RAKSHA KARANA

Sebagai pemilik kendaraan bermotor Semua dapat anda konsultasikan bersama kami untuk kenyamanan dalam perjalanan ketika berkendara,
dan ketertiban sebagai wajib pajak pemilik kendaraan.
Kami menyediakan layanan pengurusan surat kendaraan yang mungkin dapat membantu anda saaat ini atau di waktu yang akan datang.

fetch and carry

live chat

pajak tahunan dan lima tahunan

Yang dimaksud dengan pajak kendaraan bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan/ atau kepemilikan kendaraan bermotor . sebagaimana didefenisikan dalam pasal 1 angka 12 dan 13 undang- undang republik indonesia nomor 28 tahun 2009 dan dalam pelaksanaan dilakukan di kantor bersama samsat yang melibatkan 3 instansi pemerintah yaitu: badan pendapatan daerah, kepolisisn negara republik indonesia dan pt asuransi kerugian jasa raharja ataupun bisa melalui aplikasi yang telah disediakan.

Subjek atau Wajib pajak kendaraan bermotor adalah orang pribadi atau badan yang memiliki kendaraan bermotor. seperti dijelaskan dalam pasal 4 undang- undang nomor 28 tahun2009.
Dasar pengenaan pajak adalah hasil perkalian 2 unsur pokok nilai jual kendaraan bermotor (njkb) dan bobot (berhubungan dengan tingkat kerusakan jalan yang diakibatkan, atau pencemaran lingkungan akibat kendaraan bermotor secara relatif)
Pajak tahunan adalah jumlah pajak yang wajib distorkan setiap tahunnya sesuai dengan tanggal yang sudah ditetapkan dan tertera di stnk.

adapun persyaratan umum untuk proses pajak tahunan antara lain:

. stnk asli

. bpkb copy

. ktp asli sesuai data yang tertera di stnk dan bpkb

tambahan persyaratan untuk kendaraan atas nama badan antara lain

. copy legal perusahaan terbaru (nib berbasis resiko, pkkpr, npwp) yang sesuai dengan data stnk dan bpkb

. surat kuasa asli diatas kop surat, bermaterai 10.000, dan stempel basah perusahaan

Pajak 5 tahunan adalah jumlah pajak yang disetorkan bersamaan dengan penggantian stnk dan tnkb (tanda nomor kendaraan bermotor). dalam hal ini perlu dilakukan juga cek fisik atau penggesekan nomor mesin dan rangka pada kendaraan yang akan diperpanjang
Tarif kenaikan pajak atas pajak kendaraan bermotor (progresif) merupakan ketetapan pajak kendaraan bermotor berdasarkan kepemilikan atas nama dalam 1 kartu keluarga yang sama dengan jenis kendaraan yang sama yaitu sebesar 2 %. dan untuk kepemilikan kendaraan kedua sebesar 2,5 %, kepemilikan ketiga 3 %, dan seterusnya
Surat tanda nomor kendaraan (stnk) adalah dokumen yang berfungsi sebagai bukti legitimasi pengoperasian kendaraan bermotor yang berbentuk surat yang berisi tentang identitas pemilik, identitas kendaraan bermotor dan masa berlaku pengesahannya yang diterbitkan oleh POLRI
Buku pemilikan kendaraan bermotor (bpkb) adalah dokumen pemberi legitimasi kepemilikan kendaraan bermotor yang berisi identitas pemilik dan kendaraan bermotor, yang berlaku selama kendaraan bermotor tidak dipindah tangankan yang diterbitkan POLRI.

balik nama / tukar nama / jual beli

Balik nama yang dimaksud disini adalah penyerahan hak milik kendaraan bermotor akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak ataupun keadaan yang terjadi karena keadaan jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan kedalam badan usaha.dalam proses ini dikenakan bea balik nama kendaraan bermotor (bbnkb)yaitu dipungut pajak atas penyerahan kendaraan bermotor

Objek bbnkb adalah penyerahan pertama atas kendaraan bermotor yang wajib didaftarkan di wilayah provinsi tertentu sesuai dengan peraturan perundang- undangan
Subjek bbnkb adalah orang pribadi atau badan yang menerima penyerahan kendaraan bermotor
wajib bbnkb adalah orang pribadi atau badan yang menerima penyerahan kendaraan bermotor

Dasar pengenaan bbnkb adalah dihitung dari nilai jual kendaraan bermotor

Tarif bbnkb dikenakan sebesar 2/3 dari pajak kendaraan bermotor (pkb) yang tertera di stnk

penjelasan diatas telah diatur sesuai dengan dasar hukum yang berlaku yaitu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2023 tentang ketentuan umum pajak daerah dan retribusi daerah

adapun persyaratan yang perlu disiapkan untuk proses balik nama kendaraan antara lain:
- stnk asli
- bpkb asli
- copy identitas pemilik baru (ktp)
- kwitansi jual beli
- cek fisik asli kendaraan

tambahan persyaratan untuk kendaraan yang akan dibalik nama dari dan atau untuk perusahaan

-surat pelepasan hak

-surat kuasa asli diatas kop surat, bermaterai cukup dan stempel basah perusahaan

-copy legal perusahaan (nib berbasis resiko, pkkpr, npwp)

cabut berkas dan mutasi masuk

Mutasi masuk atau keluar kendaraan adalah pencabutan berkas kendaraan dari samsat asal kendaraan untuk didaftarkan di samsat tujuan sesuai dengan alamat identitas baru pemilik kendaraan atau dengan kata lain merupakan proses registrasi ulang kendaraan bermotor sesuai dengan identitas tujuan.dalam hal ini akan terjadi perubahan pada stnk, bpkb dan plat nomor kendaraan

adapun persyaratan yang dibutuhkan untuk proses ini antara lain:

-bpk asli

-stnk asli

-copy ktp pemilik baru

-kwitansi jual beli

-cek fisik asli kendaraan

Tambahan persyaratan untuk kendaraan yang akan dibalik nama dari dan atau untuk perusahaan

-surat pelepasan hak

-surat kuasa asli diatas kop surat, bermaterai cukup dan stempel basah perusahaan

-copy legal perusahaan (nib berbasis resiko, pkkpr, npwp)

Mutasi kendaraan ada 2 jenis yaitu: mutasi antar samsat (satu daerah) dan mutasi antar provinsi (luar daerah). mutasi perlu dilakukan ketika anda pindah domisili, jika tidak dilakukan akibatnya anda akan kerepotan saat akan membayar pajak kendaraan bermmotor ataupun memperpanjang stnk

blokir jual adalah pemblokiran surat tanda nomor kendaraan setelah yang dilakukan untuk tujuan menghindari pajak progresif.

kir

Kir atau keur adalah proses pengujian kelayakan suatu kendaraan yang diatur dalam Undang- Undang Lalu Lintas dan angkutan jalan (Peraturan Kementrian Perhubungan Nomor 22 Tahun 2009) dapat diartikan juga bahwa kir merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk uji kendaraan bermotor sebagai tanda bahwa kendaraan tersebut layak digunakan secara teknis di jalan raya, khususnya bagi kendaraan yang membawa angkutan penumpang dan barang.

Uji kir ini juga diatur melalui Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 133/2015 tentang pengujian berkala kendaraan bermotor serta pengujian wajib yang dilakukan setelah mendapatkan stnk

Hasil uji kir hanya berlaku selama 6 bulan kedepan.artinya dalam setahun wajib melakukan 2x uji kir untuk satu kendaraan bermotor.jika tidak akan ada sanksi yaitu peringatan tertulis, pembayaran denda, pembekuan izin, dan pencabutan izin.

Adapun persyaratan yang diperlukan untuk melakukan uji kir antara lain:

-stnk asli kendaraan yang masih berlaku

-buku/ kartu kir

-membawa kendaraan yang akan diuji kir ke lokasi uji kir

Terimakasih atas kunjungan anda, semoga produk jasa dan layanan kami dapat membantu anda.

🙏

biro jasa raksha karana
2024

Page updated

Report abuse