Tentang Kami

SEJARAH PEMASYARAKATAN

Pemasyarakatan merupakan bagian penting dari sistem peradilan pidana Indonesia yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila dan menjunjung tinggi harkat serta martabat manusia. Sistem ini lahir sebagai bentuk pembaruan terhadap konsep kepenjaraan warisan kolonial yang lebih menitikberatkan pada pembalasan dan penjeraan, menuju pendekatan yang mengedepankan pembinaan, pengayoman, dan reintegrasi sosial bagi pelanggar hukum. Istilah Pemasyarakatan pertama kali diperkenalkan oleh Sahardjo, S.H., Menteri Kehakiman Republik Indonesia, melalui pidato berjudul "Pohon Beringin Pengayoman" pada tanggal 5 Juli 1963 saat menerima gelar Doctor Honoris Causa dari Universitas Indonesia. Dalam pidatonya, beliau menegaskan bahwa tujuan pemidanaan bukan sekadar menghukum, melainkan mengayomi masyarakat serta membimbing warga yang melakukan pelanggaran hukum agar dapat memperbaiki diri dan kembali menjadi anggota masyarakat yang berguna.

Konsep tersebut kemudian diteguhkan melalui Konferensi Jawatan Kepenjaraan di Lembang, Bandung, pada 27 April 1964, yang secara resmi menetapkan Sistem Pemasyarakatan sebagai pengganti Sistem Kepenjaraan. Sejak saat itu, Pemasyarakatan diarahkan untuk mewujudkan proses pembinaan yang berorientasi pada pemulihan hubungan hidup, kehidupan, dan penghidupan Warga Binaan agar mampu kembali berperan secara positif di tengah masyarakat.

Perjalanan Sistem Pemasyarakatan semakin kuat dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, yang menjadi landasan hukum pelaksanaan pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan selama lebih dari dua dekade. Seiring perkembangan zaman dan meningkatnya kompleksitas sistem peradilan pidana, regulasi tersebut kemudian disempurnakan melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 memperluas peran Pemasyarakatan dalam memberikan perlakuan terhadap tahanan, anak, dan warga binaan sejak proses peradilan hingga selesainya pelaksanaan pidana. Sistem Pemasyarakatan tidak hanya menjamin perlindungan hak-hak warga binaan, tetapi juga menitikberatkan pada pembentukan kepribadian, peningkatan kemandirian, pembinaan keterampilan, serta penguatan tanggung jawab sosial agar mereka dapat kembali diterima oleh masyarakat sebagai pribadi yang produktif, taat hukum, dan berkontribusi dalam pembangunan nasional.

Hingga saat ini, Sistem Pemasyarakatan terus berkembang sebagai wujud komitmen negara dalam menghadirkan pelayanan pemasyarakatan yang profesional, akuntabel, humanis, dan berkeadilan. Melalui semangat "Pemasyarakatan Pasti Bermanfaat untuk Masyarakat", Direktorat Jenderal Pemasyarakatan bersama seluruh jajarannya, termasuk Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Sulawesi Selatan, senantiasa berupaya memberikan pelayanan terbaik serta mewujudkan pembinaan yang berorientasi pada reintegrasi sosial demi terciptanya keamanan, ketertiban, dan kesejahteraan masyarakat.

VISI, MISI DAN TUJUAN KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN RI

VISI Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan 2025 - 2029:

"Terwujudnya Penegakan Hukum dan Pelayanan Keimigrasian dan Pemasyarakatan untuk Stabilitas Keamanan yang Tangguh menuju Indonesia Emas 2045".

MISI 1. Mewujudkan Penegakan Hukum dan pelayanan serta jaminan pelindungan Imigrasi dan Pemasyarakatan yang transparan dan berkeadilan.

TUJUAN 1. Menciptakan penegakan dan pelayanan hukum untuk mendukung kedaulatan negara serta reintegrasi sosial secara transparan dan berkeadilan.

MISI 2. Meningkatkan kapasitas kelembagaan Imigrasi dan Pemasyarakatan yang modern, profesional, dan berintegritas.

TUJUAN 2. Menciptakan sistem keimigrasian dan pemasyarakatan yang modern, terintegrasi dan akuntabel melalui peningkatan kompetensi dan profesionalisme sumber daya manusia yang berintegritas, responsif dan adaptif di bidang Imigrasi dan Pemasyarakatan.