Update LKE 2020-2022

>>> LINK PENILAIAN LKE <<<

I. PEMENUHAN

1. MANAJEMEN PERUBAHAN

   • Tim Kerja

     1. Apakah unit kerja telah membentuk tim untuk melakukan pembangunan Zona Integritas?

     2. Apakah penentuan anggota Tim dipilih melalui prosedur/mekanisme yang jelas?

   • Rencana Pembangunan Zona Integritas

     1. Apakah terdapat dokumen rencana kerja pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM?

     2. Apakah dalam dokumen pembangunan terdapat target-target prioritas yang relevan dengan tujuan pembangunan WBK/WBBM?

     3. Apakah terdapat mekanisme atau media untuk mensosialisasikan pembangunan WBK/WBBM?

   • Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan WBK/WBBM

     1. Apakah seluruh kegiatan pembangunan sudah dilaksanakan sesuai dengan rencana?

     2. Apakah terdapat monitoring dan evaluasi terhadap pembangunan Zona Integritas?

     3. Apakah hasil Monitoring dan Evaluasi telah ditindaklanjuti?

   • Perubahan pola pikir dan budaya kerja

     1. Apakah pimpinan berperan sebagai role model dalam pelaksanaan Pembangunan WBK/WBBM?

     2. Apakah sudah ditetapkan agen perubahan?

     3. Apakah telah dibangun budaya kerja dan pola pikir di lingkungan organisasi?

     4. Apakah anggota organisasi terlibat dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM?

2. PENATAAN TATALAKSANA

   • Prosedur operasional tetap (SOP) kegiatan utama

     1. Apakah SOP mengacu pada peta proses bisnis instansi?

     2. Apakah Prosedur operasional tetap (SOP) telah diterapkan?

     3. Apakah Prosedur operasional tetap (SOP) telah dievaluasi?

   • Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) 

     1. Apakah sistem pengukuran kinerja unit sudah menggunakan teknologi informasi?

     2. Apakah operasionalisasi manajemen SDM sudah menggunakan teknologi informasi?

     3. Apakah pemberian pelayanan kepada publik sudah menggunakan teknologi informasi?

     4. Apakah telah dilakukan monitoring dan dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit, operasionalisasi SDM, dan pemberian layanan kepada publik?

   • Keterbukaan Informasi Publik

     1. Apakah Kebijakan tentang  keterbukaan informasi publik telah diterapkan?

     2. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik?

3. PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM

   • Perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi

     1. Apakah kebutuhan pegawai yang disusun oleh unit kerja mengacu kepada peta jabatan dan hasil analisis beban kerja untuk masing-masing jabatan?

     2. Apakah penempatan pegawai hasil rekrutmen murni mengacu kepada kebutuhan pegawai yang telah disusun per jabatan?

     3. Apakah telah dilakukan monitoring dan dan evaluasi terhadap penempatan pegawai rekrutmen untuk memenuhi kebutuhan jabatan dalam organisasi telah memberikan perbaikan terhadap kinerja unit kerja?

   • Pola Mutasi Internal

     1. Dalam melakukan pengembangan karier pegawai, apakah telah dilakukan mutasi pegawai antar jabatan?

     2. Apakah dalam melakukan mutasi pegawai antar jabatan telah memperhatikan kompetensi jabatan dan mengikuti pola mutasi yang telah ditetapkan?

     3. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan mutasi yang telah dilakukan dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja?

   • Pengembangan pegawai berbasis kompetensi

     1. Apakah Unit Kerja melakukan Training Need Analysis Untuk pengembangan kompetensi?

     2. Dalam menyusun rencana pengembangan kompetensi pegawai, apakah mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai?

     3. Apakah terdapat kesenjangan kompetensi pegawai yang ada dengan standar kompetensi yang ditetapkan untuk masing-masing jabatan?

     4. Apakah pegawai di Unit Kerja telah memperoleh kesempatan/hak untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya?

     5. Dalam pelaksanaan pengembangan kompetensi, apakah unit kerja melakukan upaya pengembangan kompetensi kepada pegawai (dapat melalui pengikutsertaan pada lembaga pelatihan, in-house training, atau melalui coaching, atau mentoring, dll)?

     6. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja?

   • Penetapan kinerja individu

     1. Apakah terdapat penetapan kinerja individu yang terkait dengan perjanjian kinerja organisasi?

     2. Apakah ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level diatasnya?

     3. Apakah Pengukuran kinerja individu dilakukan secara periodik?

     4. Apakah hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pemberian reward ?

   • Penegakan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai

     1. Apakah aturan disiplin/kode etik/kode perilaku telah dilaksanakan/diimplementasikan?

   • Sistem Informasi Kepegawaian

     1. Apakah data informasi kepegawaian unit kerja telah dimutakhirkan secara berkala?

4. PENGUATAN AKUNTABILITAS    

   • Keterlibatan pimpinan

     1. Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Perencanaan?

     2. Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Perjanjian Kinerja?

     3. Apakah pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala?

   • Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja    

     1. Apakah dokumen perencanaan sudah ada?

     2. Apakah dokumen perencanaan telah berorientasi hasil?

     3. Apakah terdapat Indikator Kinerja Utama (IKU)?

     4. Apakah indikator kinerja telah SMART?

     5. Apakah laporan kinerja telah disusun tepat waktu?

     6. Apakah pelaporan kinerja telah memberikan informasi tentang kinerja?

     7. Apakah terdapat sistem informasi/mekanisme informasi kinerja?

     8. Apakah unitkerja telah berupaya meningkatkan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja?

5. PENGUATAN PENGAWASAN

   • Pengendalian Gratifikasi

     1. Apakah telah dilakukan public campaign tentang pengendalian gratifikasi?

     2. Apakah pengendalian gratifikasi telah diimplementasikan?

   • Penerapan SPIP

     1. Apakah telah dibangun lingkungan pengendalian?

     2. Apakah telah dilakukan penilaian risiko atas pelaksanaan kebijakan?

     3. Apakah telah dilakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi?

     4. Apakah SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait?

   • Pengaduan Masyarakat

     1. Apakah kebijakan Pengaduan masyarakat telah diimplementasikan?

     2. Penanganan Pengaduan Masyarakat

     3. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat?

     4. Apakah hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti?

   • Whistle-Blowing System

     1. Apakah Whistle Blowing System telah diterapkan? 

     2. Apakah telah dilakukan evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System?

     3. Apakah hasil evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System telah ditindaklanjuti? 

   • Penanganan Benturan Kepentingan

     1. Apakah telah terdapat identifikasi/pemetaan benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama?

     2. Apakah penanganan Benturan Kepentingan telah disosialisasikan/internalisasi?

     3. Apakah penanganan Benturan Kepentingan telah diimplementasikan?

     4. Apakah telah dilakukan evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan?

     5. Apakah hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti?

6. PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK

   • Standar Pelayanan

     1. Apakah terdapat kebijakan standar pelayanan?

     2. Apakah standar pelayanan telah dimaklumatkan?

Apakah terdapat SOP bagi pelaksanaan standar pelayanan?

6. • 3. Apakah telah dilakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan dan SOP?

     4. Apakah telah melakukan publikasi atas standar pelayanan dan maklumat pelayanan ?

   • Budaya Pelayanan Prima

     1. Apakah telah dilakukan berbagai upaya peningkatan kemampuan dan/atau kompetensi tentang penerapan budaya pelayanan prima ?

     2. Apakah informasi tentang pelayanan mudah diakses melalui berbagai media?

     3. Apakah telah terdapat sistem pemberian penghargaan dan sanksi bagi petugas pemberi pelayanan ?

     4. Apakah telah terdapat sistem pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar ?

     5. Apakah terdapat sarana layanan terpadu/terintegrasi ?

     6. Apakah terdapat inovasi pelayanan?

   • Pengelolaan Pengaduan 

1. Apakah terdapat media pengaduan dan konsultasi pelayanan yang terintegrasi dengan SP4N-Lapor! ?

2. Apakah Terdapat unit yang mengelola pengaduan dan konsultasi pelayanan ?

3. Apakah telah dilakukan evaluasi atas penanganan keluhan/masukan dan konsultasi ?

6. • Penilaian kepuasan terhadap pelayanan

     1. Apakah telah dilakukan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan?

     2. Apakah hasil survey kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka?

     3. Apakah dilakukan tindak lanjut atas hasil survey kepuasan masyarakat?

   • Pemanfaatan Teknologi Informasi

1. Apakah telah menerapkan teknologi informasi dalam memberikan pelayanan ?

2. Apakah telah membangun database pelayanan yang terintegrasi ?

3. Apakah telah dilakukan perbaikan secara terus menerus ?

II. REFORM

1. MANAJEMEN PERUBAHAN 

• Komitmen dalam Perubahan

1. Apakah Agen perubahan telah membuat perubahan yang konkret di Instansi (dalam 1 tahun) ?

2. Apakah Perubahan yang dibuat Agen Perubahan telah terintegrasi dalam sistem manajemen ?

• Komitmen Pimpinan

1. Apakah Pimpinan memiliki komitmen terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi, dengan adanya target capaian reformasi yang jelas di dokumen perencanaan ?

• Membangun Budaya Kerja

1. Apakah Instansi membangun budaya kerja positif dan menerapkan nilai-nilai organisasi dalam pelaksanaan tugas sehari-hari 

2. PENATAAN TATALAKSANA 

• Peta Proses Bisnis Mempengaruhi Penyederhanaan Jabatan

1. Apakah Telah disusun peta proses bisnis dengan adanya penyederhanaan jabatan ?

• Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang Terintegrasi

1. Apakah Implementasi SPBE telah terintegrasi dan mampu mendorong pelaksanaan pelayanan publik yang lebih cepat dan efisien ?

2. Apakah Implementasi SPBE telah terintegrasi dan mampu mendorong pelaksanaan pelayanan internal organisasi yang lebih cepat dan efisien ?

• Transformasi Digital Memberikan Nilai Manfaat

1. Apakah transformasi digital pada bidang proses bisnis utama telah mampu memberikan nilai manfaat bagi unit kerja secara optimal ?

2. Apakah transformasi digital pada bidang administrasi pemerintahan telah mampu memberikan nilai manfaat bagi unit kerja secara optimal ?

3. Apakah transformasi digital pada bidang pelayanan publik telah mampu memberikan nilai manfaat bagi unit kerja secara optimal ?

3. PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM APARATUR 

• Kinerja Individu

1. Apakah ukuran kinerja individu telah berorientasi hasil (outcome) sesuai pada levelnya ?

• Assessment Pegawai

1. Apakah hasil assement telah dijadikan pertimbangan untuk mutasi dan pengembangan karir pegawai ?

• Pelanggaran Disiplin Pegawai

1. Apakah terjadi penurunan pelanggaran disiplin pegawai ?

4. PENGUATAN AKUNTABILITAS 

• Meningkatnya capaian kinerja unit kerja

1. Apakah Persentase Sasaran dengan capaian 100% atau lebih ?

• Pemberian Reward and Punishment

1. Apakah hasil Capaian/Monitoring Perjanjian Kinerja telah dijadikan dasar sebagai pemberian reward and punishment bagi organisasi ?

• Kerangka Logis Kinerja

1. Apakah terdapat penjenjangan kinerja ((Kerangka Logis Kinerja) yang mengacu pada kinerja utama organisasi dan dijadikan dalam penentuan kinerja seluruh pegawai ?

5. PENGUATAN PENGAWASAN 

• Mekanisme Pengendalian

1. Apakah telah dilakukan mekanisme pengendalian aktivitas secara berjenjang ?

• Penanganan Pengaduan Masyarakat

1. Bagaimana Persentase penanganan pengaduan masyarakat ?

• Penyampaian Laporan Harta Kekayaan

1. Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) 

   • Bagaimana Persentase penyampaian LHKPN ?

   • Berapa jumlah yang harus melaporkan LHKPN ?

   • Berapa jumlah yang sudah melaporkan LHKPN ?

2. Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN)

   • Bagaimana Persentase penyampaian LHKASN ?

   • Berapa jumlah yang harus melaporkan LHKASN ?

   • Berapa jumlah yang sudah melaporkan LHKASN ?

6. PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK 

• Upaya dan/atau Inovasi Pelayanan Publik

1. Bagaimana Upaya dan/atau inovasi telah mendorong perbaikan pelayanan publik ?

2. Apakah Upaya dan/atau inovasi pada perijinan/pelayanan telah dipermudah ?

• Penanganan Pengaduan Pelayanan dan Konsultasi

1. Bagaimana penanganan pengaduan pelayanan dilakukan melalui berbagai kanal/media secara responsive dan bertanggung jawab ?