Berikut syarat masuk sekolah TK, SD, SMP, dan SMA atau SMK sesuai Permendikbud Nomor 44 Tahun 2019:
Berusia 5 tahun atau paling rendah 4 tahun untuk TK Kelompok A
Berusia 6 tahun atau paling rendah 5 tahun untuk TK Kelompok B.
Berusia 7 tahun sampai 12 tahun
Paling rendah berusia 6 tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan
Sekolah wajib menerima siswa yang berumur 7-12 tahun
Diperbolehkan masuk SD pada usia minimal 5 tahun 6 bulan pada tanggal 1 Juli tahun berjalan bila siswa atau anak memiliki potensi kecerdasan atau bakat istimewa dan kesiapan psikis yang dibuktikan dengan rekomendasi tertulis dari psikolog profesional
Jika tidak ada rekomendasi dari psikolog, bisa diperoleh melalui dewan guru sekolah.
Berusia maksimal 15 tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan
Memiliki ijazah SD/sederajat atau dokumen lain yang menjelaskan siswa telah menyelesaikan kelas 6 SD
Berusia maksimal 21 tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan
Memiliki ijazah SMP/sederajat atau dokumen lain yang menjelaskan telah menyelesaikan kelas 9 SMP.
Untuk SMK dengan bidang keahlian, program keahlian, atau kompetensi keahlian tertentu dapat menetapkan tambahan syarat khusus dalam penerimaan siswa baru kelas 10.
Buat Bunda dan Ayah yang punya buah hati berkebutuhan khusus atau penyandang disabilitas, jangan berkecil hati. Siswa penyandang disabilitas dikecualikan dari syarat usia dan ijazah atau dokumen lain seperti tertera di atas.
Untuk masuk TK, SD, SMP, SMA atau SMK adalah melampirkan akta kelahiran atau surat keterangan lahir yang dikeluarkan oleh pihak berwenang
Akta kelahiran atau surat lahir tersebut dilegalisir lurah atau kepala desa atau pejabat setempat lain yang berwenang sesuai dengan domisili siswa
Sekolah yang menyelenggarakan pendidikan khusus, pendidikan layanan khusus, serta berada di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar boleh menetapkan syarat usia lebih tinggi dari yang sudah disebutkan di atas
Buat calon siswa WNI atau WNA Kelas 7 SMP atau Kelas 10 SMA/SMK yang berasal dari sekolah di luar negeri, selain harus memenuhi syarat masuk SMP dan SMA/SMK, wajib pula menyerahkan surat keterangan dari direktur jenderal yang menangani bidang pendidikan dasar dan menengah
Untuk calon siswa WNA wajib ikut matrikulasi pendidikan Bahasa Indonesia paling singkat 6 bulan yang diselenggarakan oleh sekolah.
© Disediakan oleh Cermati SD PPDB lewat 4 jalur, salah satunya sistem zonasi
Penerimaan murid baru (PPDB) tahun depan dapat melalui 4 jalur atau sistem:
Penerimaan calon siswa yang bertempat tinggal pada radius zona terdekat dari sekolah. Kuotanya minimal 50% dari daya tampung sekolah. Pada jalur zonasi, sekolah juga wajib menerima siswa yang tidak mampu dan penyandang disabilitas.
“Zonasi sangat penting untuk mengatur pemerataan kualitas sekolah dan peserta didik. Selain itu, menitikberatkan peran dan komposisi guru di suatu daerah,” kata Nadiem dalam keterangan resminya di Jakarta, baru-baru ini.
Buat siswa yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu, ada PPDB jalur afirmasi. Tidak lagi pakai syarat Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM), tapi sekarang cukup melampirkan Kartu Indonesia Pintar (KIP). Kuota penerimaan siswa melalui jalur afirmasi minimal 15% dari kapasitas sekolah.
Ada lagi PPDB lewat jalur perpindahan tugas orangtua atau wali. Kuota yang disediakan maksimal 5% dari kapasitas sekolah. Diperuntukkan bagi siswa yang harus pindah tempat tinggal karena orangtua atau walinya dipindah tugas ke daerah lain. Syarat pendaftaran melalui jalur ini menyerahkan bukti surat penugasan dari instansi atau kantor tempat orangtua atau walinya bekerja.
Siswa berprestasi dan ingin melanjutkan pendidikan di sekolah negeri favorit, dapat menggunakan jalur prestasi. Tentu saja syaratnya melampirkan hasil UN atau USBN, penghargaan di bidang akademik dan non-akademik, baik tingkat nasional maupun internasional. Kuota penerimaan siswa di jalur ini maksimal 30%.
Begitu masuk tahun ajaran baru, biasanya orangtua pusing 7 keliling memikirkan atau menyiapkan biaya pendidikan anak. Semakin tinggi jenjangnya, makin mahal pula dananya. Tak jarang orangtua gali lubang atau berutang untuk membayar biaya pendidikan anak.
Oleh karenanya, ayah dan bunda mulai menyiapkan tabungan pendidikan. Menyisihkan minimal 20% dari gaji bulanan untuk tabungan pendidikan anak. Ini adalah solusi aman untuk menutup biaya pendidikan yang selalu naik setiap tahun. Ingat, masa depan anak ada di tangan Anda sebagai orangtua.