Ayo bergabung dengan kami
Ayo bergabung dengan kami
Republik Solandria merupakan sebuah komunitas mikronasionalis yang berfungsi sebagai komunitas bagi para anggotanya untuk menjalin kerja sama, mempererat solidaritas, serta saling membantu dalam berbagai aspek sosial dan pengembangan bersama.
Komunitas ini dijalankan di bawah sistem pemerintahan legislatif yang terstruktur dan diawasi sesuai dengan program yang telah ditetapkan.
Didirikan pada 1 Januari 2025, Republik Solandria beroperasi sebagai entitas komunitas yang berlokasi di bawah yurisdiksi Negara Indonesia, dan dibangun oleh berbagai pihak yang memiliki visi dan semangat kebersamaan yang sama.
Berfungsi sebagai wadah kerja sama antaranggota utuk memperkuat solidaritas, menciptakan hubungan sosial yang harmonis, serta membangun sistem pemerintahan yang terstruktur dan berkelanjutan.
Solandria saat ini dipimpin oleh administrasi Organisasi Pengurus Pemerintahan Wilayah Solandria (OPPW) setelah di pimpin oleh Wali Manajemen Republik Solandria Sementara (WMRSS) Hafidzul Rasyid (WMRSS.Hafidzul Rasyid) dan belum memiliki kepemimpinan secara resmi untuk periode 2026-2027. Di bawah kepemimpinannya, Republik Solandria berkomitmen untuk mengembangkan tata kelola pemerintahan yang efektif, terbuka, dan berorientasi pada kemajuan bersama seluruh warga Solandria.
Secara ideologis, Republik Solandria menganut prinsip Sosialisme dan Demokrasi, dengan sistem pemerintahan Presidential Republik sebagaimana ditetapkan oleh Undang-Undang Dasar Solandria (UUDS) pada bulan Januari 2025.
Hasil dari data informasi Mei-Desember 2025 : Komunitas Solandria mengklaim wilayah keaktifan yang saat ini terletak di Provinsi Aceh di kabupaten Banda Aceh, Aceh Besar, dan Aceh Utara (data Mei-Desember, 2025) dan secara resmi membentuk dua kubu Solandria Barat-Timur di otonomi masing masing (data November 2025).
Wali Faksi SOLBAR : -
Wali Faksi SOLTIM : Rahmat RafsanJani Muzafi
Pada tanggal 2 oktober 2025, Republik Solandria meraih sertifikat "Konferensi Mikronasional Pertama untuk Inklusi di Haifa" setelah penandatanganan Deklarasi Haifa pada 28 September 2025. Deklarasi Haifa ditandatangani pada 26–28 September 2025 oleh Hafidzul Rasyid (WMRSS 25/26) di Haifa, Kerajaan Semit Escorvânia, sebagai hasil Konferensi Mikronasional untuk Inklusi dan Aksesibilitas. Deklarasi ini menegaskan komitmen bersama mikronasi, termasuk Republik Solandria, untuk menjamin hak, kesetaraan, dan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas, menolak segala bentuk diskriminasi, serta mendorong kerja sama dan kebijakan inklusif di seluruh komunitas mikronasional.
Pada 1 Januari 2026, Republik Solandria mendapatkan pengakuan dan resmi bergabung dalam aliansi antar mikronasional yang disebut sebagai UNAM (união das nações micronacionais). Republik Solandria mendapatkan pengakuan sebagai Mikronasional Aktif Indonesia di berbagai mikronasi lainnya di penjuru dunia.
Pada 10 Desember 2025. Uni Negara-Negara Mikronasional (UNAM), yang merayakan Hari Jadi ke-8, menganugerahkan Sertifikat Partisipasi ini kepada: Republik Solandria atas partisipasi aktifnya dalam Forum "Agenda UNAM 2026". Forum dan peringatan Hari Jadi ke-8 UNAM diadakan bersamaan dari tanggal 8 hingga 10 Desember 2025, yang merupakan momen penting untuk debat, kerja sama, dan proyeksi masa depan negara-negara mikronasional.
Persekutuan Bilateral Resmi
Lembaga Resmi
Organisasi Pengurus Pemerintahan Wilayah (OPPW) merupakan badan legislatif utama sekaligus organisasi pertama yang dibentuk dalam struktur pemerintahan Republik Solandria.
Badan OPPW ini dibangun sebagai salah satu mahkamah organisasi berwenang tertinggi di komunitas Solandria dengan tujuan untuk mensejahterahkan serta mengawasi keaktifan yang berlanjut di Solandria.
OPPW didirikan pada bulan Mei 2025 dengan tugas untuk merancang, menetapkan, serta mengawasi pelaksanaan program-program pemerintahan yang bertujuan membangun sistem pemerintahan yang efektif, nyata, dan berkelanjutan, sesuai dengan prinsip hukum, keadilan, dan ketertiban yang berlaku di Komunitas Solandria.
Badan Akuntansi Finansial Solandria (BAFS) merupakan badan legislatif bidang keuangan di Republik Solandria. Badan ini berfungsi sebagai pusat akuntansi dan pengelolaan finansial pemerintahan, yang bertanggung jawab dalam beroperasional ekonomi Solandria.
BAFS juga merupakan salah satuh organisasi berwenang tertinggi di ekonomi Solandria periode 2026/akhir setelah menggantikan Organisaisi Keuangan lama yakni BDPP dengan tujuan untuk menjaga kestabilitas dan menyeimbangkan perekonomian Solandria.
BAFS dibangun pada 1 Februari 2026, setelah menggantikan organisasi BDPP (2025-2026) dengan sistem yang lebih operasional dan lebih ter-integritas
Serta mengontrol seluruh ekonomis di wilayah aktif Solandria.
Badan Kesehatan Solandria (BKS) merupakan badan atau organisasi yang bekerja dan memantau di bidang kesejahteraan seluruh anggota Republik Solandria.
BKS juga merupakan organisasi berwenang di bidang pengawasan dan penjalan sistem atau program pemerintahan secara fisik di seluruh wilayah keaktifan Solandria dengan tujuan untuk mengaktifkan program pemerintah dan mensejahterahkan seluruh keangotaan di Komunitas Solandria.
Saat ini, BKS resmi dibentuk pada 1 Februari 2026 dengan keanggotaan yang dipimpin serta diawasi oleh OPPW.
PERINGATAN
Intinya : Republik Solandria merupakan sebuah komunitas dalam bentuk Mikronasional atau sebuah negara berdaulat yang tidak diakui oleh negara maupun organisasi internasional manapun. Dan juga mikronasi ini BUKAN UNTUK MEMERDEKAKAN DIRI DARI NEGARA INDONESIA sebaliknya, Mikronasi ini bertujuan untuk membangun tembok kesejahteraan lokal dan membentuk solidaritas tinggi dengan diawasi oleh struktur struktur legislatif-nya sendiri. (UUDS 1 25)
Contact :
Gmail : republiksolandria@gmail.com
WhatsApp : +62 822-2183-0678
Facebook : @Republik Solandria
Instagram : @Republik_Solandria