Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kota Lhokseumawe merupakan bagian yang memiliki peran dalam mendukung penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di lingkungan Pemerintah Kota Lhokseumawe. Dalam pelaksanaan tugasnya, Bagian Pengadaan Barang dan Jasa berupaya memastikan proses pengadaan dapat berjalan secara efektif, efisien, transparan, akuntabel, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Pengadaan Barang dan Jasa juga berperan dalam memberikan dukungan dan fasilitasi kepada perangkat daerah dalam pelaksanaan pengadaan, pengembangan kompetensi sumber daya manusia bidang pengadaan, serta pemanfaatan sistem pengadaan berbasis elektronik.

Melalui SIPANDA (Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa), informasi mengenai Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah disajikan secara lebih terstruktur dan mudah diakses sebagai sarana informasi, pembelajaran, dan referensi bagi pengguna.

Bagian Pengadaan Barang dan Jasa mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa.

Bagian Pengadaan Barang dan Jasa menyelenggarakan fungsi:

1. penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah di bidang pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa;

2. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa;

3. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa;

4. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa; dan

5. pelaksaaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan yang berkaitan dengan tugasnya.