PERKEMBANGAN EKONOMI MASA DEMOKRASI TERPIMPIN
Embedded Files
Tahukah kamu, kondisi ekonomi pada masa awal Demokrasi Terpimpin sangat terpuruk akibat pemberontakan-pemberontakan yang terjadi?
Kebijakan ekonomi pada masa demokrasi terpimpin adalah ekonomi terpimpin. Ekonomi terpimpin merupakan sistem ekonomi di mana semua aktivitas ekonomi dipusatkan di pemerintah. Untuk mengatasi keadaan ekonomi pada masa ini, sistem ekonomi berjalan dengan sistem komando, di mana alat-alat produksi dan distribusi yang vital harus dimiliki dan dikuasai negara atau minimal di bawah pengawasan negara. Pemerintah memiliki peranan besar dalam menentukan kebijakan ekonomi sehingga pengaturan ekonomi melalui sistem komado semakin menonjol. Upaya yang pernah dilakukan pemerintah misalnya,
Pengambil alihan aset-aset milik pengusaha asing terutama Belanda ditargetkan oleh pemerintah mampu menasionalisasikan 80%. Namun dalam pelaksanaannya pemerintah hanya mampu menasionalisasikan sekitar 20% perusahan asing.
Memaksimalkan peran badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan meningkatkan peranan koperasi.
Peraturan Pemerintah Nomor 10 Desember 1959, semua perusahaan milik pengusaha Tionghoa dialihkan ke koperasi
Pengusaha swasta diorganisasikan sesuai bidangnya masing-masing yang dikenal dengan Organisasi Perusahaan Sejenis (OPS) dan Gabungan perusahaan Sejenis (GPS).
KEBIJAKAN EKONOMI PADA MASA DEMOKRASI TERPIMPIN
Pembentukan Dewan Perancang Nasional (Depernas) dan Badan Perancangan Pembangunan Nasional (Bappenas)
Pada 15 Agustus 1959 Kabinet kerja membentuk Dewan perancang Nasional (Deparnas). Deparnas dibentuk berdasarkan Undang-Undang No 80 tahun 1958. Deparnas dipimpin oleh Muhammad yamin dan bertugas mempersiapkan rancangan undang-undang pembangunan nasional serta menilai penyelenggaraan pembangunan. Pada 1963 Deparnas diganti menjadi badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). Badan ini dipimpin langsung oleh presiden Soekarno.
Bappenas memiliki beberapa tugas sebagai berikut:
Menyusun rencana jangka panjang dan rencana tahunan, baik nasional maupun daerah
Mengawasi dan menilai laporan pelaksanaan pembangunan
Menyiapkan dan menilai hasil kerja mandataris untuk MPRS
Hingga saat ini Bappenas masih berfungsi sebagai badan yang bertugas merencanakan program pembangunan, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang.
2. Kebijakan Sanering (Pemotongan Nilai Uang) & Pembekuan Simpanan
Kebijakan Sanering
Mata uang rupiah Pada 25 Agustus 1959 pemerintah menetapkan kebijakan sanering mata uang kertas yang nilainya diturunkan menjadi 10%. Nilai mata uang Rp 1.000 dan Rp. 500 yang ada dalam peredaran pada saat berlakunya peraturan ini diturunkan nilainya menjadi Rp. 100 dan Rp 50. Mata uang pecahan seratus kebawah tidak didevaluasi. Kebijakan Devaluasi mata uang rupiah bertujuan meningkatkan nilai rupiah tanpa merugikan rakyat kecil.
Kebijakan Pembekuan Simpanan
Daya beli masyarakat yang menurun tajam dikarenakan inflasi akibat kekacauan politik sebelum 1959 yang terjadi bersamaan dengan kekacauan ekonomi. Dalam rangka membendung inflasi, pemerintah mengeluarkan peraturan Pemerintah Pengganti UU no 2 tahun 1959 dengan maksud untuk mengurangi banyaknya uang beredar serta memperbaiki keuangan dan perekonomian Negara. Pemerintah juga memberlakukan Kebijakan pembekuan sebagian simpanan pada bank-bank yang nilainya diatas Rp. 25.000 dengan tujuan untuk mengurangi jumlah uang yang beredar.
3. Pembentukan Dewan Ekonomi (DEKON)
Dalam rangka memperbaiki ekonomi, pemerintah membentuk Panitia Tiga belass. Panitia ini terdiri atas ahli ekonomi, ahli politik, anggota Mus. Dua tokoh terkemuka yang berggabung dalam Panitia Tiga Belas adalah Musyawarah Pembantu Pimpinan Revolusi (MPPR), anggota DPR, dan anggota DPA. Dua tokoh terkemuka yang bergabung dalam Panitia Tiga Belas D.N. Aidit (PKI) danAli Sastroamidjojo (PNI). Panitia ini menghasilkan konsep yang disebut Deklarasi ekonomi (Dekon) sebagai strategi dasar ekonomi Indonesia dalam rangka pelaksanaan Ekonomi Terrpimpin. Presiden Soekarno meresmikan Dekon pada 28 maret 1963 dengan tujuan sebagai berikut:
1. Menciptakan ekonomi yang bersifat nasional, demokratis, dan bebas dari sisa-sisa imperialism
2. Mencapai tahap ekonomi sosialis Indonesia dengan cara terpimpin.
4. Pembentukan Bank Tunggal
Pembentukan Bank Tunggal merupakan peristiwa terbesar dalam dunia perbankan yang ada pada masa Demokrasi Terpimpin. Bank Tunggal adalah sistem bank yang terorganisir dalam satu kekuatan yang bertujuan mewujudkan Rencana Pembangunan Semesta Berencana yang dicanangkan oleh pemerintah. Sebelum membentuk Bank Tunggal, pada awalnya dilaksanakan penggabungan bank-bank umum negara dan bank tabungan negara dalam bank sentral. Penggabungan tersebut ditetapkan melalui Penetapan Presiden No. 8/1965 tanggal 4 Juni 1965. Selanjutnya pada 27 Juli 1965 diterbikan ketetapan pembentukan Bank Tunggal milik negara melalui Penetapan Presiden No. 17/1965 dengan nama Bank Negara Indonesia dengan tugas menjalankan aktivitas bank sirkulasi, bank sentral, dan bank umum.
5. Proyek Mercusuar
Keadaan perekonomian semakin buruk karena pembengkakan biaya proyek mercusuar. Proyek Mercusuar Soekarno adalah proyek pembangunan ibukota agar mendapat perhatian dari luar negeri. Untuk memfasilitasi Ganefo (Games of the New Emerging Forces) sebagai tandingan dari Olimpiade, pemerintah membangun proyek besar seperti gedung CONEFO yang sekarang dikenal sebagai DPR, MPR, DPD DKI Jakarta, Gelora Bung Karno, Hotel Indonesia, Jembatan Semanggi, pembangunan Monumen Nasional (Monas), dan pusat pertokoan Sarinah.
Untuk mengunduh file ppt materi pembelajaran, klik disini.
Page updated
Google Sites
Report abuse