Kementerian Keuangan terus berupaya mewujudkan organisasi yang berintegritas dan bebas dari praktik korupsi melalui KMK No-323/KMK.09/2021 tentang Kerangka Kerja Integritas di Lingkungan Kementerian Keuangan. Bahwa untuk menerapkan nilai integritas, diperlukan langkah strategis dan komitmen berupa Kerangka Penguatan Integritas yang tertuang dalam Perdirjen PB No. PER-30/PB/2019.

Ditjen Perbendaharaan selalu berupaya agar seluruh pegawai dapat memperoleh informasi yang berkesinambungan terkait pengembangan Kerangka Penguatan Integritas. Maka untuk memudahkan proses penyampaian materi kepada para pegawai, diperlukan media yang dapat dengan mudah dipahami berupa video tutorial. Pembuatan video tutorial ini bertujuan memberikan informasi secara teknis terkait instrument Kerangka Penguatan Integritas kepada Insan Perbendaharaan.

Pada episode I seri Kerangka Penguatan Integritas, kita akan menyimak tentang Kode Etik dan Kode Perilaku.

Kode Etik dan Kode Perilaku merupakan pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan pegawai dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta pergaulan hidup sehari-hari yang bertujuan untuk menjaga martabat dan kehormatan pegawai, bangsa, dan negara.

Pada episode II seri Kerangka Penguatan Integritas, kita akan menyimak tentang Pengendalian Internal.

Pengendalian Internal merupakan proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi.

Pada episode III seri Kerangka Penguatan Integritas, kita akan menyimak tentang Budaya Egaliter.

Egaliter adalah pandangan yang menyatakan bahwa seseorang harus diperlakukan sama dan memperlakukan orang lain sama juga dan merasakan status sosial yang sama.

Pada episode IV seri Kerangka Penguatan Integritas, kita akan menyimak tentang Pengelolaan atas Konflik Kepentingan.

Konflik Kepentingan adalah situasi dimana seorang penyelenggara negara yang mendapatkan kekuasaan dan kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan memiliki atau diduga memiliki kepentingan pribadi.

Pada episode V seri Kerangka Penguatan Integritas, kita akan menyimak tentang Pencatatan (Record Keeping).

Pencatatan (record keeping) adalah suatu proses pembuatan/penciptaan, penyimpanan, dan pemeliharaan dokumentasi atas informasi yang diperoleh dari seluruh aktivitas deteksi dan investigasi yang telah dilaksanakan.

Pada episode VI seri Kerangka Penguatan Integritas, kita akan menyimak tentang Pengadaan Barang/Jasa.

Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan pengadaan barang/jasa oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.

Pada episode VII seri Kerangka Penguatan Integritas, kita akan menyimak tentang Modernisasi dan Inovasi Proses Bisnis Layanan Perbendaharaan.

Modernisasi dan inovasi proses bisnis layanan perbendaharaan merupakan perubahan dan pengenalan hal-hal yang baru terkait aktifitas pekerjaan yang menghasilkan layanan perbendaharaan sesuai kondisi masyarakat saat ini dengan selalu mengutamakan keamanan dan bebas dari panyalahgunaan teknologi informasi.

Pada episode VIII seri Kerangka Penguatan Integritas, kita akan menyimak tentang Manajemen Pengaduan dan Perlindungan

Pengelolaan pengaduan adalah kegiatan penanganan pengaduan sesuai dengan mekanisme dan tata cara pengelolaan pengaduan. Pengelola pengaduan merahasiakan identitas pelapor sebagai whistleblower dan lebih fokus pada informasi laporan yang disampaikan.

Pada episode IX seri Kerangka Penguatan Integritas, kita akan menyimak tentang Program Deteksi dan Kecurangan

Program deteksi kecurangan dan korupsi (red flag) adalah rangkaian mekanisme, kegiatan, dan proses yang dilakukan oleh manajemen (sebagai first line) dan UKI (sebagai second line) untuk mencegah adanya kecurangan dengan mengidentifikasi petunjuk atau indikasi adanya sesuatu yang tidak biasa dan memerlukan penyidikan lebih lanjut (red flag).

Pada episode X seri Kerangka Penguatan Integritas, kita akan menyimak tentang Reviu Independen Unit Kepatuhan Internal Eselon I.

Reviu independen merupakan kegiatan penilaian secara menyeluruh yang dilakukan oleh pihak independen UKI E-1 terhadap kebijakan yang mencakup substansi, implementasi, dan dampak pelaksanaan kebijakan tersebut.