TARGET PENJUALAN TAHUN 2019

Pusaka Nambo Residence
Rumah tipe 30 /60 : 19 UnitHarga Rp. 148.500.000,-
Ruko : 17 UnitHarga Rp. 250.000.000,-
Jumlah Target
Rumah Rp. 2.821.500.000,-Ruko Rp. 4.250.000.000,-
Total Rp. 7.071.500.000,-

My Village Bone
Rumah tipe 36 /72 : 9 UnitRumah tipe 36/82 : 3 UnitRumah tipe 36/84 : 4 UnitRumah tipe 36/>84 : 11 Unit
Harga Rp. 500.000.000,-
Jumlah Target
Rumah tipe 36 /72 Rp. 4.500.000.000
Rumah tipe 36/82 Rp. 1.500.000.000,- Rumah tipe 36/84 Rp. 6.000.000.000,-
Rumah tipe 36/>84 Rp. 5.500.000.000,-
Total Rp. 17.500.000.000,-

Pusaka Bumi Parungkuda
Rumah tipe 30 /60 : 300 Unit
Harga 40 Unit pertamaRp. 130.000.000,-
Harga 210 Unit selanjutnyaHarga Rp. 141.000.000,-
Ruko : - Harga Rp. -
Jumlah Target
40 Unit Rp. 5.200.000.000,-210 Unit Rp. 29.610.000.000,-
Total Rp. 34.810.000.000,-

Pusaka Bumi Ciherang
Rumah tipe 36 /72 : 90 Unit
Harga Rp. 250.000.000,-
Jumlah Target
Rumah Rp. 22.500.000.000,-
Total Rp. 22.500.000.000,-

TARGET PENJUALAN TAHUN 2019

Rp. 81.881.500.000

SEKILAS TENTANG RUMAH SUBSIDI

Program kredit rumah bersubsidi sudah berlangsung sejak 38 tahun lalu di Indonesia. Selama perjalanan waktu pola dan konsep subsidi sempat mengalami perubahan. Kini yang berlaku adalah program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) atau subsidi bunga dalam tempo hingga kredit selesai.
Berdasarkan data Pusat Pembiayaan Perumahan Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera) yang dikutip detikFinance, Kamis (8/5/2014), setidaknya ada beberapa periode perjalanan subsidi perumahan di Indonesia.
Realisasi KPR pertama di Indonesia terjadi pada 10 Desember 1976, realisasinya di Kota Semarang oleh Bank BTN. Pada tanggal itu dijadikan sebagai hari KPR atau ulang tahun KPR di Indonesia.
Pada waktu itu ada istilah KPR-RS (rumah sederhana) dan KPR RSS (rumah sangat sederhana). Saat itu sudah dikenal konsep subsidi dan berangsuran tetap.
KPR subsidi pada periode ini dengan pola penempatan dana dari pemerintah (PMP,RDI) dan Bank Indonesia (KLBI), yang dicampur dengan dana Bank BTN. Program ini setidaknya berlangsung saat Indonesia mengalami krisis moneter 1998.
Lalu pada 2003, ada kebijakan baru subsidi perumahan. Konsepnya bernama KPR subsidi dengan pola subsidi selisih bunga (SSB) dan subsidi uang muka (SUM). Sistem subsidi ini berupa subsidi angsuran tetap untuk waktu tertentu. Kebijakan ini tak bertahan lama karena hanya berlaku sampai 31 Desember 2010.
Sebelum sistem subsidi angsuran tetap dengan periode tertentu berakhir, pada periode Menteri Perumahan Rakyat (Menpera) di bawah kepemimpinan Suharso Monoarfa mengganti dengan sistem baru dengan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) untuk rumah tapak dan rusun.
Sistem ini berlaku 1 Oktober 2010 yaitu mulai berlakunya dana bergulir dari pemerintah, pengembalian pokok dan bunga melalui bank pelaksana FLPP.
Yang membedakan sistem subsidi lama periode tertentu dengan FLPP, pada FLPP si konsumen dapat bunga kredit flat sampai periode kredit berakhir. Sementara dengan pola subsidi bunga yang lama hanya periode tertentu misalnya hanya 5 tahun.
Selama program FLPP, realisasi pembiayaan tak pernah tercapai, bahkan bank pelaksana yang aktif hanya BTN. Selain itu, sempat terjadi kisruh suku bunga FLPP dari 8,15% hingga berubah menjadi 7,25%. Pada FLPP, konsumen bisa mencicil rumah hingga 20 tahun dengan bunga dan cicilan tetap.
Lalu, kementerian perumahan rakyat mengeluarkan kebijakan baru, FLPP akan diberikan kepada rusun saja mulai 1 April 2015. Subsidi bunga untuk rumah tapak hanya berlaku sampai 31 Maret 2015.
(hen/hds)

Informasi Rumah subsidi Tahun 20142014 untuk rumah subsidi di seluruh daerah indonesia terhitung mulai April ketetapan kenaikan harga rumah murah program subsidi pemerintah atau biasa sering disebut rumah Flpp,ketentuan penetapan mulai bulan april 2014 dari pemerintah Kemenpera peraturan menteri perumahan rakyat (permenpera) No 4 dan 5 tahun 2014.ketentuan penetapan Harga rumah murah bersubsidi sudah mulai berlaku untuk kenaikan harga untuk seluruh wilayah indonesia,dan untuk kenaikan harga disetiap daerah berbeda-beda.berdasarkan sumber informasi berita dari detik finance untuk harga rumah subsidi murah per wilayah di tentukan dengan harga kenaikan sebagai berikut Daftar harga terbaru rumah subsidi 2014

sumber ;detik,com

Informasi Subsidi Tahun 2015 Kabar gembira untuk seluruh masyarakat yang sedang mencari rumah murah informasi terbaru program pemerintah ditahun 2015 ini rencana pemerintah akan membangun 1 juta rumah diseluruh indonesia dengan target 1 juta rumah di tahun 2015 iniProgram 1 Juta Rumah Rakyat bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). mulai bergulir April ini. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono mengatakan, untuk tahap awal, April ini sebagian proyek akan masuk tahap groundbreaking atau peletakan batu pertama. "Tahap ini akan ada 300 ribu rumah yang dibangun," ujarnya di Kantor Presiden kemarin (30/3). Menurut Basuki, 700 ribu rumah lainnya akan mulai dibangun secara bertahap hingga akhir tahun, sehingga 1 juta rumah bisa dibangun pada 2015 ini.Dia menyebut, jenis rumah yang akan dibangun terdiri dari rumah tapak, rumah susun hak milik (Rusunami), maupun rumah susun hak sewa (Rusunawa). "Lokasinya tersebar di seluruh Indonesia," katanya. Basuki mengatakan, untuk rumah susun yang tidak membutuhkan lahan besar, rencananya akan dibangun di lahan-lahan milik pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun lahan masyarakat yang lokasinya cukup dekat dengan perkotaan atau pinggiran kota. Ini agar bisa diterima masyarakat karena cukup dekat dengan tempat kerja dan sarana angkutan umum. Misalnya, lokasi yang saat ini digunakan sebagai kawasan kumuh. "Sekalian kami entaskan," ucapnya. Basuki menyebut, semua masyarakat berhak membeli rumah yang masuk dalam program 1 Juta Rumah Rakyat ini, baik pekerja swasta maupun pegawai negeri sipil (PNS). Syaratnya, gaji pokok tidak lebih besar dari Rp 4 juta per bulan. "Langsung saja ke bank penyedia KPR (kredit pemilikan rumah)," ucapnya. Bagi masyarakat yang memenuhi syarat, pemerintah siap memberikan berbagai macam insentif. Mulai dari subsidi uang muka Rp 4 juta, bebas Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 10 persen dari nilai rumah, serta bunga KPR yang cukup rendah, hanya 5 persen per tahun. "Cicilan per bulan kira-kira Rp 600 - 700 ribu per bulan," ujarnya. Tahun lalu, pemerintah sudah menetapkan batasan harga rumah yang bisa mendapat fasilitas pembebasan PPN yang dibagi dalam sembilan zona.Misalnya, di kawasan Jabodetabek maksimal Rp 120 juta, di Jawa (selain Jabodetabek) Rp 105 juta, Sumatera (selain Bangka Belitung) Rp 105 juta, Kalimantan Rp 118 juta, Sulawesi Rp 110 juta, dan paling mahal Papua serta Papua Barat Rp 165 juta. Staf Khusus Wakil Presiden Bidang Ekonomi dan Keuangan Wijayanto Samirin menambahkan, dalam program pembangunan 1 Juta Rumah Rakyat, kontraktor akan menggunakan sistem fabrikasi, sehingga memenuhi standar kualitas yang layak.Misalnya, batako untuk dinding, pintu, rangka atap, dan lain-lain. "Selain itu, pengerjaan juga lebih cepat, empat (atau) enam bulan bisa selesai," katanya. (owi/end)

Google Sites

Report abuse