Tupoksi

Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Jatim adalah unit pelaksana teknis di bidang konservasi dan sumber daya alam hayati yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE). Unit ini dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.8/Menlhk/Setjen/OTL.0/1/2016tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Konservasi Sumber Daya Alam. BBKSDA Jatim dipimpin oleh seorang Kepala Balai Besar (Eselon II-b). Kantor BBKSDA Jatim berkedudukan di Surabaya dengan 3 kantor Bidang KSDA Wilayah yang berkedudukan di Madiun, Gresik dan Jember serta 6 kantor seksi wilayah di Kediri, Bojonegoro, Surabaya, Pamekasan, Banyuwangi dan Probolinggo.

BBKSDA Jawa Timur mempunyai tugas penyelenggaraan konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya di Cagar Alam, Suaka Margasatwa, Taman Wisata Alam dan Taman Buru serta koordinasi teknis pengelolaan Taman Hutan Raya dan Kawasan Ekosistem Esensial berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1. Inventarisasi potensi, penataan kawasan dan penyusunanrencana pengelolaan cagar alam, suaka magasatwa, taman wisata alam dan taman buru.
2. Pelaksanaan perlindungan dan pengamanan cagar alam, suaka magasatwa, taman wisata alam dan taman buru
3. Pengendalian dampak kerusakan sumber daya alam hayati.
4. Pengendalian kebakaran hutan di cagar alam, suaka magasatwa, taman wisata alam dan taman buru
5. Pengelolaan jenis tumbuhan dan satwa liar beserta habitatnya serta sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional
6. Pengembangan dan pemanfaatan jasa lingkungan
7. Evaluasi kesesuaian fungsi, pemulihan ekosistem dan penutupan kawasan
8. Penyiapan pembentukan dan operasionalisasi KPHK
9. Penyediaan data dan informasi, promosi dan pemasaran KSDAE
10. Pengembangan kerjasama da kemitraan bidang KSDAE
11. Pengawasan dan pengendalian peredaran TSL
12. Koordinasi teknis penetapan koridor hidupan liar.
13. Koordinasi teknis pengelolaan tahura dan kawasan ekosistem esensial
14. Pengembangan bina cinta alam serta penyuluhan KSDAE
15. Pemberdayaan masyarakat didalam dan sekitar kawasan konservasi
16. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga serta kehumasan

Struktur Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam, berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tersebut di atas termasuk ke dalam tipologi A dengan susunan terdiri dari :

1. Bagian Tata Usaha, mempunyai tugas melaksanakan urusan administrasi persuratan, ketatalaksanaan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, kearsipan dan rumah tangga, penyusunan rencana program dan anggaran serta kerja sama dan kemitraan, pengelolaan data, pemantauan, evaluasi, pelaporan serta kehumasan. Bagian Tata Usaha meliputi 3 sub bagian yaitu Sub Bagian Umum, Sub Bagian Program dan Kerjasama dan Sub Bagian Data Evlap dan Kehumasan.
2. Bidang Teknis Konservasi Sumber Daya Alam, mempunyai tugas penyiapan bahan pengelolaan di bidang perlindungan, pengawetan pengembangan dan pemanfaatan cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata alam, dan taman buru, konservasi jenis TSL di dalam dan di luar kawasan, penyiapan bahan pembentukan dan operasionalisasi KPHK, pelayanan dan promosi di bidang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Bidang Teknis KSDA meliputi 2 seksi yaitu Seksi Pemanfaatan dan Pelayanan serta SeksiPerencanaan, Perlindungan dan Pengawetan.
3. Bidang Konservasi Sumber Daya Alam Wilayah, mempunyai tugas mengkoordinasikan pelaksanaan pengelolaan di bidang perlindungan dan pengamanan, pengawetan, pengembangan dan pemanfaatan cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata alam, dan taman buru, operasionalisasi KPHK, koordinasi teknis penetapan korodor hidupan liar, koordinasi teknispengelolaan taman hutan raya dan ekosistem esensial, pelayanan dan promosi di bidang KSDAE. Bidang KSDA Wilayah terdiri dari 3 bidang wilayah yaitu Bidang KSDA Wilayah I, II dan III yang masing-masing berkedudukan di Madiun, Gresik dan Jember. Setiap bidang KSDA Wilayah terdiri dari 2 Seksi Konservasi Wilayah.
4. Kelompok Jabatan Fungsional, bertugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku. Jabatan fungsional meliputi Polisi Kehutanan (Polhut) dan Pengendali Ekosistem Hutan (PEH) dan Penyuluh Kehutanan.

Sebagai tindak lanjut Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.8/Menlhk/Setjen/OTL.0/1/2016, dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BBKSDA Jawa Timur, ditetapkan 23 (dua puluh tiga) Resort Konservasi Wilayah (RKW) di masing-masing Seksi Konservasi Wilayah yang merupakan jabatan non struktural.