PEMBERHENTIAN

PEGAWAI NEGERI SIPIL

BERDASARKAN:

PP NOMOR 11 TAHUN 2017 TENTANG MANAJEMEN PNS;
PERATURAN BKN NOMOR 3 TAHUN 2020 TENTANG JUKNIS PEMBERHENTIAN PNS.

PEMBERHENTIUN ATAS PERMINTAAN SENDIRI (APS)

PNS yang mengajukan Pemberhentian APS, diberhentikan dengan hormat sebagai PNS;
Permintaan Pemberhentian APS dapat ditunda untuk paling lama 1 tahun apabila PNS yang bersangkutan masih diperlukan untuk kepentingan dinas;
Permintaan Pemberhentian APS ditolak apabila:
- sedang dalam proses peradilan karena diduga melakukan tindak pidana kejahatan;
- terikat kewajiban bekerja pada instansi pemerintah;
- dalam pemeriksaan pejabat yang berwenang memeriksa karena diduga melakukan pelanggaran disiplin PNS;
- sedang mengajukan upaya banding administratif karena dijatuhi hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS;
- sedang menjalani hukuman disiplin; dan/atau
- alasan lain menurut pertimbangan PPK.

PEMBERHENTIAN KARENA MENCAPAI BATAS USIA PENSIUN (BUP)

PNS yang telah mencapai BUP diberhentikan dengan hormat sebagai PNS;
BUP PNS adalah:
- 58 tahun bagi Pejabat Administrasi, Pejabat Fungsional Ahli Muda, Pejabat Fungsional Ahli Pertama, dan Pejabat Fungsional Keterampilan;
- 60 tahun bagi Pejabat Pimpinan Tinggi dan Pejabat Fungsional Ahli Madya; dan
- 65 tahun bagi Pejabat Fungsional Ahli Utama.
BUP bagi PNS yang menduduki Jabatan Fungsional yang ditentukan dalam undang-undang, berlaku ketentuan sesuai dengan BUP yang ditetapkan dalam undang-undang yang bersangkutan.

PEMBERHENTIAN KARENA PERAMPINGAN ORGANISASI ATAU KEBIJAKAN PEMERINTAH

Dalam hal terjadi perampingan organisasi atau kebijakan pemerintah yang mengakibatkan kelebihan PNS maka PNS tersebut terlebih dahulu disalurkan pada instansi pemerintah lain;
Apabila tidak dapat disalurkan dan pada saat terjadi perampingan organisasi sudah mencapai usia 50 tahun dan masa kerja 10 tahun, diberhentikan dengan hormat dengan mendapat hak kepegawaian;
Apabila belum mencapai usia 50 tahun dan masa kerja 10 tahun, diberikan uang tunggu paling lama 5 tahun;
Apabila sampai dengan 5 tahun tidak dapat disalurkan maka PNS tersebut diberhentikan dengan hormat dan diberikan hak kepegawaian;
Apabila pada saat berakhirnya pemberian uang tunggu belum berusia 50 tahun, jaminan pensiun bagi PNS mulai diberikan pada saat mencapai usia 50 tahun.

PEMBERHENTIAN KARENA TIDAK CAKAP JASMANI DAN/ATAU ROHANI

PNS yang tidak cakap jasmani dan/atau rohani diberhentikan dengan hormat apabila:
- tidak dapat bekerja lagi dalam semua jabatan karena kesehatannya;
- menderita penyakit atau kelainan yang berbahaya bagi dirinya sendiri atau lingkungan kerjanya; atau
- tidak mampu bekerja kembali setelah berakhirnya cuti sakit.
Ketentuan mengenai tidak cakap jasmani dan/atau rohani berdasarkan hasil pemeriksaan tim penguji kesehatan.

PEMBERHENTIAN KARENA MENINGGAL DUNIA, TEWAS, ATAU HILANG

PEMBERHENTIAN KARENA MENINGGAL DUNIA ATAU TEWAS

PNS dinyatakan Meninggal Dunia apabila:
- meninggalnya tidak dalam dan karena menjalankan tugas;
- meninggalnya sedang menjalani masa uang tunggu;
- meninggalnya pada waktu menjalani cuti diluar tanggungan negara;
- meninggal dunia tidak dalam keadaan yang ada hubungannya dengan dinas, sehingga kematiannya itu tidak disamakan dengan meninggal dunia dalam menjalankan tugas kewajibannya; atau
- meninggal dunia bukan karena perbuatan anasir yang tidak bertanggung jawab atau bukan sebagai akibat tindakan terhadap anasir itu dalam menjalankan tugas kewajibannya.
PNS dinyatakan Tewas apabila meninggal:
- dalam dan karena menjalankan tugas dan kewajibannya;
- dalam keadaan lain yang ada hubungannya dengan dinas, sehingga kematian itu disamakan dengan keadaan sebagaimana dimaksud di atas;
- langsung diakibatkan oleh luka atau cacat rohani atau jasmani yang didapat dalam dan karena menjalankan tugas kewajibannya atau keadaan lain yang ada hubungannya dengan kedinasan; dan/atau
- karena perbuatan anasir yang tidak bertanggung jawab atau sebagai akibat tindakan anasir itu.
PNS yang Meninggal Dunia atau Tewas diberhentikan dengan hormat sebagai PNS dengan mendapat hak kepegawaian;
Apabila PNS Meninggal Dunia atau Tewas telah berkeluarga, kepada janda/duda atau anaknya diberikan hak kepegawaian;
Apabila PNS Meninggal Dunia atau Tewas tidak berkeluarga, kepada orang tuanya diberikan hak kepegawaian.

PEMBERHENTIAN KARENA HILANG

Seorang PNS dinyatakan Hilang diluar kemampuan dan kemauan PNS yang bersangkutan apabila:
- tidak diketahui keberadaannya;
- tidak diketahui masih hidup atau telah meninggal dunia.
PNS yang Hilang dianggap telah Meninggal Dunia dan dapat diberhentikan dengan hormat sebagai PNS pada akhir bulan ke-12 sejak dinyatakan Hilang;
Pernyataan Hilang dibuat oleh PPK atau pejabat lain yang ditunjuk berdasarkan surat keterangan atau berita acara pemeriksaan dari pihak Polri;
Janda/duda atau anak PNS yang dinyatakan Hilang diberikan hak kepegawaian;
Dalam hal PNS yang Hilang ditemukan kembali dan masih hidup, dapat diangkat kembali sebagai PNS sepanjang yang bersangkutan belum mencapai BUP;
Pengangkatan kembali dilakukan setelah PNS yang bersangkutan diperiksa oleh PPK dan pihak Polri;
Dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan terbukti hilang karena kemauan dan kemampuan yang bersangkutan, PNS yang bersangkutan dijatuhi hukuman disiplin.

PEMBERHENTIAN KARENA MELAKUKAN TINDAK PIDANDA/PENYELEWENGAN

PNS dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak diberhentikan karena dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan hukuman pidana penjara paling singkat 2 tahun dan pidana yang dilakukan tidak berencana;
PNS yang dipidana dengan pidana penjara 2 tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana tidak dengan berencana, tidak diberhentikan sebagai PNS apabila:
- perbuatannya tidak menurunkan harkat dan martabat dari PNS;
- mempunyai prestasi kerja yang baik;
- tidak mempengaruhi lingkungan kerja setelah diaktifkan kembali; dan
- tersedia lowongan jabatan.
PNS yang dipidana dengan pidana penjara kurang dari 2 tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana tidak dengan berencana, tidak diberhentikan sebagai PNS apabila tersedia lowongan Jabatan;
PNS yang tidak diberhentikan, selama yang bersangkutan menjalani pidana penjara maka tetap bersatus sebagai PNS dan tidak menerima hak kepegawaiannya sampai diaktifkan kembali sebagai PNS apabila tersedia lowongan jabatan;
Dalam hal tidak tersedia lowongan jabatan dalam jangka waktu paling lama 2 tahun, PNS yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat;
PNS yang menjalani pidana penjara dan sudah berusia 58 tahun, diberhentikan dengan hormat;
PNS diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri apabila dipidana dengan pidana penjara kurang dari 2 tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan berencana;
PNS diberhentikan tidak dengan hormat apabila:
- melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan UUD Tahun 1945;
- dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan;
- PNS menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik; atau
- dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan hukuman pidana penjara paling singkat 2 tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana.

PEMBERHENTIAN KARENA PELANGGARAN DISIPLIN

PNS diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri apabila melakukan pelanggaran disiplin PNS tingkat berat.

PEMBERHENTIAN KARENA MENCALONKAN MENJADI PEJABAT NEGARA YANG DIPILIH

PNS wajib mengundurkan diri pada saat ditetapkan sebagai calon Presiden dan Wakil Presiden, Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota DPR/DPRD, Gubernur dan Wakil Gubernur, atau Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Wakil Walikota oleh KPU, dan akan diberhentikan dengan hormat sebagai PNS. Apabila tidak mengundurkan diri maka akan diberhentikan tidak dengan hormat;
Pernyataan pengunduran diri sebagai PNS tidak dapat ditarik kembali;
Permohonan pengunduran diri sebagai PNS dapat ditolak apabila:
- sedang dalam proses peradilan karena diduga melakukan tindak pidana kejahatan;
- terikat kewajiban bekerja pada instansi pemerintah;
- dalam pemeriksaan pejabat yang berwenang memeriksa karena diduga melakukan pelanggaran disiplin PNS;
- sedang mengajukan upaya banding administratif karena dijatuhi hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS; atau
- sedang menjalani hukuman disiplin.

PEMBERHENTIAN KARENA MENJADI ANGGOTA DAN/ATAU PENGURUS PARTAI POLITIK

PNS wajib mengundurkan diri secara tertulis sebelum yang bersangkutan ditetapkan menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik, dan akan diberhentikan dengan hormat sebagai PNS terhitung mulai akhir bulan pengunduran diri. Apabila tidak mengundurkan diri maka akan diberhentikan tidak dengan hormat;
Permohonan pengunduran diri sebagai PNS dapat ditolak apabila:
- sedang dalam proses peradilan karena diduga melakukan tindak pidana kejahatan;
- terikat kewajiban bekerja pada instansi pemerintah;
- dalam pemeriksaan pejabat yang berwenang memeriksa karena diduga melakukan pelanggaran disiplin PNS;
- sedang mengajukan upaya banding administratif karena dijatuhi hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS; atau
- sedang menjalani hukuman disiplin.

PEMBERHENTIAN KARENA TIDAK MENJABAT LAGI SEBAGAI PEJABAT NEGARA

PNS yang tidak menjabat lagi sebagai ketua, wakil ketua, dan anggota MK, ketua, wakil ketua, dan anggota BPK, ketua, wakil ketua, dan anggota KY, ketua dan wakil ketua KPK, menteri dan jabatan setingkat menteri, kepala perwakilan RI di luar negeri yang berkedudukan sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh diberhentikan dengan hormat sebagai PNS apabila dalam waktu paling lama 2 tahun tidak tersedia lowongan jabatan;
Selama menunggu tersedianya lowongan jabatan, diaktifkan kembali sebagai PNS dan diberikan penghasilan sebesar 50% dari penghasilan jabatan terakhir sebagai PNS sebelum diangkat sebagai pejabat negara.

PEMBERHENTIAN SETELAH SELESAI CUTI DILUAR TANGGUNGAN NEGARA

Apabila PNS tidak melaporkan diri setelah selesai Cuti Diluar Tanggungan Negara atau karena setelah selesai menjalani Cuti Diluar Tanggungan Negara dalam waktu 1 tahun tidak dapat disalurkan, maka akan diberhentikan dengan hormat.

PEMBERHENTIAN KARENA MENGGUNAKAN IJAZAH PALSU

PNS yang terbukti menggunakan ijazah palsu dalam pembinaan kepegawaian diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri.

PEMBERHENTIAN KARENA TIDAK MELAPORKAN DIRI SETELAH SELESAI TUGAS BELAJAR

PNS yang telah selesai menjalankan tugas belajar dan tidak melapor kepada PPK diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri serta dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PEMBERHENTIAN KARENA MENOLAK UNTUK DIANGKAT KEMBALI DALAM JABATAN PADA SAAT MENERIMA UANG TUNGGU

PNS yang menerima uang tunggu yang menolak secara tertulis untuk diangkat kembali dalam jabatan, diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS pada akhir bulan yang bersangkutan menolak untuk diangkat kembali.

PEMBERHENTIAN KARENA TIDAK MENJABAT LAGI SEBAGAI KOMISIONER ATAU ANGGOTA LEMBAGA NON STRUKTURAL

PNS yang tidak menjabat lagi sebagai komisioner atau anggota lembaga nonstruktural, diberhentikan dengan hormat sebagai PNS apabila dalam waktu paling lama 2 tahun tidak tersedia lowongan Jabatan.

PEMBERHENTIAN KARENA TIDAK DAPAT MEMPERBAIKI KINERJA

PNS yang mendapatkan penilaian kinerja sebagaimana dituangkan dalam Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) dengan predikat Kurang atau Sangat Kurang, maka:

PNS tersebut diberikan kesempatan selama 6 bulan untuk memperbaiki kinerjanya;
Dalam hal PNS tidak menunjukan perbaikan kinerja maka PNS yang bersangkutan harus mengikuti uji kompetensi kembali;
Apabila berdasarkan uji kompetensi PNS yang bersangkutan tidak memenuhi standar kompetensi jabatan, dapat dipindahkan pada jabatan lain yang sesuai dengan kompetensi yang dimiliki atau ditempatkan pada jabatan yang lebih rendah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
Dalam hal tidak tersedia jabatan lain yang sesuai dengan kompetensi yang dimiliki atau jabatan lebih rendah yang lowong, PNS yang bersangkutan ditempatkan sementara pada jabatan tertentu dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun; dan
Apabila dalam hal setelah 1 tahun tidak tersedia lowongan jabatan sesuai dengan kompetensinya, PNS yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri.

Google Sites

Report abuse