Dengan kebutuhan di atas tersebut yang wajib dialokasikan, maka Perencanaan menyarankan :

1. Rekonstruksi anggaran yang dilakukan diusahakan akan tetap memprioritaskan layanan dasar yang berupa pemenuhan gaji PPNPN (Dosen dan Tendik), pemenuhan gaji outsourcing, pemenuhan pembayaran langganan jasa utilitas (Listrik, air, telepon, internet), pemenuhan BHP praktikum mahasiswa, pemenuhan honorarium yang berkaitan dengan layanan PBM, dan layanan lain yang bersentuhan langsung dengan pelayanan kepada mahasiswa;

2. Lebih mencermati penjelasan yang tertulis dalam SBM terkait pemberian konsumsi rapat dan honor sidang senat;

3. Menghentikan konsumsi teh, gula, kopi dll yang rutin diadakan tiap bulan. Untuk pengadaan air minum galon dan tabung gas, diusahakan untuk tetap dipenuhi kebutuhannya;

4. Mengoptimalkan penggunaan email dinas dalam proses administrasi seperti disposisi, undangan rapat, dan sejenisnya untuk dapat mengurangi penggunaan kertas dan tinta printer;

5. Mengganti penyediaan mobil antar jemput pegawai, yang semula dilayani oleh 1 unit Hiace, diganti dengan 1 unit Innova;

6. Alokasi biaya pemeliharaan kendaraan dan pembelian BBM, diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan 4 unit bus kuning layanan mahasiswa;

7. Penggunaan dana operasional pembelian BBM kendaraan dinas Direktur/Wakil Direktur/Ketua Senat/Ketua Jurusan agar dilakukan lebih selektif;

8. Penggunaan dana operasional  Direktur/Wakil Direktur/Ketua Senat/Ketua Jurusan agar dilakukan lebih selektif;

9. Mengurangi durasi jam tayang Videotron baik yang berlokasi di pinggir jalan tol maupun di lapangan. Khusus videotron lapangan, dapat dipertimbangkan untuk hanya menampilkan 1 sisi muka saja;

10. Penghematan konsumsi listrik dengan cara mematikan AC, lampu, komputer, printer di luar jam kerja;

11. Dana penelitian, pengabdian, serta produk turunannya agar dapat disesuaikan. Jika tetap mengacu kepada 15% PNBP maka dikhawatirkan akan mengganggu layanan lain;

12. Gaji dan tunjangan PNS (termasuk Serdos, Tukin, dan Uang Lauk Pauk) diusahakan tetap terpenuhi dengan cara menerbitkan regulasi lembur, baik dari sisi durasi jam maupun kegiatan yang dilakukan;

13. Pembayaran honor kinerja bagi mahasiswa magang akan dibatasi dan honor PKL SMK tidak dibayarkan.

1. Sebagai bentuk komitmen bersama untuk mendudukkan kembali posisi dan fungsi bendahara yang hanya sebagai juru bayar, perlu diterbitkan payung hukum yang berisi kebijakan dalam pelaksanaan kegiatan, baik yang mengatur besaran tarif honor maupun pemenuhan persyaratannya, terutama terhadap besaran tarif honor ataupun ekuivalensinya yang tidak terdapat dalam SBM. Dengan demikian diharapkan para bendahara dapat fokus terhadap posisi dan fungsinya yang tidak tumpang tindih dengan fungsi pembuat kebijakan

2. Belum ada mekanisme yang jelas mengenai cara penghitungan target pencapaian indikator kinerja yang harus diinputkan dalam TOR, termasuk produk-produk turunannya yang meliputi:

         a. Siapa yang akan melakukan pencatatan target?

         b. Siapa yang akan melakukan monitoring dan analisis pencapaian target?

         c. Siapa yang akan melakukan monitoring pelaksanaan kegiatan?

         d. Siapa yang akan melakukan evaluasi dan pelaporan pencapaian target?

3. Tim perencanaan belum didukung oleh SDM yang memiliki kapabilitas dalam pembuatan aplikasi berbasis web yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan dalam bidang anggaran dan bidang keuangan, sehingga masih mengandalkan fasilitas-fasilitas yang terdapat dalam Google dalam pelaksanaan pekerjaan