ANTI KORUPSI

untuk kunci jawaban Quis klik diSINI 

Kunci Jawaban Soal EVALUASI AKHIR MOOC ASN Anti Korupsi 

1. Finlandia menjadi negara yang termasuk paling sedikit korupsinya, hal ini berdampak pada ...

a. Kriminalitas turun dan menjadi aman

b. Menjadi negara yang wilayahnya luas

c. Kriminalitas naik dan menjadi aman

d. Kriminalitas turun dan menjadi tidak aman

2. Money politik, suara bisa dibeli, kebebasan berdemokrasi sudah tergadai/terbeli oleh penguasa, merupakan contoh dampak korupsi di bidang…

a. Penegakan hukum

b. Birokrasi/pemerintahan

c. Politik dan demokrasi

d. Sosial ekonomi

3. Singkatan dari TIPIKOR Adalah

a. Tindakan Pengadilan Korupsi

b. Tindak Pidana Korupsi

c. Tindak Pengadilan Korupsi

d. Tindakan Pidana Korupsi

4. Pada tahun 1957 atau zaman orde lama dibuatlah Komisi Pemberantas Korupsi yang disebut dengan PARAN (Panitia Retooling Aparatur Negara) yang salah satu fungsi pentingnya adalah

a. Menghukum mati koruptor

b. Semua pejabat negara diwajibkan mengisi Daftar Kekayaan Pejabat Negara

c. Memberikan hukuman pidana kerja sosial terhadap koruptor

d. Memiskinkan koruptor

5. Salah satu langkah pencegahan korupsi adalah peningkatan pendidikan dan kesadaran masyarakat. Apa manfaat dari pendidikan masyarakat?

a. Menjaga masyarakat tetap tidak tahu tentang upaya pencegahan korupsi

b. Mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pencegahan korupsi

c. Meningkatkan kemampuan koruptor untuk menyembunyikan tindakan mereka

d. Mengurangi pemahaman masyarakat tentang korupsi

6. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang sekarang berdiri didirikan berdasarkan pada dasar hukum?

a. UU nomor 31 tahun 2001

b. UU nomor 30 tahun 2002

c. UU nomor 31 tahun 1999

d. UU nomor 20 tahun 2001

7. Salah satu strategi pencegahan korupsi adalah peningkatan transparansi anggaran. Apa yang dimaksud dengan transparansi dalam konteks ini?

a. Praktik korupsi yang dilakukan secara terbuka

b. Tindakan menyembunyikan informasi penting

c. pengungkapan informasi publik tentang alokasi dana

d. Pembentukan kelompok rahasia untuk menyelidiki korupsi

8. Korupsi berasal dari bahasa latin Corruptio dan Corruptus yang berarti

a.Kebobrokan atau Keburukan

b.Kerusakan atau Kehancuran

c.Kerusakan atau Kebobrokan

d.Kehancuran atau Keburukan

9. Bagaimana seorang pemimpin dapat mendemonstrasikan integritas dalam kepemimpinan mereka?

a.Mengambil keputusan berdasarkan kepentingan pribadi

b.Memilih untuk mengabaikan kebijakan perusahaan

c.Konsisten dengan nilai-nilai dan etika

d.Semua jawaban di atas benar

10. Ketika seseorang mau menjadi Kepala Daerah membutuhkan biaya tinggi, sering terjadi money politik, rakyat kalau tidak dikasih uang golput. Ketika sudah menjadi Kepala Daerah mencari cara buat balik modal plus keuntungannya, terjadilah jual beli jabatan, permainan anggaran dan proyek-proyek pembangunan, merupakan beberapa contoh dampak korupsi di bidang…

a.Birokrasi/pemerintahan

b.Pertahanan keamanan

c.Sosial ekonomi

d.Penegakan hukum

11. Sesuatu yang dilakukan dengan tidak adanya transaksional atau ditujukan untuk mempengaruhi keputusan / kewenangan secara langsung dinamakan

a.Penyuapan

b.Pemerasan

c.Gratifikasi

d.Hadiah

12. Pelaporan secara online atas pungutan liar di Jawa Tengah dapat dilaporkan melalui

a.Tik Tok

b.Twitter

c.Youtube

d.Website saber pungli

13. Kebijakan publik menurut Dye dalam Eko Nugroho Adalah

a. Usulan pemerintah.

b. Pekerjaan pemerintah.

c. Pilihan dari pemerintah untuk berbuat atau tidak berbuat.

d. Tugas pemerintahan.

14. Bagaimana cara organisasi memastikan kepatuhan terhadap integritas di antara karyawannya?

a. Mengimplementasikan kebijakan integritas

b. Semua jawaban di atas benar

c. Mengadakan pelatihan etika secara teratur

d. Melakukan pemeriksaan keamanan rutin

15. Ancaman pidana bagi Penyelenggara Negara atau Pegawai negeri yang menerima gratifikasi adalah

a. Pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)

b.Pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)

c.Pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)

d.Pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)

16. Yang bukan temasuk edukasi antikorupsi bagi generasi muda adalah :

a. lahirnya agent of change antikorupsi

b. Membedayakan siswa untuk mempraktikkan integritas di sekolah dan masyarakat

c. Menjadi mitra aktif dalam pencegahan dan pelaporan kasus korupsi

d. Memperkuat partisipasi demokratis

17. Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Menurut UU 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas UU 31 Tahun 1999 adalah :

a. setiap orang yang melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya orang lain atau korporasi yang dapat merugikan negara atau perekonomian negara

b. setiap orang yang melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, Keluarga, orang lain atau korporasi yang dapat merugikan negara atau perekonomian negara

c. setiap orang yang melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri yang dapat merugikan negara atau perekonomian negara

d. setiap orang yang melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi yang dapat merugikan negara atau perekonomian negara

18. Pada era Di era Pemerintahan BJ. Habibie, gerakan anti­korupsi ditandai dengan dikeluarkannya Undang­Undang No.28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas KKN yang berisi tentang pembentukan lembaga negara apa saja?

a.KOMISI OMBUDSMAN

b.KPPU

c.Semua benar

d.KPKPN

19. Rencana Aksi Pemberantasan Korupsi KPK salah satunya menyasar pendidikan antikorupsi. Apa tujuan dari upaya ini?

a.Mengajarkan masyarakat cara mengelak dari hukum

b.Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang cara korupsi

c.Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya korupsi dan cara mencegahnya

d.Mendorong praktik korupsi di kalangan masyarakat

20. Yang tidak termasuk delik pidana korupsi antara lain:

a. Pegawai negeri melaporkan gratifikasi

b. Pegawai negeri membiarkan orang lain merusakkan bukti

c. Pegawai negeri memalsukan buku untuk pemeriksaan administrasi

d. Pegawai negeri merusakkan bukti

21. Siapa orang tua pandai yang banyak menduduki pejabat negara yang juga betah hidup melarat menurut seorang pejabat Belanda yakni Willem Schermerhorn?

a.M. Natsir

b.H. Agus Salim

c.Gus Dur

d.Sukarno

22. Apa yang dapat dianggap sebagai tindakan yang melanggar integritas di tempat kerja?

a. Semua jawaban di atas benar

b. Mencuri barang kantor kecil-kecilan

c. Membagikan informasi rahasia perusahaan kepada pesaing

d. Menyebarkan gosip tentang rekan kerja

23. Apa pesan Sukarno pada anaknya Guruh ketika akan meninggalkan istana negara?

a.Ambil barang pribadimu dan tinggalkan barang lain milik negara

b.Ambil semua barang untuk dijual

c.Pergi dan tidak usah bawa apa apa

d.Cepat pergi

24. Pada masa orde baru dibuatlah undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi yakni

a.UU nomor 31 tahun 1990

b.UU nomor 5 tahun 1971

c.UU nomor 3 tahun 1972

d.UU Nomor 3 Tahun 1971

25. Bagaimana nilai berani berperan dalam mempertahankan integritas dalam situasi sulit?

a. Menjadi pasif dan tidak terlibat

b. Menyembunyikan fakta yang sulit

c. Menghadapi tantangan dan mengambil tindakan sesuai dengan nilai

d. Menghindari konflik tanpa penyelesaian

26. Sifat M. Natsir yang tidak malu menjahit kemejanya yang usang adalah contoh sifat

a. Pelit

b. Sederhana

c. Irit

d. Hemat

27. Dasar Hukum Pemberantasan Korupsi di Indonesia sebagai dasar hukum payung secara umum (Lex Generalis) adalah

a.Kitab undang-undang hukum pidana (KUHP)

b.UU 30 tahun 2002 jo UU 19 tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi

c.UU 8 ahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

d.UU 31 Tahun 1999 jo UU 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

28. Hasil pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadan penggunaan dana hibah KONI di Kota X, ditemukan bahwa dari total anggaran yang dihibahkan sejumlah Rp.3.500.0000.000,00 terdapat penyimpangan penggunaan anggaran sejumlahRp.1.200.000.000,00, yang mengakibatkan kerugian keuangan negara. Nilai kerugian negara sejumlah Rp.1.200.000.000,00 termasuk dalam….

a.Biaya eksplisit korupsi

b.Biaya antisipasi korupsi

c.Biaya reaksi korupsi

d.Biaya implisit korupsi

29. Sebabnya korupsi mejadi salah satu Extra Ordinary Crime (Kejahatan Luar Biasa) adalah :

a.Pelaku Korupsi Dihukum dengan Ringan

b.Korupsi Menyebabkan Kemakmuran bagi yang Melakukan Tindakan Korupsi

c.Korupsi Melanggar Hak Asasi Manusia

d.Korupsi adalah Kejahatan yang terstruktur

30. Ketika ada masalah, masyarakat sering main hakim sendiri, terjadi ketidakadilan, penjarahan, demo, dan kejahatan meningkat, merupakan beberapa contoh dampak korupsi di bidang

a.Birokrasi/pemerintahan

b.Sosial ekonomi

c.Politik dan demokrasi

d.Pertahanan keamanan

31. KUHP terbaru Indonesia adalah undang-undang nomor..

a.UU nomor 2 tahun 2023

b.UU nomor 1 tahun 2023

c.UU nomor 3 tahun 2023

d.Tidak ada jawaban yang benar

32. Corruptio bermakna luas yang berarti Menurut Sejarahwan Valentina Arena

a.kerusakan, penyelahgunaan dan pencederaan terhadap nilai-nilai masyarakat, bentuknya seperti suap, pencurian anggaran dan pemerasan.

b.kerusakan, kemerosotan, penyelahgunaan dan pencederaan terhadap nilai-nilai masyarakat, bentuknya seperti suap, pencurian anggaran dan pemerasan.

c.kemerosotan, penyelahgunaan dan pencederaan terhadap nilai-nilai masyarakat, bentuknya seperti suap, pencurian anggaran dan pemerasan.

d.penyelahgunaan dan pencederaan terhadap nilai-nilai masyarakat, bentuknya seperti suap, pencurian anggaran dan pemerasan.

33. Apa tujuan pembentukan desa antikorupsi di Jawa Tengah

a.Agar Terkenal dan viral

b.Untuk menghabiskan anggaran negara

c.Mewujudkan desa yang terstandardisasi antikorupsi oleh KPK

d.Untuk kepentingan politik penguasa

34. Bagaimana gerakan nyata pencegahan korupsi di sector pendidikan?

a.Menciptakan karya seni dan budaya antikorupsi di masyarakat

b.Pemberian gaji yang adil dan berbasis kinerja bagi pendidik

c.menjadi role model antikorupsi di lingkungan

d.Aktif berkampanye di media sosial

35. Pemberian kepada pejabat negara atau penyelenggara negara tidak termasuk gratifikasi jika…..

a.Diberikan dalam bentuk barang

b.Dilaporkan

c.Diberikan dalam bentuk janji

d.Diberikan dalam bentuk fasilitas

36. Denmark menjadi role model antikorupsi karena alasan di bawah ini, kecuali.....

a.Denmark negara yang bebas pajak

b.Kesenjangan pendapatan di Denmark paling kecil di dunia.

c.Tingkat pengangguran sangat kecil, peluang mendapatkan pekerjaan di Denmark relative mudah.

d.Fasilitas kesehatan dengan penduduk 5,8 juta ini gratis, berkat pengelolaan pajak penghasilan yang baik

37. Hoegeng adalah Kapolri yang memerintahkan istrinya untuk menutup usaha toko bunganya karena?

a.Malu berjualan bunga

b.Menghindari benturan kepentingan

c.Tidak mau sibuk

d.Melanggar aturan kepolisian

38. Negara Finlandia menjadi role model antikorupsi karena

a.Termasuk Negara Eropa

b.Pajaknya Tinggi

c.Transparansi keuangan dan pemerintahan seluruh penyelenggara negara

d.Sistim Pemerintahan demokrasi

39. Analisis kebijakan menurut teori rasional mengedepankan kepada

a.Unsur Biaya dan Kerugian

b.Unsur anggaran dan resiko

c.Unsur Biaya dan manfaat

d.Unsur budgeting dan controlling

40. Sesuatu yang dilakukan dengan adanya transaksional atau ditujukan untuk mempengaruhi keputusan / kewenangan secara langsung dinamakan

a.Hadiah

b.Gratifikasi

c.Penyuapan

d.Pemerasan

41. Apa isi Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2019 tentang Implementasi Pendidikan Anti Korupsi Di Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 10)?

a.Membikin logo antikorupsi

b.Mengaragkan Aparat Sipil Negara untuk menghindari korupsi.

c.Implementasi Pendidikan Anti Korupsi pada sektor pendidikan formal di satuan pendidikan menengah dan khusus dilaksanakan pada kurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler.

d.Pembuatan jargon mboten korupsi mboten ngapusi

42. Korupsi kecil-kecilan mengutip tambahan biaya pelayanan dari masyarakat termasuk:

a.Petty corruption

b.Korupsi kelas teri

c.Political corruption

d.Grand corruption

43. Yang bukan dari Rencana Aksi KPK dalam Pemberantasan Korupsi adalah:

a.Pendidikan dan kesadaran Masyarakat

b.Regulasi yang tepat sasaran

c.Audtor Independen

d.Perlindungan Whistleblower

44. Indikator negara Selandia Baru menjadi role model antikorupsi adalah

a.Bisa berbahasa Inggris

b.Menjadi negara empat musim

c.Harga Kiwi Murah

d.Pelayanan kesehatan berstandar baik dan berbiaya rendah tergolong gratis

45. Pidana korupsi benturan kepentingan bisa juga disebut dengan istilah

a.conflict of interest

b.gratifikasi

c.bribery

d.obstruction of justice

46. Apa tujuan larangan mengadakan study tour di SMA/ SMK di Jawa Tengah

a.Agar fokus membaca buku

b.Agar menghindari penyakit

c.Menghindari risiko pungutan yang membebani siswa

d.Menghemat anggaran sekolah karena tidak ada anggaran study tour

47. Apa fungsi UU nomor 15 tahun 2002 tentang Pencucian Uang?

a.penanganan transaksi keuangan yang mencurigakan sebagai bagian dari usaha pemberantasan korupsi

b.Pembentukan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) sebagai lembaga yang bertanggung mengoordinasikan upaya pencegahan dan pemberantasan pencucian uang di Indonesia.

c.mengatur tindakan penanganan dan pelaporan terkait tindak pidana atas uang dari hasil kejahatan.

d.Semua Benar

48. UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada zaman Presiden Suharto yang tidak berlaku lagi adalah

a.UU nomor 1 tahun 1981

b.UU nomor 5 tahun 1990

c.UU nomor 3 tahun 1971

d.UU nomor 3 tahun 1980

49. Tokoh yang tidak ingin mobil dinasnya diisi bensin oleh orang lain, karena sudah dianggarkan biayanya adalah

a.Baharuddin Lopa

b.B.J. Habibi

c.Suharto

d.Sukarno

50. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang terbiasa menerima gratifikasi dapat terjerumus melakukan pemerasan, menerima suap dan tindak pidana korupsi bentuk lainnya. Pada konteks ini yang bukan penyelenggara negara adalah :

a.Pejabat pada lembaga tertinggi negara

b.Menteri

c.Pejabat Negara lain sesuai dengan peraturan ketentuan perundangan yang berlaku (Duta Besar, Wakil Gubernur, Bupati/Walikota, Wakil Bupati/Wakil Walikota, dan lain lain)

d.Setiap orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan negara/daerah