STUDI KOMPREHENSIF TENTANG PENGEMBANGAN KHAZANAH ARSIP STATIS DAN IMPLEMENTASI APLIKASI SRIKANDI DI DISPUSSIPDA KOTA MALANG
KAMIS, 31 JULI 2025
LKD Kabupaten Boyolali melaksanakan kegiatan “Studi Komprehensif Tentang Pengembangan Khazanah Arsip Statis dan Implementasi Aplikasi SRIKANDI” yang diadakan pada Kamis, 31 Juli 2025 di Dinas Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah Kota Malang.
Seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan tuntutan transparansi tata kelola pemerintahan, pengelolaan arsip yang baik menjadi aspek krusial dalam mendukung akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Arsip statis, sebagai memori kolektif bangsa dan sumber informasi autentik, memiliki peran strategis dalam pelestarian sejarah, pengambilan keputusan, serta penyusunan kebijakan di masa mendatang. Oleh karena itu, diperlukan upaya sistematis dalam pengelolaan, pelestarian, dan pemanfaatan arsip statis secara berkelanjutan.
Pemerintah Kabupaten Boyolali melalui Lembaga Kearsipan Daerah (LKD) Kabupaten Boyolali terus berkomitmen meningkatkan kapasitas dan kualitas pengelolaan arsip, salah satunya melalui pemanfaatan aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI). Aplikasi ini merupakan platform nasional yang dikembangkan untuk mewujudkan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) dan mendukung terciptanya tata kelola kearsipan yang efisien, transparan, dan terintegrasi antarinstansi.
Untuk memperkaya wawasan serta memperoleh praktik terbaik (best practices) dalam pengelolaan arsip statis dan implementasi SRIKANDI, LKD Kabupaten Boyolali menyelenggarakan kegiatan Studi Komprehensif Tentang Pengembangan Khazanah Arsip Statis dan Implementasi Aplikasi SRIKANDI. Kota Malang dipilih sebagai lokasi studi karena dinilai berhasil dalam pengelolaan arsip statis serta telah mengimplementasikan aplikasi SRIKANDI secara optimal.
Melalui kegiatan ini, diharapkan LKD Kabupaten Boyolali mampu menyusun strategi yang lebih efektif dalam membangun khazanah arsip statis daerah serta mempercepat integrasi SRIKANDI pada perangkat daerah, demi mendukung tata kelola pemerintahan yang lebih profesional dan modern.