Rasio Kemandirian Keuangan Daerah adalah Rasio yang menggambarkan tingkat kemampuan Pemerintah Daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan. Semakin tinggi rasio kemandirian mengartikan tingkat ketergantungan terhadap bantuan pemerintah pusat semakin rendah. Selain itu, menggambarkan juga tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah (seperti pajak, retribusi, dan lain-lain).
Pemerintah daerah di Provinsi Lampung memiliki PAD yang belum cukup sehingga sangat membutuhkan Dana dari Pusat, Pemda Tulang Bawang Barat dan Mesuji memiliki rasio paling rendah (TW I & II), sedangkan Pemerintah Provinsi Lampung paling tinggi (TW I & II)
Rasio Solvabilitas Anggaran adalah Rasio yang menggambarkan tingkat kemampuan Pemerintah Daerah menghasilkan pendapatan.
Pada triwulan I & II 2022, Pemda Kab. Pesisir Barat dan Lampung Utara adalah yang paling baik dalam solvabilitas anggaran sedangkan yang paling rendah adalah Pemda Kab.Tulang Bawang.
Rasio Solvabilitas Pelayanan menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam menyediakan dan mempertahankan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.
Pada triwulan I & 2 2022, pemerintah daerah yang dianggap menyediakan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat tertinggi di provinsi Lampung adalah Pemkot Metro dan paling rendah adalah Pemprov Lampung.
Rasio Solvabilitas Operasional mengukur kemampuan pemerintah daerah menghasilkan pendapatan untuk menutupi beban operasional pemerintah daerah.
Pada triwulan I & II 2022, Kabupaten Pesisir Barat & Lampung Utara adalah Pemda yang memiliki solvabilitas operasional paling baik dalam wilayah Provinsi Lampung yang menunjukkan performa yang paling baik dalam menghasilkan pendapatan di Provinsi Lampung, sedangkan yang paling rendah solvabilitas operasionalnya pada Provinsi Lampung adalah Kota Bandar Lampung dan Kota Metro
Rasio Fleksibilitas Keuangan mengukur tingkat kemampuan pemerintah dalam menghadapi kondisi peningkatan pendapatan atau utang.
Pada triwulan I & II 2022, Pemda yang paling fleksibel dalam menghadapi peningkatan sumber daya keuangan untuk menghadapi komitmen baik peningkatan pendapatan atau utang adalah Pemprov Lampung & Pemkab Lampung Utara.