Dasar Hukum

Halaman ini menyajikan dasar hukum yang menjadi landasan penyelenggaraan pelayanan di Terminal Tipe A Bimoku. Seluruh regulasi yang tercantum merupakan acuan dalam pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan terminal barang guna menjamin pelayanan yang profesional, akuntabel, serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berikut merupakan dasar hukum terselenggaranya Terminal Tipe A Bimoku: 

• UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

• UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH

• UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 2007 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG NASIONAL TAHUN 2005 – 2025

• PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 79 TAHUN 2013 TENTANG JARINGAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

• PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2015 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH NASIONAL TAHUN 2015 - 2019

• PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 24 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN TERMINAL PENUMPANG ANGKUTAN JALAN

• PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 1 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 6 TAHUN 2023 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT