Berdasarkan Peraturan Bupati Bungo Nomor 19 Tahun 2019 tentang Sistem Pelaporan Pelanggaran (Whistle Blowing System) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bungo disusun sebagai landasan hukum dalam mengatur mekanisme pelaporan pelanggaran di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bungo. Peraturan ini bertujuan untuk mendorong partisipasi aktif pegawai dalam mengungkap berbagai bentuk pelanggaran, seperti tindak korupsi, penyalahgunaan wewenang, kecurangan, atau pelanggaran disiplin lainnya, dengan jaminan kerahasiaan dan perlindungan bagi pelapor. Melalui WBS, setiap laporan pelanggaran dapat disampaikan secara aman, tertib, dan terstruktur, baik melalui media elektronik maupun saluran pelaporan resmi yang ditetapkan pemerintah daerah. Peraturan ini menegaskan bahwa identitas pelapor wajib dirahasiakan untuk menghindari ancaman, intimidasi, atau tindakan balasan yang merugikan. Namun meskipun Whistle Blowing System (WBS) telah diberlakukan di lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Bungo sebagai sarana pelaporan dugaan pelanggaran, implementasinya masih belum berjalan secara optimal.