PEDOMAN PELAKSANAAN KAJIAN KEBIJAKAN

KAJIAN KEBIJAKAN TAHUN 2024

Judul Kajian Kebijakan Tahun 2024:

1. Penguatan Regulasi Pertanahan untuk Meminimalisir Tumpang Tindih Bidang Tanah (TTBT) 

2. Kajian Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan: Implementasi Layanan Pertanahan Prioritas 

3. Implementasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang, sebagai Bentuk Pelayanan Publik Kemudahan Berusaha 

4. Harmonisasi Peta Kawasan Hutan dan Areal Pengguna Lainnya (APL)  serta Penyelesaian Sertipikat Terindikasi Berada Dalam Kawasan Hutan

5. Kolaborasi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional dengan Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap

6. Tanah Ulayat Masyarakat Hukum Adat 

7. Konsep Kelembagaan Kementerian ATR/BPN ke Depan 

8. Percepatan Reforma Agraria Dalam Pendaftaran Tanah Transmigrasi Guna Memberikan Kepastian Hukum Terhadap Hak Atas Tanah Transmigran 

9. Ratio Legis Percepatan Pendaftaran Tanah Ulayat di Indonesia Berdasarkan Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 14 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Pertanahan Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat

10. Urgensi Pengendalian Transaksi Tanah dalam Mewujudkan Transparansi Pasar Tanah di Indonesia

KAJIAN KEBIJAKAN TAHUN 2023

Judul Kajian Kebijakan Tahun 2023:

1. Model Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa pada Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Kementerian Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional

2. Tata Kelola Arsip yang sesuai dengan Karakter Kementerian ATR/BPN

3. Pola Karier PNS di Lingkungan Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional

4. Urgensi Jaminan Perlindungan Hukum Bagi Aparat Kementerian ATR/BPN

5. Implementasi Penertiban Tanah Terindikasi Telantar Mendukung Standar Objek Untuk Badan Bank Tanah

6. Penyelesaian Status Tanah Bekas Enclave di Daerah Istimewa Yogyakarta

7. Penyelesaian Residu Tumpang Tindih Sertipikat PTSL dengan Sertipikat Lama (K4)

8. Peningkatan Pelayanan Pertanahan Melalui Big Data ATR/BPN Untuk Ekonomi Digital Berkelanjutan

9. Pengaturan Buku Tanah dan Akta Elektronik untuk Mendukung Transformasi Digital Layanan Peralihan HAT

10. Tata Kelola Administrasi Tanah Absentee Berdasarkan Isu-Isu Kontemporer

11. Keberlanjutan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Danau Toba dan Sekitarnya terkait Pendaftaran Hak Atas Tanah di Kawasan Danau

12. Pengembangan Kota berdasarkan Transit Oriented Development (TOD) dan penerapan pola insentif dan disinsentif

13. Strategi Percepatan Pembangunan untuk Mengatasi Kesenjangan Kawasan Perbatasan

14. Implementasi Kebijakan Penetapan Peta Lahan Sawah yang Dilindungi

15. Identifikasi Pertumbuhan Data Pertanahan Dan Penggunaan Application Performance Index Score (Apdex) dalam Penilaian Kinerja Aplikasi Penyaji Informasi Bidang Tanah Kementerian ATR/BPN Tahun Anggaran 2023

16. Penerapan Capital Gains Tax pada Peralihan Aset Tanah

17. Prosedur Penetapan Tanah Bekas Hak

18. Implementasi Reforma Agraria melalui Distribusi Manfaat Tanah

KAJIAN KEBIJAKAN TAHUN 2022