1. Menyusun instrumen untuk mengukur kapasitas satuan pendidikan dalam menjalankan pendidikan inklusif

2. Menyusun strategi pendampingan peningkatan kapasitas satuan pendidikan dalam menjalankan pendidikan inklusif

3. Menyusun Modul Pendidikan Berjenjang bidang Pendidikan Inklusif [lanjutan dan mahir]

4. Advokasi Pendidikan Berjenjang bidang Pendidikan Inklusif kepada pihak terkait

5. Evaluasi dan refleksi Pendidikan Berjenjang bidang Pendidikan Inklusif

6. Melakukan Pemetaan Data Pemerintah Daerah yang memiliki ULD Aktif

7. Menyusun panduan aktivasi ULD di Pemerintah Daerah

8. Advokasi pembentukan ULD di Daerah

9. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pembentukan ULD di daerah

1. 100% Satuan Pendidikan Penyelenggara Pendidikan Inklusif yang mengalami peningkatan kapasitas dalam menjalankan pendidikan inklusif.

2. Guru mengikuti pendidikan berjenjang bidang pendidikan inklusif:

a. 100.000 tingkat dasar

b. 10.000 tingkat lanjutan

c. 5.000 tingkat mahir

3. Pemerintah Daerah memiliki ULD yang aktif :

a. 38 Provinsi

b. 257 Kabupaten/Kota