Regulasi yang menaungi suatu kegiatan memiliki peran penting sebagai pedoman dalam pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi. Dengan adanya regulasi, setiap pihak memahami hak, kewajiban, serta batasan yang harus dipatuhi sehingga kegiatan dapat berjalan tertib, aman, dan sesuai tujuan. Regulasi juga membantu mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang, konflik kepentingan, maupun pelanggaran yang dapat merugikan individu atau organisasi. Selain itu, regulasi menciptakan kepastian hukum dan meningkatkan akuntabilitas dalam setiap proses yang dilakukan. Dalam lingkungan pendidikan, pemerintahan, maupun masyarakat, regulasi menjadi dasar untuk mewujudkan tata kelola yang transparan, efektif, adil, dan berkelanjutan demi tercapainya hasil yang optimal bagi semua pihak.
UNDANG UNDANG DAN PERATURAN YANG MENAUNGI DIANTARANYA:
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008: Dasar hukum utama yang mewajibkan pengelolaan sampah berwawasan lingkungan dan melarang pembuangan sampah sembarangan. Klik Disini
Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012: Mengatur pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga, termasuk kewajiban pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, dan pemrosesan akhir. Klik Disini
Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2025: Kebijakan terbaru (percepatan) yang menekankan pengelolaan sampah perkotaan menjadi energi terbarukan berbasis teknologi ramah lingkungan (WtE). Klik Disini
Peraturan Menteri LHK No. 75 Tahun 2019: Mengatur peta jalan pengurangan sampah oleh produsen (EPR - Extended Producer Responsibility). Klik Disini
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2020: Mengatur secara khusus sampah spesifik (sampah mengandung B3, bencana, puing bangunan, dll). Klik Disini
Larangan dan Sanksi: Pasal 29 UU No. 18 Tahun 2008 melarang membuang sampah tidak pada tempatnya dan mewajibkan pengelolaan secara mandiri. Klik Disini
Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah. Klik Disini
Peraturan Gubernur Bali Nomor 47 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber Klik Disini
Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah Klik Disini
Peraturan Bupati Klungkung Nomor 26 Tahun 2016 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah. Klik Disini
Surat Keputusan Kepala SMPN 2 Dawan Nomor : 400.3.3.4/51/SMP2D/2026 Tentang Tim PSP-PSBS. Klik Disini