PERSYARATAN PERMOHONAN

Pendaftaran NPWP dilakukan secara online melalui tautan coretaxdjp.pajak.go.id atau dengan mengirim berkas permohonan melalui pos atau jasa ekspedisi tercatat lainnya. 

Kartu NPWP elektronik akan dikirimkan ke email terdaftar maksimal dalam 1 x 24 jam sejak pendaftaran selesai.

Unduh Formulir Pendaftaran NPWP: Klik di sini

Laman Alternatif: Klik di sini 2

Syarat dan Ketentuan Pendaftaran NPWP:

1.    Orang pribadi (pegawai/usahawan/pekerjaan bebas)

       a. Mengisi dan menandatangani formulir pendaftaran di atas

       b. Fotokopi KTP

       c. Fotokopi KK

2.    Orang pribadi wanita kawin

       a. Mengisi dan menandatangani formulir pendaftaran di atas

       b. Fotokopi KTP

       c. Fotokopi KK

       d. Fotokopi NPWP suami

       e. Surat Pernyataan Memilih Terpisah (bermeterai 10.000)/ surat perjanjian pemisahan harta

            Format Surat Pernyataan Memilih Terpisah dapat diunduh di: Klik di sini

3.    Badan

       a. Mengisi dan menandatangani formulir permohonan pendaftaran (wajib distempel)

           Tanda tangan wajib dilakukan oleh direktur/pimpinan tertinggi atau pengurus lain yang namanya tercantum dalam akta.

       b. Fotokopi KTP dan Fotokopi NPWP seluruh pengurus (berdasarkan Akta Pendirian/Perubahan)

       c. Fotokopi Akta Pendirian/Perubahan

4.    Joint Operation (JO)/KSO

       a. Mengisi dan menandatangani formulir permohonan pendaftaran (wajib di stempel) dan ditandatangani oleh Kuasa JO/KSO

       b. Fotokopi KTP dan Fotokopi NPWP seluruh pengurus (pengurus KSO dan pengurus masing-masing)

       c. Fotokopi Akta/Perjanjian Kerjasama JO/KSO

       d. Fotokopi NPWP masing-masing anggota JO/KSO

5.    Badan Cabang

       a. Mengisi dan menandatangani formulir permohonan pendaftaran (wajib distempel)

           Tanda tangan wajib dilakukan oleh direktur/pimpinan tertinggi atau pengurus lain yang namanya tercantum dalam akta.

       b. Fotokopi KTP dan FC NPWP Kepala/Penanggung jawab Cabang

       c. Fotokopi NPWP pusat

    d. Fotokopi Dokumen (Akta/Surat Pernyataan) Pembukaan Kantor Cabang dan Surat Penunjukan Kepala Cabang (jika menunjuk Kepala Cabang)

6.    Instansi pemerintah

       a. Mengisi dan menandatangani formulir permohonan pendaftaran (wajib di stempel)

       b. Fotokopi KTP dan NPWP (bendaharawan dan KPA/ Kepala instansi)

       c. Fotokopi Surat Penunjukan/SK Pengangkatan (bendaharawan dan KPA/ Kepala instansi)

       d. DIPA (Dokumen Anggaran) Instansi

       (Dokumen dikumpulkan dalam bentuk softcopy dan hardcopy.)

7.    Warisan Belum Terbagi

       a. Mengisi dan menandatangani formulir

       b. Fotokopi akta Kematian

       c. Ahli waris =>  Fotokopi KTP dan Fotokopi Akta Lahir atau KK

           Pelaksana wasiat => Fotokopi KTP, Fotokopi akta wasiat dan Fotokopi NPWP

           Pihak yang mengurus harta peninggalan => Fotokopi KTP, Fotokopi dokumen penunjukan, Fotokopi NPWP

Semenjak Coretax, layanan Cetak Ulang hanya dapat dilakukan untuk memperoleh kembali Kartu NPWP Elektronik, Surat Keterangan Terdaftar, atau Surat Pengukuhan PKP.
Permintaan Kembali/ Cetak Ulang dapat dilakukan dengan mengunjungi KPP terdaftar secara langsung atau melalui kirim berkas dengan pos atau jasa ekspedisi lainnya. 

Selama NPWP memiliki status Aktif dan sudah Valid NIK-nya, Permintaan Kembali/ Cetak Ulang dapat diajukan ke KPP terdekat.
Jangka waktu penyelesaian: 1 hari kerja sejak berkas diterima lengkap.

Unduh Formulir Permintaan Kembali di: Klik di sini

Laman Alternatif: Klik di sini 2

Syarat dan Ketentuan Permintaan Kembali untuk Orang Pribadi:

1. Mengisi dan menandatangani formulir permintaan kembali

2. Fotokopi KTP

Tambahan dokumen bila terdaftar sebagai istri (Memilih Terpisah):

3. Fotokopi dokumen pernikahan (buku/akta nikah)

4. Surat Pernyataan Memilih Terpisah (MT)

     Format Surat Pernyataan dapat diunduh di:  Klik di sini

5. Fotokopi Kartu NPWP Suami

    *bawa KTP asli untuk dicek oleh petugas

    *dalam hal alasan permintaan kembali dikarenakan hilang, maka formulir wajib dibubuhi meterai 10.000

   *dalam hal alasan permintaan kembali dikarenakan rusak, maka kartu NPWP yang rusak wajib diserahkan ke petugas bersamaan dengan formulir permohonan

Syarat dan Ketentuan Permintaan Kembali untuk Badan Usaha:

1. Mengisi, menandatangani, dan membubuhi stempel pada formulir permintaan kembali

     Untuk badan, tanda tangan wajib dilakukan oleh direktur/pimpinan tertinggi atau pengurus lain yang namanya tercantum dalam akta.

2. Fotokopi KTP dan Fotokopi NPWP seluruh pengurus/kepala/penanggung jawab cabang apabila berstatus cabang

3. Fotokopi Akta Pendirian/ dokumen pendirian

Tambahan dokumen bila status cabang

4. Fotokopi NPWP pusat

5. Fotokopi dokumen pendirian cabang (akta pembukaan kantor cabang atau pemberian ijin pembukaan kantor cabang dari yang berwenang misal untuk perbankan, finance, leasing dan asuransi dari Menkeu/OJK dan SK Penunjukan/kepala/penanggung jawab cabang, Surat Pernyataan Pembukaan Kantor Cabang bermeterai, dan SK pengangkatan kepala/penanggung jawab cabang

     *dalam hal alasan permintaan kembali dikarenakan hilang maka formulir wajib dibubuhi meterai 10.000

   *dalam hal alasan permintaan kembali dikarenakan rusak, maka kartu NPWP yang rusak wajib diserahkan ke petugas bersamaan dengan formulir permohonan

     *Membawa KTP asli Direktur/Kepala Cabang untuk dicek oleh petugas

*Untuk Permohonan Permintaan Kembali NPWP/SKT oleh Instansi Pemerintah syarat tambahan:

1.  Fotokopi KTP dan Fotokopi NPWP Bendaharawan dan KPA/ Kepala instansi

2. Fotokopi Surat Penunjukan/SK Pengangkatan (bendaharawan dan KPA/ Kepala instansi atau Surat Keputusan/ Surat Keterangan    Perubahan/ Penggantian/ Penghapusan Satker dari  KPA/ Kepala instansi (syarat disesuaikan dengan poin alasan permohonan)

    *Membawa KTP asli bendaharawan atau KPA untuk dicek oleh petugas 

Permohonan Pindah dapat dilakukan secara mandiri melalui akun Coretax Wajib Pajak.

Selain itu, Permohonan Pindah Wajib Pajak dapat dilakukan dengan mengunjungi KPP terdaftar atau KPP baru yang dituju, secara langsung atau melalui kirim berkas dengan pos atau jasa ekspedisi lainnya.
Jangka waktu penyelesaian: 5 hari kerja sejak berkas diterima lengkap.

Syarat dan Ketentuan Permohonan Pindah WP:

1. Mengisi dan menandatangani formulir pemindahan NPWP (untuk badan wajib distempel)

     Untuk badan, tanda tangan wajib dilakukan oleh direktur/pimpinan tertinggi atau pengurus lain yang namanya tercantum dalam akta.

Unduh Formulir di: Klik di sini

Laman Alternatif: Klik di sini 2

2. Fotokopi NPWP

Tambahan Dokumen untuk Orang Pribadi:

3. Fotokopi KTP baru

Tambahan Dokumen untuk Badan:

4. Fotokopi Akta Perubahan

5. Fotokopi KTP dan Fotokopi NPWP direktur/penanggung jawab

6. Surat Keterangan Domisili (SKD) jika alamat baru tidak lengkap disebutkan dalam akta 

*bawa KTP asli ybs/Direktur/Kepala Cabang untuk dicek oleh petugas 

Pengaktifan Kembali Wajib Pajak Non-Efektif dapat dilakukan melalui akun Coretax Wajib Pajak.

Selain itu, Pengaktifan Kembali Wajib Pajak Non-Efektif dapat dilakukan dengan mengunjungi KPP terdaftar secara langsung atau melalui kirim berkas dengan pos atau jasa ekspedisi lainnya. 

Jangka waktu penyelesaian: 1 hari kerja sejak berkas diterima lengkap.

Syarat dan Ketentuan Pengaktifan Kembali WP NE:

1. Mengisi dan menandatangani formulir pengaktifan NE (untuk WP badan wajib distempel)

     Untuk badan, tanda tangan wajib dilakukan oleh direktur/pimpinan tertinggi atau pengurus lain yang namanya tercantum dalam akta.

Unduh Formulir: Klik di sini

Laman Alternatif: Klik di sini 2

2. Fotokopi KTP dan Fotokopi NPWP pemohon

3. Fotokopi NPWP yang diajukan pengaktifan NE

4. Mencantumkan nomor telepon/handphone aktif dan alasan pengaktifan pada formulir

5. Melampirkan dokumen yang mendukung alasan pengaktifan kembali:

Validasi SSP: Fotokopi Sertifikat dan Bukti transaksi (kuitansi/ AJB/ Akta atau Surat Pernyataan Hibah/ Waris)

Usahawan: Surat Keterangan Usaha dari Kelurahan (terbaru)

Karyawan: Surat Keterangan Kerja dari perusahaan tempat bekerja

Badan: Surat Keterangan Domisili Usaha minimal dari Kelurahan (terbaru), Foto Tempat Usaha terlihat jelas Papan Nama (plang) Perusahaan (papan nama lengkap dengan Nama Perusahaan dan alamat)

*Direktur/ Kepala Cabang hadir dengan membawa KTP untuk dicek oleh petugas 

PENGAKTIFAN KEMBALI NE MELALUI KRING PAJAK

     Dapat dilakukan melalui Telepon 1500 200 atau Live Chat di www.pajak.go.id, oleh:

a. Wajib Pajak sendiri untuk Orang Pribadi.

b. Wakil Wajib Pajak untuk Badan, Warisan Belum Terbagi, atau Instansi Pemerintah.

Data yang perlu disiapkan:

1. NPWP

2. Nama

3. NIK (untuk Orang Pribadi)

4. Alamat tempat tinggal

5. Alamat email

6. Nomor telepon atau nomor seluler

7. EFIN salah satu pengurus yang namanya tercantum dalam SPT Tahunan PPh telah jatuh tempo, bagi Wajib Pajak Badan

Permohonan Pengukuhan PKP dapat diajukan melalui akun Coretax Wajib Pajak.

Selain itu, Permohonan Pengukuhan dan Aktivasi Akun PKP dapat dilakukan dengan mengunjungi KPP terdaftar secara langsung atau melalui kirim berkas dengan pos atau jasa ekspedisi lainnya. Permohonan Pengukuhan dan Aktivasi Akun PKP dapat diajukan secara bersamaan dengan lampiran dokumen tetap dibendel terpisah.

Jangka waktu penyelesaian PKP: 1 hari kerja sejak berkas diterima lengkap.

Jangka waktu penyelesaian Aktivasi Akun PKP: 10 hari kerja sejak tanggal Surat Pengukuhan PKP.

Sebelum mengajukan berkas PKP, silakan pastikan:

1. NPWP yang diajukan PKP beserta seluruh pengurus telah melaporkan SPT Tahunan 2 tahun terakhir,

2. NPWP yang diajukan PKP beserta seluruh pengurus wajib memiliki NPWP dengan status Aktif,

3. NPWP yang diajukan PKP beserta seluruh pengurus tidak memiliki tunggakan pajak,

4. Wajib Pajak menuliskan saat dimulainya kewajiban PKP pada formulir PKP.

Syarat dan Ketentuan Pengukuhan PKP:

1. Mengisi dan menandatangani formulir pengukuhan PKP (untuk badan wajib di stempel)

     Untuk badan, tanda tangan wajib dilakukan oleh direktur/pimpinan tertinggi atau pengurus lain yang namanya tercantum dalam akta.

Unduh Formulir di: Klik di sini , tambahkan bulan dan tahun hendak dimulainya kewajiban PKP.

Laman Alternatif: Klik di sini 2

Tambahan Dokumen Untuk Orang Pribadi:

2. Fotokopi KTP dan Fotokopi NPWP pemohon

3. Fotokopi NPWP cabang apabila status cabang

Tambahan Dokumen untuk Badan:

4. Fotokopi NPWP badan

5. Fotokopi KTP dan Fotokopi NPWP seluruh pengurus (Badan Pusat)/kepala (penanggung jawab) cabang

6. Fotokopi Akta Pendirian/dokumen pendirian cabang dan pengangkatan kepala/penanggung jawab cabang

*Direktur wajib datang dan bawa KTP asli untuk dicek oleh petugas 

Tambahan Dokumen jika menggunakan Kantor Virtual:

7. Kontrak, perjanjian, atau dokumen sejenis yang masih berlaku antara penyedia jasa Kantor Virtual dan Pengusaha;

8. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Surat Izin Tempat Usaha (SITU), Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP), Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK), Nomor Induk Berusaha (NIB) atau dokumen sejenis lainnya penyedia jasa Kantor Virtual

9. Penyedia jasa Kantor Virtual harus berstatus PKP.

Syarat dan Ketentuan Permohonan Aktivasi Akun PKP:

1. Mengisi dan menandatangani formulir aktivasi akun PKP (untuk badan wajib distempel)

Tanda tangan dilakukan oleh direktur/ pimpinan tertinggi atau pengurus lain yang namanya tercantum dalam akta.

Unduh Formulir di: Klik di sini

Laman Alternatif: Klik di sini 2

2. CD berisi softcopy pas foto terbaru direktur atau pengurus lain yang namanya tercantum dalam akta.

Tambahan Dokumen Untuk OP:

3. Fotokopi KTP dan Fotokopi NPWP pemohon

4. Fotokopi NPWP cabang apabila status cabang

Tambahan Dokumen untuk Badan:

5. Fotokopi NPWP badan

6. Fotokopi KTP dan Fotokopi NPWP seluruh pengurus (Badan Pusat)/ kepala (penanggung jawab) cabang

7. Fotokopi Akta Pendirian/dokumen pendirian cabang dan pengangkatan kepala/ penanggung jawab cabang

    *Direktur wajib datang dan bawa KTP asli untuk dicek oleh petugas 

Catatan Tindak Lanjut untuk Permohonan Aktivasi Akun PKP:

Sehubungan dengan Penegasan atas Layanan Administrasi Sehubungan Berakhirnya Kondisi Kahar Akibat Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), maka dengan ini kami informasikan bahwa mulai tanggal 8 Januari 2024, tindak lanjut permohonan aktivasi akun PKP setelah Verifikasi Lapangan adalah Direktur wajib datang secara langsung ke KPP terdaftar dengan membawa dan melengkapi persyaratan sebagai berikut:

Wajib Pajak PKP Orang Pribadi:

1. asli KTP & Kartu Keluarga (WNI) atau paspor dan KITAS/KITAP (WNA); dan

2. asli BPS/BPE SPT Tahunan terakhir.

Wajib Pajak PKP Badan:

1. asli KTP & Kartu Keluarga (WNI) atau paspor dan KITAS/KITAP (WNA); 

2. asli BPS/BPE SPT Tahunan Badan terakhir; dan

3. bagi PKP Badan: asli surat pengangkatan sebagai pengurus (atau asli Akta Pendirian/Perubahan)

    bagi PKP Badan Cabang: surat penunjukan sebagai pimpiman cabang

    bagi BUT: Surat keterangan penunjukan dari kantor pusat.

Wajib Pajak PKP Kerja Sama Operasi (Joint Operation)

1. asli KTP & Kartu Keluarga (WNI) atau paspor dan KITAS/KITAP (WNA); 

2. asli BPS/BPE SPT Tahunan Badan terakhir; dan

3. asli akta atau dokumen pendirian Kerja Sama Operasi (Joint Operation).

Catatan: Pada saat hadir ke loket, diharapkan Wajib Pajak dapat mengakses email Wajib Pajak yang terdaftar pada sistem DJP untuk proses Aktivasi Akun PKP (email yang terdaftar dapat dilihat melalui profil akun DJPOnline Wajib Pajak).

Sehubungan dengan ketentuan permintaan sertifikat elektronik dan perpanjangan sertifikat elektronik semasa pandemi COVID-19 yang telah dicabut, maka permohonan sertifikat elektronik diajukan secara langsung ke KPP terdaftar.

Jangka waktu penyelesaian: 1 hari kerja sejak berkas diterima lengkap.

Syarat dan Ketentuan Permohonan Sertifikat Elektronik:

1. Mengisi dan menandatangani formulir permohonan sertifikat elektronik (untuk badan wajib di stempel)

     Untuk badan, tanda tangan wajib dilakukan oleh direktur/pimpinan tertinggi atau pengurus lain yang namanya tercantum dalam akta.

Unduh Formulir di: Klik di sini

Laman Alternatif: Klik di sini 2

Tambahan Dokumen Untuk OP:

2. Fotokopi KTP dan Fotokopi NPWP Direktur/ Kepala (Pimpinan) Cabang

3. Fotokopi NPWP cabang apabila status cabang

Tambahan Dokumen untuk Badan:

(Direktur wajib datang)

4. Fotokopi NPWP badan

5. Fotokopi KTP dan Fotokopi NPWP Direktur/ Kepala (Pimpinan) Cabang

6. Fotokopi Akta Pendirian/ dokumen pendirian cabang dan pengangkatan kepala/ penanggung jawab cabang

7. Fotokopi Akta Perubahan terakhir (jika ada perubahan)

Tambahan Dokumen untuk Joint Operation:

8. SPT Tahunan setiap anggota Joint Operation

*Direktur wajib datang langsung dan membawa KTP asli ybs/ Direktur/ Kepala Cabang untuk dicek oleh petugas 

*Apabila terdapat perubahan pengurus harap melakukan Perubahan Data Wajib Pajak terlebih dahulu atau menyampaikan formulir Perubahan Data beserta dokumen kelengkapannya bersamaan dengan pengajuan permintaan sertifikat elektronik