• Pemerintah daerah menyampaikan surat permohonan verifikasi penetapan atau penegasan batas desa/kelurahan, yang ditandatangani minimal oleh Eselon II (dua), ditujukan ke Direktur Pemetaan Batas Wilayah dan Nama Rupabumi (PBNR), Badan Informasi Geospasial. Surat permohonan dikirimkan melalui surel verifikasi.batas@big.go.id.

• Mengisi formulir pendaftaran verifikasi lewat bit.ly/formbts. Apabila ada pertanyaan atau mengalami kendala, silakan menghubungi narahubung DPBNR.

• Data dan dokumen yang akan diverifikasi, mohon untuk disesuaikan dengan skema folderisasi yang telah ditentukan pada bit.ly/skema_folder.

• Proses asistensi akan dimulai, setelah admin mengirimkan surel untuk menginfokan nama dan kontak Verifikator yang akan mendampingi di sepanjang tahapan verifikasi.

• Tahapan verifikasi penetapan atau penegasan batas desa/kelurahan adalah sebagai berikut:

  • 1. Verifikasi Kelengkapan Data, Dokumen dan Sumber Data

    2. Verifikasi Topologi dan Atribut Data Spasial

    3. Verifikasi Peta Batas Desa/Kelurahan

  • Catatan pemeriksaan tiap tahapan yang masih terdapat catatan perbaikan ditandatangani oleh verifikator dan Ketua Tim Kerja Koordinasi Batas Desa/Kelurahan. 

  • Surat Keterangan yang ditandatangani oleh Direktur PBNR akan diterbitkan apabila seluruh tahapan dinyatakan telah sesuai secara teknis penyelenggaraan informasi geospasial.

  • Pelayanan verifikasi dan konsultasi dilakukan saat jam kerja, 08.00 - 16.00 WIB, pada hari kerja, Senin s.d. Jumat.

• Pemerintah daerah menyampaikan surat permohonan verifikasi penegasan batas desa/kelurahan, yang ditandatangani minimal oleh Eselon II (dua), ditujukan ke Direktur Pemetaan Batas Wilayah dan Nama Rupabumi (PBNR), Badan Informasi Geospasial. Surat permohonan dikirimkan melalui surel verifikasi.batas@big.go.id.

• Mengisi formulir pendaftaran verifikasi lewat bit.ly/formbts. Apabila ada pertanyaan atau mengalami terkendala, silakan menghubungi narahubung DPBNR.

• Data dan dokumen yang akan diverifikasi, mohon untuk disesuaikan dengan skema folderisasi yang telah ditentukan pada bit.ly/skema_folder.

• Proses asistensi akan dimulai, setelah admin mengirimkan surel untuk menginfokan nama dan kontak Verifikator yang akan mendampingi di sepanjang tahapan verifikasi.

• Tahapan verifikasi aspek teknis batas desa/kelurahan pada Peraturan Bupati/Walikota adalah sebagai berikut:

  • 1. Verifikasi Kelengkapan Data, Dokumen dan Sumber Data

    2. Verifikasi Topologi dan Atribut Data Spasial

    3. Verifikasi Peta Batas Desa/Kelurahan

• Surat Keterangan yang memuat hasil pemeriksaan dan rekomendasi hanya diterbitkan satu kali dan ditandatangani oleh Direktur PBNR.

• Tindak lanjut terhadap catatan hasil pemeriksaan sepenuhnya diserahkan kepada Pemerintah Daerah.

  • Pelayanan verifikasi dan konsultasi dilakukan saat jam kerja, 08.00 - 16.00 WIB, pada hari kerja, Senin s.d. Jumat.

Pemerintah Daerah yang mengajukan verifikasi desa/kelurahan untuk keperluan penataan desa/kelurahan, proses verifikasinya akan dilakukan terhadap desa/kelurahan induknya lebih dulu. Apabila desa/kelurahan induk sudah diverifikasi dan dinyatakan sesuai dalam Surat Keterangan, Pemerintah Daerah dapat mendaftarkan kembali desa/kelurahan persiapan tersebut untuk diverifikasi.