. Surat izin keluar kantor, surat cuti, izin keluar negeri, surat tugas, surat cuti sakit sudah diterapkan sesuai dengan format Perma No. 7 tahun 2016 untuk Hakim dan SK KMA Nomor 071/KMA/SK/2008 untuk selain Hakim.

1. Sudah disosialisasikan secara berkala minimal 2 kali dalam setahun (dibuktikan dengan data dukung berupa materi dan notulen rapat yang berisi perintah agar seluruh Hakim dan Aparatur untuk tidak melakukan Korupsi, Kolusi danNepotisme (KKN) termasuk menolak setiap bentuk gratifikasi, dan apabila himbauan ini dilanggar maka yang bersangkutan akan dikenakan sanksi tegas)

2. Masing-masing atasan langsung wajib melakukan pembinaan dalam bentuk menjelaskan pembagian tugas dan kewenangan  prosedur, atau cara pelaksanaan pekerjaan dengan jelas secara berkala sehingga bawahan dapat melaksanakan tugas dengan baik serta melakukan rapat berjenjang setiap bulan (Notulen rapat perbagian)

3. Masing-masing atasan langsung wajib melakukan pengawasan atas perilaku bawahan dengan memantau penerapan disiplin kerja dan kode etik, memastikan penyelesaian pekerjaan sesuai SOP dengan memverifikasi Laporan Lembar Kerja Harian (LLK) setiap hari (eviden verifikasi LLK, PKP dan SKP)

4. Sudah dimonitoring dan dievaluasi (minimal memuat monitoring terhadap poin 2 dan 3)

5. Sudah ditindaklanjuti dalam bentuk pemberian sanksi atau  penghargaan

1. Sudah disosialisasikan secara berkala (dibuktikan dengan data dukung berupa notulen rapat yang berisi perintah/himbauan agar seluruh Hakim dan Aparatur untuk tidak melakukan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) termasuk menolak setiap bentuk gratifikasi, dan apabila himbauan ini dilanggar maka yang bersangkutan akan dikenakan sanksi tegas)

2. Sudah melengkapi sarana pengaduan, antara lain:

a. aplikasi SIWAS MA-RI pada situs Mahkamah Agung;

b. layanan pesan singkat/SMS;

c. surat elektronik (e-mail);

d. faksimile;

e. telepon;

f. meja Pengaduan;

g. form Pengaduan; dan/atau

h. kotak Pengaduan.

3. Sudah dimonitoring dan dievaluasi setiap bulan

4. Sudah ditindaklanjuti sesuai ketentuan Pasal 6 dan Pasal 7 Perma Nomor 9 Tahun 2016

1. Sosialisasi kebijakan secara berkala minimal 1 (satu) kali  dalam 1 (satu) tahun untuk masing-masing kebijakan

2. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi secara rutin setiap bulan, penerapannya setelah disosialisasikan

3. Tindak lanjut atas hasil monitoring dan evaluasi tersebut

1. Sudah melakukan sosialisasi internal

2. Melakukan diskusi reguler tentang penerapan KUHP dan KUHAP  yang diikuti oleh seluruh hakim (dilengkapi dengan bukti dukung; notulen, absensi)

3. Memastikan penerapan KUHAP baru sudah sesuai dengan SOP Kepaniteraan Nomor 1270/DJU/SK.OT1.6/III/2026 tentang Pembaruan Standar Operasional Prosedur (SOP) Penanganan Perkara dan Layanan Pengadilan pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri

4. Sudah melakukan monitoring dan menginventarisir permasalahan administrasi perkara pada penerapan kedua Undang-Undang tersebut

1. Sudah ada SK pembagian tugas, sudah dilaksanakan, koordinasi berjalan dengan baik

2. Sudah dilaksanakan sesuai SK

3. Sudah menetapkan target capaian kerja yang spesifik, terukur, realistis,relevan

4. Sudah melakukan evaluasi capaian kerja, realisasi anggaran pertriwulan

5. Sudah melakukan pengawasan internal

1. Sudah menyusun Panduan Pelaksanaan Pengawasan Bidang yang ditetapkan oleh KPN

2. Mengkoordinir pengawasan bidang setiap minggu sesuai SK KPN

3. Hakim mencatatkan hasil pengawasan pada buku pengawasan bidang dibidang / bagian yang diawasi

4. Membuat Laporan Hasil Pengawasan bidang setiap bulan sesuai dengan format pada buku IV

5. Monev Tindaklanjut Hasil Pengawasan (TLHP) setiap bulan untuk memastikan hasil pemeriksaan sudah ditindaklanjuti 100% (data

    dukung) pada bulan berikutnya

6. Terdokumentasi dengan baik (dibuktikan dengan data dukung)

1. Sudah dilaksanakan 2 kali dalam setahun sesuai jadwal yang  sudah ditentukan oleh Ketua

2. Sudah dilakukan secara bersilang antar pengawas bidang (kroscek dengan SK Hakim Pengawas Bidang)

3. Sudah dilaksanakan sesuai SOP pengawasan antarbidang yang tertuang dalam dokumen AMPUH

4. Membuat Laporan Hasil Pengawasan antarbidang sesuai format  yang sudah ditentukan

5. Monev Tindaklanjut Hasil Pengawasan (TLHP) sudah diselesaikan maksimal 1 bulan setelah pengawasan

1. Seluruh permohonan eksekusi sudah terdata setiap tahapan pada SIPP

2. KPN melakukan monev terhadap pelaksanaan permohonan eksekusi baik secara manual maupun melalui aplikasi PERKUSI setiap bulan dan terdokumentasi dengan baik

3. KPN menyurati Pemohon untuk menanyakan kelanjutan proses, jika dalam waktu 30 hari setelah aanmaning tidak ada tindaklanjut dari Pemohon Eksekusi, selanjutnya jika  berdasarkan jawaban Pemohon sudah ditindaklanjuti secara sukarela maka diproses sesuai buku pedoman eksekusi Ditjen badilum, didata ke dalam SIPP, apabila dalam waktu 30 hari pihak tidak menjawab maka atas perintah KPN, dilakukan penutupan  jurnal keuangan eksekusi dan dicatatkan dalam SIPP

4. KPN meminta arahan KPT untuk Eksekusi yang bermasalah/tidak dapat dilaksanakan sesuai Surat WKMA Bidang Yudisial Nomor 59/WK.MA.Y/X/2019 tanggal 30 Oktober 2019

5. Sudah melaporkan seluruh permohonan eksekusi (baik yang  sudah maupun yang belum dilaksanakan) kepada KPT setiap 6 bulan dan ditembuskan kepada Dirjen Badilum

1. Sudah disosialisasikan internal dan eksternal

2. SK Biaya Panjar Ketua Pengadilan Negeri sudah mengacu kepada Instruksi Dirjen Badilum Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pengelolaan, Pencatatan Keuangan Biaya Panjar Eksekusi di  Lingkungan Peradilan Umum

3. Pungutan biaya eksekusi sudah sesuai dengan Instruksi Dirjen Badilum Nomor 1 Tahun 2024 tersebut

4. Pengeluaran biaya panjar dibuktikan dengan dokumen yang memadai

5. Sudah dilakukan monitoring, evaluasi

1. Seluruh putusan sudah dipublikasikan pada Direktori Putusan

2. Majelis memastikan putusan perkara yang ditangani sudah terpublikasikan pada Direktori Putusan

3. Seluruh publikasi putusan yang wajib dianonimisasi sudah dilaksanakan dengan tepat (uji petik minimal 5 perkara)

4. Ketua melakukan monev terhadap ketepatan publikasi putusan (Jumlah putusan yang dipublikasikan, Anonimisasi putusan dll)

5. Pencatatan jumlah denda dan uang pengganti pada status putusan sesuai dengan yang tercantum pada amar putusan perkara pidana

1. Dilakukan 1x setiap minggu oleh seluruh Panmud dengan format monev sebagaimana terlampir pada surat Dirjen tersebut

2. Panmud Pidana memastikan akurasi pengisian data tilang, pencatatan denda dan/atau uang pengganti pada status putusan dengan amar putusan, Anonimisasi perkara pidana yang wajib dan berita acara sidang

3. Panmud Perdata (termasuk Panmud Niaga) memastikan akurasi data Anonimisasi perkara perdata yang wajib, pengisian data eksekusi, dispensasi dan ijin nikah serta berita acara sidang

4. Panmud Hukum memastikan akurasi data putusan incracht  yang diarsipkan, peminjaman dan pengembalian berkas

5. Panitera Melaporkan setiap bulan kepada KPN

6. Panitera menindaklanjuti hasil monev yang dilakukan panmud

7. Melaporkan hasil pelaksanaan monev akurasi data SIPP setiap 6 (enam) bulan sekali kepada KPT

1. Sudah ada SK penunjukkan Hakim Pengawas dan Pengamat

2. Sudah ada jadwal pengawasan

3. Ada bukti laporan pengawasan (untuk setiap pelaksanaan     pengawasan)

4. Sudah dimonitoring dan evaluasi oleh pimpinan

5. Sudah dilaporkan ke KPT

KPN sesuai buku II memerintahkan Panitera secara mendadak untuk meneliti kebenaran setiap penerimaan,pengeluaran uang perkara kesesuaian antara pencatatan dibuku jurnal dengan uang yang dibrankas maupun di bank setiap 3 bulan sekali (4x dalam setahun),dibuatkan BAP

1. Seluruh penerimaan dan pengembalian sisa panjar sudah  menggunakan sistem cashless  atau jika masih dilakukan manual maka PN sudah mengembalikan sisa panjar biaya perkara yang  sudah diberitahukan kepada pihak dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal surat pemberitahuan kepada pihak dan atau setelah dipublikasikan di web

2. Jika para pihak hadir pada saat pembacaan putusan maka sisa panjar dikembalikan pada saat itu juga

3. Sisa panjar secara manual yang tidak diambil oleh pihak dicatat tersendiri sebagai uang tidak bertuan dan disetor ke Kas

    Negara

4. Pencatatan pada SIPP sesuai dengan kondisi riil

5. Sudah melakukan monev dan tindaklanjut terhadap pengembalian sisa panjar biaya perkara serta terdokumentasi

    dengan baik

1. Pelaporan melalui aplikasi dilakukan mulai dari tanggal 1 sd  5  setiap bulannya sesuai SEMA Nomor 4 Tahun 2018 dan SK Dirjen Badilum Nomor 2992/DJU/SK/HM.02.3/9/2019 tentang Pemberlakuan Aplikasi Pelaporan Administrasi Peradilan Umum Secara Elektronik Melalui Website di Lingkungan Peradilan Umum

2. Pengiriman dokumen lengkap sesuai aturan

3. Penutupan register sudah dilakukan secara tertib dan  ditandatangani

4. Pimpinan melakukan monitoring dan evaluasi per bulan

1. Penetapan majelis sudah sepenuhnya menggunakan SIPP

2. Penetapan PP sudah sepenuhnya menggunakan SIPP

3. Pengisian dalam SIPP  diisi 1 X 24 jam

4. Diisi oleh masing-masing pemilik user (Ketua dan Panitera)

1. Seluruh Berita Acara Sidang Berita Acara Sidang sudah selesai 1  hari sebelum hari sidang berikutnya dan sudah diparaf dan ditandatangani

2. Seluruh Berita Acara Sidang sudah diunggah ke SIPP dan sesuai

3. Seluruh Berita Acara Sidang sudah digabungkan dan diarsipkan pada berkas perkara

4. Sudah dimonitoring, evaluasi dan ditindaklanjuti (dibuktikan dengan data dukung)

1. Untuk perkara perdata sudah dibuat setelah mediasi gagal

2. Untuk perkara perdata court calender  sudah ditandatangani oleh para pihak

3. Untuk perkara Pidana dibuat sejak sidang pertama

4. Untuk perkara pidana court calender  sudah ditandantangani Hakim, Jaksa, Penasihat Hukum/Terdakwa

1. Seluruh Relaas / surat tercatat sudah diunggah pada SIPP 1 x 24 Jam

2. Seluruh BAS yang sudah ditandatangani diunggah pada SIPP  1 hari sebelum sidang berikutnya

3. Court Calendar yang sudah disepakati dan sudah ditandatangani    diunggah pada SIPP

4. Sudah dimonev oleh para Panmud dan Panitera (eviden)