Peraturan yang dibuat secara tertulis oleh Pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja dan tata tertib kerja. 

• Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang 

• Permenaker Nomor 28 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pembuatan dan Pengesahan PP serta Pembuatan dan Pendaftaran PKB 

1. Perusahaan yang mempekerjakan pekerja/buruh sekurang-kurangnya 10 orang wajib membuat PP

2. Berlaku sejak disahkan oleh Menteri atau pejabat yang bertanggungjawab dibidang Ketenagakerjaan

3. Tidak berlaku bagi perusahan yang telah memiliki PKB (Perjanjian Kerja Bersama)

4. Disusun dan merupakan tanggungjawab dari pengusaha yang bersangkutan

1. Berlaku paling lama 2 (dua) tahun

2. Wajib dilakukan pembaharuan setelah masa berlaku Peraturan Perusahaan berakhir

3. Selama masa berlaku PP apabila di perusahaan menghendaki pembuatan PKB, maka pengusaha wajib melayani

4. Dalam hal perundingan PKB tidak mencapai kesepakatan, maka PP tetap berlaku sampai habis jangka waktu berlakunya

1. Hak dan Kewajiban Pengusaha

2. Hak dan Kewajiban pekerja

3. Syarat Kerja

4. Tata Tertib Perusahaan

5. Jangka waktu berlaku

1. Tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Lebih baik dari peraturan perundang-undangan yang berlaku

3. Tidak Diskriminatif

4. Merupakan pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berlaku

1. Kepastian hak dan kewajiban antara Pengusaha dan Pekerja/Buruh

2. Sarana peningkatan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya

3. Instrumen penyelesaian keluh kesah ditingkat pengusaha dan pekerja/buruh

4. Mengatur pelaksanaan hubungan kerja antara pengusaha dan pekerja/buruh dan antara sesama pekerja/buruh

5. Mewujudkan ketenangan bekerja dan ketenangan berusaha

Pasal 7 Permenaker No.28 Tahun 2014 :

1. Pengesahan PP dilakukan oleh: 

• Kepala SKPD bidang ketenagakerjaan kabupaten/kota, untuk perusahaan yang terdapat hanya dalam 1 (satu) wilayah kabupaten/kota;

• Kepala SKPD bidang ketenagakerjaan provinsi, untuk perusahaan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi; 

• Direktur Jenderal, untuk perusahaan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) provinsi. 

2. Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat mendelegasikan kewenangan pengesahan PP kepada Direktur yang menyelenggarakan urusan di bidang persyaratan kerja.