Laporan
Pertanggungjawaban Bendahara

Dasar Hukum

Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No. PER-03/PB/2014 tentang Petunjuk Teknis Penatausahaan, Pembukuaan, dan Pertanggungjawaban Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta Verifikasi Laporan Pertanggungjawaban Bendahara.

Rekonsiliasi Data Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Bendahara :

1. Rekonsiliasi Data LPJ merupakan wewenang Seksi Verifikasi dan Akuntansi (Seksi Vera)

2. Proses Rekonsiliasi Data LPJ dilaksanakan melalui Aplikasi SPRINT di alamat http://sprint.kemenkeu.go.id/

3. Satker diwajibkan mengupload ADK LPJ yang dihasilkan dari aplikasi SAS ke aplikasi SPRINT setiap awal bulan dengan batas waktu 10 (sepuluh) hari kerja setelah bulan bersangkutan berakhir atau pada hari kerja sebelumnya jika tanggal 10 adalah hari libur.

4. Selain mengupload ADK LPJ ke aplikasi SPRINT, satker juga wajib menyampaikan hardcopy LPJ Bendahara ke KPPN Serang sebelum batas sesuai poin di atas melalui email lpjkppn020@gmail.com,

5. Jika sampai batas waktu tersebut belum melaksanakan maka akan dikenakan peringatan dengan batas waktu 5 (lima) hari sejak dikeluarkan Surat Teguran Penyampaian LPJ,

6. Proses Rekonsiliasi di Aplikasi SPRINT antara lain sebagai berikut :

a. Membandingkan saldo UP dalam LPJ dengan Kartu Pengawasan Kredit Anggaran

b. Membandingkan saldo Awal dalam LPJ dengan saldo akhir dalam LPJ bulan sebelumnya

c. Menguji kebenaran nilai uang di Rekening Bank dengan Rekening koran bendahara

d. Menguji kebenaran perhitungan(tambah/kurang) pada LPJ

e. Meneliti kepatuhan bendahara dalam penyetoran dan penyampaian LPJ

f. Membandingkan data rekening Bendahara dengan data Rekening yang telah diterbitkan persetujuan di SPRINT

Sanksi

Sanksi bagi yang belum menyampaikan LPJ sama dengan sanksi pada Rekonsiliasi UAKPA yaitu Penundaan Penerbitan SP2D atas :

a. SPM-UP

b. SPM-TUP

c. SPM-GUP

d. SPM-LS ke Bendahara

Dasar Pengisian Format Laporan Pertanggungjawaban :

Sebelum mengisi LPJ yang akan disampaikan ke KPPN, Bendahara Satuan Kerja mengisi Buku Kas Umum. Format Buku Kas Umum adalah sebagaimana yang tertuang dalam PER-03/PB/2014 beserta lampirannya. Rangkuman dari Buku Kas Umum tersebut yang diisikan dalam format LPJ (proses dilakukan melalui Aplikasi SAS).

Dokumen yang disyaratkan pada waktu penyampaian LPJ yaitu :

1. 1. Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran sesuai format PER-03/PB/2014. LPJ Pengeluran dibuat oleh Satuan Kerja di wilayah kerja KPPN Serang. Pembukuan pengeluaran yang dilaporkan dalam LPJ merupakan Realisasi Belanja atas beban APBN.

   2. Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan sesuai format PER-03/PB/2014. LPJ Penerimaan hanya dibuat oleh Satuan Kerja yang memiliki Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Fungsional.

   3. Berita Acara Pemeriksaan Kas dan Rekonsiliasi.

   4. Laporan Saldo Rekening Bendahara (dapat dicetak di aplikasi SAS).

   5. Daftar Rincian Kas di rekening.

   6. Salinan Rekening Koran.

   7. Daftar hasil Konfirmasi Surat Setoran Penerimaan Negara.

   8. Berita Acara Kas di atas 50 juta rupiah (bersifat opsional, jika uang di brankas lebih dari 50 juta rupiah).

sumber :

• LPJ Bendahara | KPPN Metro

• Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Bendahara Pengeluaran | KPPN Makassar II (kppnmakassar2.net)