Daftar Universitas Dengan Jurusan Hukum Terbaik di Indonesia dan Prospek Ke

Raja88 Daftar Universitas Dengan Jurusan Hukum Terbaik di Indonesia dan Prospek Kerjanya – Kali ini kami akan membagikan kamu inspirasi baru untuk yang masih bingung mengambil jurusan atau universitas. Jadi, dalam artikel ini akan membahas secara detail tentang universitas dengan jurusan Hukum terbaik yang bisa kamu pertimbangkan salah satunya. Apa saja universitas dengan jurusan Ilmu Hukum terbaik 2023 tersebut? Berikut ini merupakan penjelasan lengkapnya. Bacalah dengan saksama sebelum kamu menjadi mahasiswa jurusan Ilmu Hukum.

Mengenal Jurusan Hukum

Hukum merupakan hal wajib yang harus ada dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Hukum terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama ialah hukum ekonomi, hukum perdata, hukum tata negara, hukum pidana, hukum administrasi negara dan masih banyak yang lainnya. Apa saja yang dipelajari di fakultas hukum ini ? Berikut mata kuliah universitas di jurusan hukum diantaranya merupakan:

1. Hukum Media

2. Hukum Perdagangan Secara Elektronik

3. Studi Kasus Hukum Teknologi

4. Hukum Perizinan

5. Hukum Perencanaan dan Pengawasan Pembangunan

6. Hukum Acara Mahkamah Konstitusi

7. Perbandingan Hukum Tata Negara

8. Hukum Perjanjian Internasional

9. Hukum Laut Internasional

10. Hukum Internasional

Daftar Kampus Dengan Jurusan Ilmu Hukum Terbaik

Universitas Diponegoro : A

Universitas Indonesia : A

Universitas Padjadjaran : A

Universitas Brawijaya : A

Universitas Gadjah Mada : A

Universitas Sriwijaya : A

Universitas Udayana : A

Universitas Hasanuddin : A

Universitas Andalas : A

Universitas Sumatera Utara : A

Universitas Jenderal Soedirman : A

Universitas Syiah Kuala : A

Universitas Muhammadiyah Malang : A

Universitas Negeri Semarang : A

Universitas Islam Indonesia : A

Prospek Kerja Jurusan Hukum

Lalu setelah kamu menjalani masa pendidikan atau berkuliah di Jurusan Hukum, pertanyaan yang sering dilontarkan merupakan begitu lulus akan kerja apa? Berkuliah di jurusan Hukum apakah susah? Gaji lulusan jurusan Hukum berapa, ya? Dan turunan pertanyaan-pertanyaan serupa. Makanya selain membagikan info daftar universitas dengan jurusan Ilmu Hukum terbaik, di sini juga akan membahas dengan saksama tentang prospek kerja lulusan Hukum yang bisa kamu pertimbangkan.

1. Notaris

Di nomor pertama dalam rekomendasi prospek kerja jurusan Hukum merupakan menjadi seorang Notaris. Akan tetapi, untuk bisa sebagai Notaris, maka seorang sarjana hukum diharuskan untuk menempuh pendidikan lagi di program Magister Kenotariatan. Apabila kamu sebagai seorang notaris, kamu bisa membuka praktek kamu sendiri, baik itu di rumah ataupun membuat kantor sendiri. Jadi tidak perlu terikat dalam suatu firma atau lembaga hukum.

Pekerjaan seorang notaris adalah dia mempunyai wewenang untuk membuat sebuah akta asli yang mengatur sebuah perbuatan, perjanjian atau ketetapan yang diharuskan oleh undang-undang atau pihak terkait. Seorang notaris juga bertugas dalam proses pembuatan akta ini dari awal hingga selesai, mulai dari menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, membuat akta, menyimpan akta hingga salinan dan kutipan akta tersebut.

2. Hakim

Berikutnya rekomendasikan profesi yang bisa kamu jalani apabila mengambil jurusan Hukum yaitu sebagai Hakim. Profesi ini juga terbilang menjanjikan untuk seorang sarjana hukum. Seperti yang kamu tahu bahwa dalam sistem hukum Indonesia, hakim akan bertugas untuk memimpin jalannya persidangan sekaligus mengambil keputusan akhir tentang hukuman bagi pihak yang dituntut. Hakim adalah sosok yang paling dihormati dalam sebuah persidangan.

Maka jika ada yang bersikap tidak sopan atau melanggar aturan ini, dia akan dikenakan sanksi. Untuk menjadi seorang hakim tidaklah mudah. Dibutuhkan kredibilitas dan profesionalitas yang tinggi. Jika kamu menunjukan prestasi dan kredibilitas yang luar biasa dalam pekerjaanmu menjadi seorang hakim maka tidak menutup kemungkinan kamu dapat ditunjuk sebagai Hakim Agung (pimpinan dan hakim anggota Mahkama Agung Indonesia). Hakim Agung merupakan posisi tertinggi seorang Hakim di Indonesia yang ditunjuk langsung oleh presiden.

3. Pengacara

Selanjutnya ada profesi Pengacara. biasanya bekerja di sebuah lembaga hukum, tapi bisa juga perseorangan. Tugas seorang pengacara merupakan membagikan pelayanan jasa hukum dalam bentuk konsultasi, sesuai sistem hukum di negara tersebut. Makanya kemudian dalam praktiknya dikenal juga sebagai konsultan hukum. Pengacara juga bisa mengemban kuasa atau wakil dari klien dalam berbagai aktivitas hukum oleh karena itu sering juga disebut kuasa hukum.

Biasanya seorang pengacara akan membagikan pandangan atau arahan tentang kelengkapan dokumen untuk menghadapi sidang. Umumnya, perusahaan yang sedang ingin melakukan ekspansi, seperti akuisisi perusahaan baru atau lahan baru, akan menggunakan jasa konsultan hukum untuk mendiskusikan kelengkapan dokumen dan tata caranya, termasuk risiko hukumnya.

4. Jaksa

Diantara kamu mungkin masih banyak yang terlalu paham akan perbedaan antara jaksa dan pengacara ya? Sederhananya jaksa merupakan pengacara negara, yang berarti statusnya adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS). Berbeda status dengan pengacara yang merupakan pegawai swasta. Dalam ranah pidana, jaksa mempunyai tugas untuk menuntut (Jaksa Penuntut Umum) dan sebagai pelaksana putusan pengadilan yang sudah berkekuatan tetap.

Sedangkan dalam ranah perdata, jaksa akan diberi kekuasaan untuk mewakili lembaga atau perusahaan negara yang terlibat dalam masalah tersebut, baik di dalam mau pun di luar pengadilan. Jaksa juga bertindak sebagai wakil dari klien atau terdakwa yang tidak mampu membayar pengacara. Hal ini dikenal juga dengan sebutan Jaksa Pengacara Negara. Untuk sebagai seorang jaksa, sebelumnya kamu perlu lulus pemilihan yang dilaksanakan negara terlebih dahulu.

5. Bagian personalia atau HRD

Memangnya orang hukum bisa sebagai seorang HRD? Lho, ada banyak sarjana hukum di personalia yang bertugas untuk membuat atau mengevaluasi berbagai aturan perusahaan yang menyangkut ketenagakerjaan. Termasuk berbagai kontrak dengan karyawan di perusahaan tersebut.

HRD memerlukan orang yang paham dan bisa menjelaskan mengenai ketentuan hukum penggunaan asuransi kesehatan atau ketenagakerjaan bagi karyawannya. Tentunya hal ini perlu dikerjakan oleh orang yang benar-benar paham ilmu hukum bukan.Agar semuanya sesuai bersama undang-undang terkait dan tidak membahayakan bagi perusahaan maupun merugikan banyak pihak.