PERSYARATAN PERMOHONAN 2025

Aktivasi Akun Coretax dapat dilakukan melalui:

a. Portal Wajib Pajak: unggah lampiran melalui coretaxdjp.pajak.go.id , atau

b. Loket Layanan KPP: membawa KTP asli dan lampiran (tanpa formulir).

Jangka waktu penyelesaian: 1 hari kerja sejak berkas diterima lengkap.

Syarat dan Ketentuan Aktivasi Akun Coretax:

1. Formulir Aktivasi Akun, bagi Badan ditandatangani pemohon dan distempel. Pemohon adalah direktur/pimpinan tertinggi atau pengurus lain yang namanya tercantum dalam akta. Formulir dapat diunduh di sini.

2. Fotokopi dan asli KTP pemohon

3. Fotokopi NPWP Badan (khusus untuk Badan)

4. Data email aktif dan nomor telepon aktif dengan pulsa SMS

5. Jika diajukan di loket, harus oleh pemohon. Pemohon adalah pemilik NPWP atau pengurus yang namanya tercantum dalam Akta atau SK Pengurus bagi NPWP Badan. Tidak dapat diwakilkan.

Warga Negara Asing (WNA)

       a. Formulir Aktivasi Akun (dapat diunduh di sini).

       b. Fotokopi paspor berwarna

       c. Foto diri berwarna

       d. Foto diri memegang paspor berwarna

       e. Jika datang ke loket, membawa paspor asli untuk ditunjukkan ke petugas. Tidak boleh diwakilkan.

Perubahan Data dapat dilakukan melalui:

a. Portal Wajib Pajak: unggah lampiran melalui coretaxdjp.pajak.go.id, 

b. Loket Layanan KPP: siapkan KTP asli dan file lampiran (tanpa formulir), atau

c.     Pos/jasa ekspedisi tercatat : kirim formulir dan fotokopi lampiran ke KPP terdaftar.

Jangka waktu penyelesaian: 1 hari kerja sejak berkas diterima lengkap.

Syarat dan Ketentuan Perubahan Data:

1. Formulir Perubahan Data (untuk badan wajib ditandatangani pemohon dan distempel badan)

     Untuk badan, pemohon adalah direktur/pimpinan tertinggi atau pengurus lain yang namanya tercantum dalam akta.

     Unduh formulir: Klik di sini

2. Fotokopi dan asli KTP pemohon

3. Fotokopi KTP seluruh pengurus (untuk Badan)

4. Fotokopi  NPWP Badan (untuk Badan)

5. Dokumen yang mendukung perubahan data sesuai dengan data yang akan diubah, contohnya antara lain :

WP Karyawan: Surat Keterangan Kerja

WP OP Usahawan: surat keterangan usaha dari kelurahan atau Nomor Izin Berusaha (NIB) maupun dokumen sejenis

Wanita Kawin : Fotokopi  NPWP Suami, Fotokopi dokumen pernikahan (buku/akta nikah)/ Fotokopi KK, Surat Pernyataan Memilih Terpisah

WP Badan: akta perubahan, surat keterangan domisili usaha (minimal dari kelurahan), SK pengurus (direktur/Bendaharawan/KPA) (syarat disesuaikan dengan poin perubahan)

6. Jika diajukan di loket, harus oleh pemohon dengan membawa KTP asli. Pemohon adalah pemilik NPWP bagi NPWP Orang Pribadi, atau pengurus yang namanya tercantum dalam Akta atau SK Pengurus bagi NPWP Badan. Tidak dapat diwakilkan.

Perubahan Data Nomor Rekening

Dokumen yang perlu disiapkan:

1.       Formulir Perubahan Data  (dapat diunduh di sini ). Untuk badan wajib ditandatangani pemohon dan distempel badan.

     Untuk badan, pemohon adalah direktur/pimpinan tertinggi atau pengurus lain yang namanya tercantum dalam akta.

2.       Fotokopi dan asli KTP pemohon

3.    Fotokopi Buku Rekening bagian data diri

4.    Fotokopi/screenshot e-statement bagian atas pada data diri (maksimal masa 3 bulan terakhir)

5.    Fotokopi Rekening Koran terakhir atau e-statement (maksimal masa 3 bulan terakhir)

Perubahan Data Cabang atau Nomor Identitas Tempat Kegiatan Usaha (NITKU)

Dokumen yang perlu disiapkan:

1.       Formulir Perubahan Data  (dapat diunduh di sini ). Untuk badan wajib ditandatangani pemohon dan distempel badan.

     Untuk badan, pemohon adalah direktur/pimpinan tertinggi atau pengurus lain yang namanya tercantum dalam akta.

2.       Fotokopi dan asli KTP pemohon

3.    Fotokopi KTP seluruh pengurus (untuk Badan) 

4.   Jika menambahkan cabang, melampirkan: 

      a. Fotokopi akta/ dokumen pendirian cabang atau Nomor Izin Berusaha (NIB) sesuai alamat cabang

      b. Surat penunjukan kepala cabang

      c. Fotokopi KTP kepala cabang

5.  Jika menghapus cabang, melampirkan Surat Pernyataan dari NPWP Pusat bahwa Cabang tersebut sudah tidak beroperasi.

Perubahan Data menjadi Warisan Belum Terbagi (WBT)

Dokumen yang perlu disiapkan:

1.       Formulir Perubahan Data Orang Pribadi ditandatangani Ahli Waris (dapat diunduh di sini )

2.       Fotokopi Akta Kematian

3.       Fotokopi dan asli KTP pemohon

4.       Fotokopi KK/Akta Kelahiran/dokumen lainnya, untuk menunjukkan relasi antara pemohon dengan pemilik NPWP

5.       Diajukan oleh Ahli Waris dengan membawa KTP asli. Tidak dapat diwakilkan.

*Perubahan Data oleh Instansi Pemerintah, terdapat syarat tambahan:

     1.     Fotokopi KTP dan Fotokopi NPWP Bendaharawan dan KPA/ Kepala instansi

   2.  Fotokopi Surat Penunjukan/SK Pengangkatan (bendaharawan dan KPA/ Kepala instansi atau Surat Keputusan/ Surat Keterangan    Perubahan/ Penggantian/ Penghapusan Satker dari  KPA/ Kepala instansi (syarat disesuaikan dengan poin alasan permohonan)

    3.    Membawa KTP asli bendaharawan atau KPA untuk dicek oleh petugas 

PERUBAHAN DATA EMAIL DAN NOMOR TELEPON MELALUI KRING PAJAK

    Dapat dilakukan dengan menghubungi Telepon 1500 200 atau Live Chat www.pajak.go.id

    Data yang dapat diubah melalui Kring Pajak:

    a. Alamat dalam wilayah kerja KPP terdaftar,

    b. Alamat email,

    c. Nomor Telepon,

    d. Status Pernikahan,

    e. Kebangsaan.

Pengaktifan Kembali Wajib Pajak Nonaktif dapat dilakukan melalui:

a. Portal Wajib Pajak: mengunggah lampiran melalui coretaxdjp.pajak.go.id,

b. Telepon Kring Pajak 1500 200,

c. Live chat di www.pajak.go.id ,

d. Loket Layanan KPP: siapkan KTP asli dan file lampiran (tanpa formulir), atau

e.     Pos/jasa ekspedisi tercatat : kirim formulir dan fotokopi lampiran ke KPP terdaftar.

 
Jangka waktu penyelesaian: 1 hari kerja sejak berkas diterima lengkap.

Syarat dan Ketentuan Pengaktifan Kembali Wajib Pajak Nonaktif:

1. Formulir Pengaktifan Kembali Wajib Pajak Nonaktif (untuk badan wajib ditandatangani pemohon dan distempel badan). Untuk Badan, pemohon adalah direktur/pimpinan tertinggi atau pengurus lain yang namanya tercantum dalam akta.        

        Formulir dapat diunduh di sini 

2. Fotokopi dan asli KTP pemohon

3. Fotokopi NPWP Badan, untuk badan

4. Bagi Instansi Pemerintah, melampirkan Surat Penunjukan/ SK Pengangkatan bendaharawan dan KPA/ Kepala Instansi

5. Dokumen pendukung pengaktifan

        Validasi SSP: Fotokopi Sertifikat dan Bukti transaksi (kuitansi/ AJB/ Akta atau Surat Pernyataan Hibah/ Waris)

        Usahawan: Surat Keterangan Usaha dari Kelurahan (terbaru) atau Nomor Izin Berusaha (NIB)

        Karyawan: Surat Keterangan Kerja dari perusahaan tempat bekerja

        Badan: Surat Keterangan Domisili Usaha minimal dari Kelurahan (terbaru), Foto Tempat Usaha terlihat jelas Papan Nama (plang) Perusahaan (papan nama lengkap dengan Nama Perusahaan dan alamat)

6. Jika diajukan di loket, harus oleh pemohon dengan membawa KTP asli. Pemohon adalah pemilik NPWP bagi NPWP Orang Pribadi, atau pengurus yang namanya tercantum dalam Akta atau SK Pengurus bagi NPWP Badan. Tidak dapat diwakilkan.

Pencabutan Pengukuhan PKP dapat dilakukan melalui:

a. Portal Wajib Pajak: mengunggah lampiran melalui coretaxdjp.pajak.go.id,

b. Loket Layanan KPP: siapkan KTP asli dan file lampiran (tanpa formulir), atau

c.     Pos/jasa ekspedisi tercatat : kirim formulir dan fotokopi lampiran ke KPP terdaftar.

Jangka waktu penyelesaian: 6 bulan sejak berkas diterima lengkap.

Syarat dan Ketentuan Pencabutan PKP:

1. Formulir pencabutan PKP (untuk badan wajib ditandatangani pemohon dan distempel)

     Untuk badan, tanda tangan wajib dilakukan oleh direktur/pimpinan tertinggi atau pengurus lain yang namanya tercantum dalam akta.

Unduh Formulir di: Klik di sini

2. Fotokopi KTP pemohon

3. Dokumen pendukung pencabutan PKP: Surat yang menjelaskan bahwa sudah tidak memenuhi persyaratan PKP (omzet kurang dari Rp 4,8 M atau sudah tidak menjalankan usaha lagi), misalnya Surat Keterangan dari Kelurahan

4. Mencantumkan nomor telepon aktif pada formulir

5. Telah menyampaikan SPT Tahunan dan SPT Masa yang telah jatuh tempo pelaporannya

6. Jika diajukan di loket, harus oleh pemohon dengan membawa KTP asli. Pemohon adalah pemilik NPWP bagi NPWP Orang Pribadi, atau pengurus yang namanya tercantum dalam Akta atau SK Pengurus bagi NPWP Badan. Tidak dapat diwakilkan.

Sehubungan dengan ketentuan permintaan sertifikat elektronik dan perpanjangan sertifikat elektronik semasa pandemi COVID-19 yang telah dicabut, maka permohonan sertifikat elektronik diajukan secara langsung ke KPP terdaftar.

Sertifikat Elektronik ini hanya untuk kepengurusan masa pajak 2024 ke bawah.

Jangka waktu penyelesaian: 1 hari kerja sejak berkas diterima lengkap.

Syarat dan Ketentuan Permohonan Sertifikat Elektronik:

1. Mengisi dan menandatangani formulir permohonan sertifikat elektronik (untuk badan wajib di stempel)

     Untuk badan, tanda tangan wajib dilakukan oleh direktur/pimpinan tertinggi atau pengurus lain yang namanya tercantum dalam akta.

Unduh Formulir di: Klik di sini

Laman Alternatif: Klik di sini 2

Tambahan Dokumen Untuk OP:

2. Fotokopi KTP dan Fotokopi NPWP Direktur/ Kepala (Pimpinan) Cabang

3. Fotokopi NPWP cabang apabila status cabang

Tambahan Dokumen untuk Badan:

(Direktur wajib datang)

4. Fotokopi NPWP badan

5. Fotokopi KTP dan Fotokopi NPWP Direktur/ Kepala (Pimpinan) Cabang

6. Fotokopi Akta Pendirian/ dokumen pendirian cabang dan pengangkatan kepala/ penanggung jawab cabang

7. Fotokopi Akta Perubahan terakhir (jika ada perubahan)

Tambahan Dokumen untuk Joint Operation:

8. SPT Tahunan setiap anggota Joint Operation

*Direktur wajib datang langsung dan membawa KTP asli ybs/ Direktur/ Kepala Cabang untuk dicek oleh petugas 

*Apabila terdapat perubahan pengurus harap melakukan Perubahan Data Wajib Pajak terlebih dahulu atau menyampaikan formulir Perubahan Data beserta dokumen kelengkapannya bersamaan dengan pengajuan permintaan sertifikat elektronik

Jika Wajib Pajak sudah memiliki akun e-nofa sebelumnya, tetapi lupa password masuk akun, silakan datang langsung ke KPP Pratama Yogyakarta.

Syarat dan Ketentuan Lupa Password e-Nofa:

1. Formulir Permintaan Kembali Password e-Nofa (untuk badan wajib di stempel)

     Untuk badan, tanda tangan wajib dilakukan oleh direktur/pimpinan tertinggi.

Unduh formulir di: klik di sini 

2. Fotokopi KTP Direktur

3. KTP Asli Direktur

Permohonan Pengembalian Pajak yang Seharusnya Tidak Terutang (PYSTT) dapat dilakukan melalui:

a. Portal Wajib Pajak: coretaxdjp.pajak.go.id

b. Loket Layanan KPP terdaftar.

c. Kirim Pos ke KPP terdaftar.

Syarat dan Ketentuan Pengembalian Pajak:

1. Formulir Pengembalian Pajak ditandatangani pemohon (untuk badan wajib distempel)

     Untuk badan, tanda tangan wajib dilakukan oleh direktur/pimpinan tertinggi atau pengurus lain yang namanya tercantum dalam akta.

Unduh Formulir: Klik di sini

2. Nota perhitungan pajak yang seharusnya tidak terutang

3. Jika dikuasakan, lampirkan Surat Kuasa Khusus (untuk permohonan yang diajukan oleh Kuasa Wajib Pajak) atau Surat Penunjukan Pengurus (bagi permohonan yang diajukan oleh Pengurus Wajib Pajak)

4. Bukti pembayaran pajak.

Permohonan Validasi PPh Tanah dan/atau Bangunan dapat diajukan dengan salah satu cara berikut: 

Secara Elektronik 

1. Melalui akun Coretax Notaris/PPAT; atau

2. Melalui akun Coretax Wajib Pajak. 

Secara Manual 

Jika belum memiliki akun Coretax dan hendak pengajuan manual, dapat mengajukan permohonan secara manual ke loket KPP dengan syarat: 

1. Mengisi dan menandatangani Formulir/Surat Permohonan dan Daftar Pembayaran Pajak Penghasilan sesuai format PER-8/PJ/2025. Formulir dapat diunduh di sini 

2. Bagi Wajib Pajak yang tidak memiliki NPWP, wajib dilengkapi dengan Surat Pernyataan Tidak Wajib Menggunakan Nomor Pokok Wajib Pajak bermeterai 10.000. 

3. Bukti Pembayaran (SSP/ Bukti Pemindahbukuan) Asli dan fotokopi sebanyak 3 rangkap 

4. Fotokopi KK Penjual, serta fotokopi KTP Penjual dan Suami/Isteri (kecuali jika Waris) 

5. Fotokopi KK Pembeli, serta fotokopi KTP Pembeli dan Suami/Isteri 

6. Fotokopi kuitansi, harus ada tanggal kuitansi dan nomor sertifikat 

Jika Waris/APHB/Hibah, dilengkapi dengan Surat Keterangan Waris/ Pernyataan APHB/ Pernyataan Hibah. 

7. Fotokopi BPHTB. Jika belum Final, harus diisi Data Luas Tanah, Luas Bangunan, dan NJOP 

8. Fotokopi SPPT PBB Tahun Terakhir 

9. Fotokopi Sertifikat, termasuk foto objek dan denah lokasi 

Tambahan jika Permohonan Dikuasakan : 

10. Surat Kuasa terbaru dengan meterai 10.000 

11. Fotokopi KTP dan nomor telepon yang diberi kuasa.  

Untuk penyampaian permohonan melalui Notaris/PPAT, Wajib Pajak tetap membuat Surat Kuasa. 

12. Fotokopi Surat Tugas Notaris/PPAT (jika melalui Notaris/PPAT) 

Tambahan Jika Penjual adalah Badan : 

13. Fotokopi Akta Pendirian dan/atau Perubahan terakhir 

14. Fotokopi KTP dan KK Direktur  

Tambahan Jika Penjual adalah Pengembang : 

15. Fotokopi PPJB 

16. Fotokopi pricelist/ brosur 

Pengalihan kepada Special Purpose Company (KIK) : 

17. Fotokopi pemberitahuan efektifnya pernyataan pendaftaran Dana Investasi Real Estat berbentuk KIK yang diterbitkan dan telah dilegalisasi oleh OJK; 

18. Keterangan dari OJK bahwa WP yang mengalihkan Real Estat bertransaksi dengan Special Purpose Company atau KIK dalam skema KIK tertentu; 

19. Surat Pernyataan bermeterai yang menyatakan bahwa WP melakukan pengalihan Real Estat kepada Special Purpose Company atau KIK dalam skema KIK tertentu. 

Jangka waktu penyelesaian permohonan manual: 3 hari kerja sejak berkas diterima lengkap.

Jika terdapat kesalahan penulisan data pada hasil SKET Validasi, Wajib Pajak dapat mengajukan Penggantian SKET Validasi dengan dokumen permohonan sebagai berikut.

1. Surat permohonan penggantian surat keterangan validasi. Format dapat diunduh di sini 

2. Asli Surat Keterangan Validasi yang akan digantikan

3. Surat Kuasa dengan meterai 10.000, jika permohonan dikuasakan 

4. Fotokopi KTP dan nomor telepon yang diberi kuasa 

5. Surat Tugas, jika melalui notaris 

6. Fotokopi bukti pembayaran (SSP/ Bukti Pemindahbukuan) 

7. Fotokopi KTP dan KK seluruh penjual dan pembeli 

8. Fotokopi Sertifikat/SHM 

9. Fotokopi SPPT PBB Tahun terakhir 

Permohonan dikirim melalui pos/ jasa ekspedisi tercatat lainnya ke alamat KPP Pratama Yogyakarta.

Jangka waktu penyelesaian permohonan: 3 hari kerja sejak berkas diterima lengkap.

Jangka waktu penyelesaian permohonan: 3 hari kerja sejak berkas diterima lengkap.

Sebelum mengajukan permohonan, mohon pastikan NIK Pemberi Hibah terdaftar di Coretax.

1. Formulir/Surat Permohonan SKB Hibah sesuai PER-8/PJ/2025

Dituliskan pula nomor telepon/ handphone yang bisa dihubungi 

Unduh Formulir: Klik di sini 

2. Surat Pernyataan Hibah, bermeterai 10.000 sesuai PER-8/PJ/2025

Unduh Surat Pernyataan: Klik di sini 

3. Diajukan & ditandatangani oleh Pemberi Hibah (garis keturunan lurus satu derajat) 

4. Diajukan di KPP tempat Pemberi Hibah terdaftar (jika memiliki NPWP) atau tempat tinggal (jika tidak punya NPWP) 

5. Fotokopi KK Pemohon dan Penerima Hibah 

6. Fotokopi SPPT PBB Tahun terakhir 

7. Fotokopi Sertifikat tanah/SHM 

8. Fotokopi KTP Pemberi dan Penerima Hibah 

9. Fotokopi SSPD BPHTB (lebih baik sudah divalidasi) 

10. Asli Surat Kuasa dan Fotokopi KTP yang diberi Kuasa, bila tidak disampaikan sendiri ke KPP 

11. Menunjukkan Asli Sertifikat & SPPT PBB 

12. Surat Pernyataan kerelaan dari seluruh saudaranya 

13. Fotokopi KTP dan KK Saudara sekandung 

14. Fotokopi Akta Kelahiran Penerima Hibah 

15. Surat Keterangan Perbedaan Nama dari kelurahan (Apabila nama KTP, berbeda dgn SHM, Akta Kelahiran dan KK) 

*Permohonan diajukan langsung ke KPP atau dengan mengirimkan berkas permohonan melalui pos/ jasa ekspedisi tercatat lainnya. 

Jangka waktu penyelesaian permohonan: 3 hari kerja sejak berkas diterima lengkap.

Sebelum mengajukan permohonan, mohon pastikan NIK Penjual dan Pembeli terdaftar di Coretax.

1. Formulir/Surat Permohonan SKB Waris sesuai PER-8/PJ/2025

Dituliskan pula nomor telepon/ handphone yang bisa dihubungi 

        Unduh Formulir: Klik di sini

2. Surat Pernyataan Penghasilan di bawah PTKP dan Pengalihan kurang dari Rp 60 juta, bermeterai 10.000 sesuai PER-8/PJ/2023

  Unduh Surat Pernyataan: Klik di sini 

3. Diajukan & ditandatangani oleh Penjual 

4. Diajukan di KPP tempat Penjual terdaftar (jika memiliki NPWP) atau tempat tinggal (jika tidak punya NPWP) 

5. Fotokopi SPPT PBB Tahun terakhir 

6. Fotokopi Sertifikat tanah/SHM 

7. Fotokopi KTP dan KK Penjual dan Pembeli 

8. Fotokopi SSPD BPHTB (lebih baik sudah divalidasi) 

9. Asli Surat Kuasa dan Fotokopi KTP yang diberi Kuasa, bila tidak disampaikan sendiri ke KPP 

10. Menunjukkan Asli Sertifikat & SPPT PBB 

11. Surat Pernyataan Terdapat/Tidak Terdapat Hubungan Istimewa 

12. Fotokopi Kuitansi Pembayaran dan/atau bukti transfer dan/atau rekening Penjual 

13. Fotokopi Surat Perjanjian Jual Beli dari Notaris 

14. Surat Keterangan Perbedaan Nama dari kelurahan (Apabila nama KTP, berbeda dgn SHM, Akta Kelahiran dan KK) 

*Permohonan diajukan langsung ke KPP atau dengan mengirimkan berkas permohonan melalui pos/ jasa ekspedisi tercatat lainnya.