PERSYARATAN
PEMBENTUKAN ORGANISASI MASYARAKAT
DASAR HUKUM
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan menjadi Undang-Undang
UU Nomor 17 Tahun 2013.pdfUU Nomor 16 Tahun 2017.pdfPerpu Nomor 2 Tahun 2017.pdfALUR PENDAFTARAN ORGANISASI MASYARAKAT
Mengajukan surat permohonan sesuai dengan checklist persyaratan kelengkapan organisasi ke Kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lamongan selama jam pelayanan kantor. *(diserahkan juga berupa file/softcopy kelengkapan tersebut)
Menerima tim survey dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lamongan di lokasi keberadaan organisasi masyarakat.
Menerima surat keterangan keberadaan.
DOKUMEN PERSYARATAN
Daftar Persyaratan Dokumen Kelengkapan Permohonan Pendirian Ormas.pdf