UJI PENETRASI LALI LANTIP

LKD Kabupaten Boyolali melaksanakan kegiatan “Penetration Testing atau Uji Penetrasi pada Layanan Digitalisasi Aplikasi LALI LANTIP” yang diadakan pada Senin, 23 Juni 2025 di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Boyolali 

Seiring dengan berkembangnya teknologi informasi, pemerintah daerah dituntut untuk semakin adaptif dalam menyediakan layanan publik yang berbasis digital. Salah satu bentuk inovasi tersebut adalah pengembangan Aplikasi LALI LANTIP oleh Pemerintah Kabupaten Boyolali, yang bertujuan untuk mendukung digitalisasi layanan administrasi dan tata kelola pemerintahan daerah secara lebih efisien, transparan, dan akuntabel.

Namun, di tengah meningkatnya ketergantungan terhadap teknologi informasi, ancaman terhadap keamanan siber juga semakin kompleks dan beragam. Aplikasi layanan publik rentan terhadap serangan siber yang dapat mengganggu integritas, kerahasiaan, dan ketersediaan data. Oleh karena itu, diperlukan langkah preventif dan evaluatif untuk memastikan sistem digital yang digunakan memiliki tingkat keamanan yang andal, salah satunya melalui kegiatan Penetration Testing atau uji penetrasi terhadap sistem aplikasi.

Penetration Testing merupakan metode pengujian keamanan yang dilakukan secara terstruktur untuk mengidentifikasi celah atau kerentanan dalam sistem informasi. Melalui simulasi serangan siber oleh pihak yang berkompeten, kegiatan ini dapat memberikan gambaran yang objektif mengenai sejauh mana sistem dapat bertahan terhadap potensi ancaman dari luar. Hasil dari uji penetrasi ini akan menjadi bahan evaluasi penting untuk perbaikan sistem keamanan aplikasi, termasuk penguatan infrastruktur teknologi informasi.

Sebagai bentuk komitmen terhadap keamanan layanan digital, kegiatan ini tidak hanya bertujuan untuk mengidentifikasi kelemahan sistem, tetapi juga sebagai upaya nyata dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang baik, akuntabel, dan berbasis teknologi yang aman.

Dengan dilaksanakannya kegiatan ini, diharapkan Aplikasi LALI LANTIP dapat memberikan pelayanan yang optimal dan terpercaya bagi masyarakat, serta menjamin perlindungan data dari potensi serangan siber. Kegiatan ini sebagai dokumen resmi sekaligus sebagai dasar pengambilan kebijakan lanjutan dalam penguatan keamanan sistem informasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Boyolali.