Kepala Seksi PEPHPHL Sampaikan Materi pada Rakor Pencegahan dan Pemberantasan Peredaran Hasil Hutan Ilegal di Papua Barat Daya

Papua Barat Daya, 22 November 2025 — Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan, dan Pertanahan (DLHKP) Provinsi Papua Barat Daya menyelenggarakan Rapat Koordinasi Pencegahan dan Pemberantasan Peredaran Hasil Hutan Ilegal sebagai upaya memperkuat pengamanan hutan dan kawasan hutan di wilayah tersebut. Kegiatan ini dihadiri oleh para pemangku kepentingan, termasuk instansi pemerintah, aparat penegak hukum, pelaku usaha kehutanan, serta perwakilan masyarakat adat dari berbagai wilayah di Papua Barat Daya.

Dalam kesempatan tersebut, Kepala Seksi PEPHPHL hadir sebagai salah satu narasumber utama dan menyampaikan materi mengenai fasilitasi, pemantauan, pengelolaan, dan pemanfaatan hutan lestari di Provinsi Papua Barat. Ia menekankan pentingnya pengelolaan hutan yang terencana, terukur, dan sesuai regulasi guna memastikan keberlanjutan sumber daya alam serta perlindungan hak-hak masyarakat adat.

Dalam paparannya, ia juga menjelaskan peran strategis SIPUHH (Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan) sebagai instrumen vital dalam tata usaha hasil hutan. SIPUHH, menurutnya, bukan hanya alat administrasi, tetapi juga fondasi tata kelola hutan yang baik.

“SIPUHH memegang peranan penting dalam memastikan legality, traceability, dan sustainability dalam pengelolaan dan pemanfaatan hasil hutan. Dengan sistem ini, setiap produk hutan dapat ditelusuri asal-usulnya, diverifikasi legalitasnya, dan dipastikan sesuai prinsip keberlanjutan,” tegasnya.

Kepala Seksi PEPHPHL juga mengingatkan bahwa seluruh pihak yang melakukan aktivitas pemanfaatan atau pengelolaan hutan di Papua Barat Daya wajib mematuhi regulasi yang berlaku. Kepatuhan tersebut mencakup izin usaha, pelaporan berkala, penerapan prinsip kelestarian lingkungan, serta penghormatan terhadap ruang hidup masyarakat adat.

Ia menekankan bahwa pengelolaan hutan berkelanjutan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga membutuhkan komitmen dari perusahaan, masyarakat, dan seluruh pemangku kepentingan.

“Hutan Papua Barat Daya adalah aset penting. Kita harus memastikan bahwa pemanfaatannya tidak merugikan lingkungan, tidak mengabaikan hak masyarakat adat, dan selalu mengikuti aturan. Tanpa kepatuhan terhadap regulasi, risiko kerusakan hutan dan konflik kepentingan akan semakin besar," ujarnya.

Rakor ini diharapkan dapat memperkuat sinergi dalam upaya pencegahan hasil hutan ilegal, sekaligus membuka ruang dialog bagi penyempurnaan kebijakan pengelolaan hutan yang lebih inklusif dan berkelanjutan. DLHKP Papua Barat Daya menegaskan akan terus memperkuat koordinasi lintas sektor untuk menjaga kelestarian hutan sebagai penyangga kehidupan dan sumber penghidupan masyarakat di Papua Barat Daya.