DAFTAR STANDAR PELAYANAN
KPP PRATAMA BOJONEGORO
3. Perubahan Data Wajib Pajak dan/atau Pengusaha Kena Pajak
5. Permohonan Pelaporan Usaha dan Pengukuhan PKP
6. Penetapan Wajib Pajak sebagai Wajib Pajak Non Efektif
7. Pengaktifan Kembali Wajib Pajak Non Efektif
8. Permintaan Kembali Kartu NPWP/ SKT/ SPPKP
10. Aktivasi Akun Pengusaha Kena Pajak
12. Aktivasi Sertifikat Elektronik
16. Permohonan Perubahan Metode Pembukuan
17. Permintaan Perubahan Tahun Buku Pertama
18. Pembayaran dan Penyetoran Pajak
19. Pengangsuran Pembayaran PPh Pasal 29
20. Penundaan Pembayaran PPh Pasal 29
21. Pengurangan Angsuran PPh Pasal 25
24. Pengalihan Saldo Bea Meterai Dari Sistem Komputerisasi Ke Teknologi Percetakan
25. Pengalihan Saldo Bea Meterai Dari Teknologi Percetakan Ke Sistem Komputerisasi
26. Pemindahbukuan (Pbk) Saldo Deposit Mesin Teraan Meterai Digital
27. Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan
29. Pengembalian Pendahuluan bagi Wajib Pajak dengan Kriteria Tertentu (Pasal 17C UU KUP)
30. Restitusi dengan Pengembalian Pendahuluan bagi WP dengan Persyaratan tertentu (Pasal 17D KUP)
31. Restitusi dengan Pengembalian Pendahuluan bagi PKP Berisiko Rendah (Pasal 9 ayat (4c) UU PPN
32. Pengembalian PPN bagi Turis (VAT Refund for Tourists)',
33. Pengembalian atas Keputusan/Putusan Keberatan/ Banding/PK Pasal 36/Pembetulan Pasal 16
41. Pemberitahuan Perpanj angan Jangka Waktu Penyampaian SPT Tahunan
42. Izin Pembubuhan Tanda Bea Meterai Lunas dengan Mesin Teraan Meterai Digital
45. Izin Pembubuhan Tanda Bea Meterai Lunas Dengan Sistem Komputerisasi
46. Izin Pembubuhan Tanda Bea Meterai Lunas Dengan Teknologi Percetakan
47. Izin sebagai pelaksana Pembubuhan Tanda Bea Meterai Lunas Dengan Teknologi Percetakan
48. Penetapan Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu
52. Surat Keterangan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan Bakal Calon Kepala Daerah
53. Permohonan SKB PPh Pasal 21/Pasal 22 selain impor, Pasal 22 impor/PPh Pasal 23
56. Surat Keterangan Bebas PPh atas Penghasilan dari Pengalihan Hak atas Tanah dan atau Bangunan
62. Surat Keterangan Domisili SPDN
65. Kesepakatan Harga Transfer (Advance Pricing Agreement)-,
66. Permintaan keterangan Wajib Pajak Dalam Rangka Pengajuan Keberatan
69. Permintaan Keterangan Wajib Pajak Dalam Rangka Banding
71. Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi (Pasal 36 Ayat la UU KUP)
72. Pengurangan atau Pembatalan Surat Ketetapan Pajak yang Tidak Benar (Pasal 36 Ayat lb UU KUP)
73. Pengurangan atau Pembatalan Surat Tagihan Pajak yang Tidak Benar (Pasal 36 Ayat lc UU KUP)
74. Pembatalan Surat Ketetapan Pajak dari Hasil Pemeriksaan (Pasal 36 Ayat Id UU KUP)
75. Pencabutan Permohonan Pasal 36 UU KUP
76. Pengurangan Denda Administrasi PBB (Pasal 20 UU PBB)
77. Pengurangan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang atau Surat Ketetapan Pajak PBB yang Tidak Benar
79. Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan
80. Pengangsuran Pembayaran Pajak
81. Penundaan Pembayaran Pajak