Secara umum, Pensiun adalah purnatugas atau berhentinya seseorang dari pekerjaan dan jabatannya secara resmi, baik karena telah mencapai batas usia yang ditetapkan, kondisi kesehatan, maupun atas permintaan sendiri.

Dalam lingkup Pegawai Negeri Sipil (PNS), pensiun bukan sekadar akhir dari masa kerja, melainkan hak dan bentuk penghargaan dari negara. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969, Pensiun PNS didefinisikan sebagai jaminan hari tua dan penghargaan atas jasa-jasa pegawai negeri selama bertahun-tahun mengabdi dan bekerja dalam dinas Pemerintah.

- Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 ;

- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai ;

- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen ;

- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara ;

- Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil jo Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 ;

- Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Kesembilan Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji PNS ;

- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2024 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan PNS dan Janda/Dudanya;  

- Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil.

- Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas PP Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Pasal 27 dan 28 mengatur secara spesifik tentang Kenaikan Pangkat Pengabdian).

Kenaikan Pangkat Pengabdian (KPP) adalah penghargaan berupa kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi yang diberikan kepada PNS yang meninggal dunia, mencapai Batas Usia Pensiun (BUP), atau cacat karena dinas, dengan catatan telah menunjukkan kesetiaan dan pengabdian yang baik kepada negara.

Bagi PNS yang mencapai BUP atau pensiun Uzur, KPP dapat diberikan jika memenuhi kombinasi masa kerja dan masa pangkat terakhir sebagai berikut:

• Masa kerja 30 tahun atau lebih secara terus-menerus dan telah menduduki pangkat terakhir paling kurang 1 (satu) bulan.

• Masa kerja 20 hingga kurang dari 30 tahun secara terus-menerus dan telah menduduki pangkat terakhir paling kurang 1 (satu) tahun.

• Masa kerja 10 hingga kurang dari 20 tahun secara terus-menerus dan telah menduduki pangkat terakhir paling kurang 2 (dua) tahun.

• Setiap unsur penilaian prestasi kerja (SKP) paling rendah bernilai "Baik" dalam 1 (satu) tahun terakhir.

• Tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat.

Batas Usia Pensiun (BUP) bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) ditetapkan berdasarkan jenis dan jenjang jabatannya. Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS, PNS yang telah mencapai BUP akan diberhentikan dengan hormat dengan rincian sebagai berikut: 

• 58 (lima puluh delapan) tahun bagi Pejabat Administrasi, Pejabat Fungsional Ahli Pertama, Ahli Muda, dan Pejabat Fungsional Keterampilan;

• ⁠60 (enam puluh) tahun bagi Pejabat Pimpinan Tinggi, Pejabat Fungsional Madya;

• ⁠65 (enam puluh lima) tahun bagi Pejabat Fungsional Ahli Utama.

Daftar Dokumen Usulan

1. Surat Pengantar Instansi

2. Surat Permintaan Pensiun PNS

3. Daftar Susunan Keluarga ditandatangani oleh Pejabat Berwenang (Camat)

4. Daftar Riwayat Pekerjaan/Jabatan

5. Data Perorangan Calon Penerima Pensiun (DPCP) *format Excel dan PDF

6. KTP

7. Kartu Keluarga (KK)

8. Surat Nikah dilegalisir oleh Pejabat Berwenang

9. Surat Cerai (apabila cerai)

10. Akta Meninggal Suami/Istri (Apabila Meninggal)

11. Pasfoto formal Ahli Waris (Apabila Meninggal)

12. Akta Kelahiran Anak dilegalisir oleh Pejabat Berwenang (DISDUKCAPIL)

13. SK CPNS

14. SK PNS

15. SK Kenaikan Pangkat Terakhir

16. SK Jabatan Terakhir

17. SK KGB Terakhir

18. SKP 2 tahun Terakhir

19. SK Perpindahan

20. NPWP

21. Buku Rekening Khusus Pensiun (kerjasama dengan PT. Taspen)

22. Kartu Pegawai (Apabila Pasangan PNS Juga disertakan)

23. Ijazah Lengkap Transkrip Pendidikan Pertama CPNS

24. Pas Foto Formal Latar *Merah

25. Ijazah Transkrip S1 (apabila Sudah S1)

26. Ijazah Transkrip S2 (apabila Sudah S2)

27. Lembar Ceklist Tertanda semua dokumen lengkap 

Pensiun Meninggal Dunia diberikan kepada ahli waris (janda/duda atau anak) dari PNS yang meninggal dunia pada saat masih berstatus aktif sebagai PNS atau tewas dalam menjalankan tugas. Jika PNS tidak meninggalkan suami/istri, maka pensiun diberikan kepada anak kandung yang belum berusia 25 tahun, belum menikah, dan tidak memiliki penghasilan sendiri.

Daftar Dokumen Usulan

1. Surat Pengantar dari Instansi

2. Surat Keterangan Kematian dari Rumah Sakit / Kelurahan / Kepala Desa

3. Surat Permintaan Pembayaran Pensiun (SP4) Janda/Duda/Anak

4. Surat Keterangan Janda/Duda dari Kelurahan/Desa

5. Data Perorangan Calon Penerima Pensiun (DPCP) *format Excel dan PDF

6. SK CPNS 

7. SK PNS

8. SK Kenaikan Pangkat Terakhir (Dilegalisir)

9. SK Kenaikan Gaji Berkala (KGB) Terakhir

10. Surat Nikah (Dilegalisir oleh KUA/Catatan Sipil)

11. Kartu Keluarga (KK)

12.  KTP Ahli Waris

13. Akta Kelahiran Anak (Dilegalisir oleh DISDUKCAPIL)

14. Pasfoto formal Ahli Waris berlatar merah (ukuran 3x4 dan 4x6)

15. Buku Rekening Khusus Pensiun ahli waris (Kerjasama dengan PT. Taspen)

16. Surat Keterangan Belum Bekerja dan Belum Menikah (Khusus untuk ahli waris anak)

17. Lembar Ceklist kelengkapan dokumen

PNS dapat mengajukan permohonan berhenti dengan hormat Atas Permintaan Sendiri (APS) atau pensiun dini. Hak pensiun akan diberikan apabila PNS yang bersangkutan telah berusia paling rendah 45 (empat puluh lima) tahun dan memiliki masa kerja paling sedikit 20 (dua puluh) tahun. Apabila belum memenuhi syarat usia dan masa kerja tersebut, PNS tetap bisa berhenti namun tanpa mendapatkan hak pensiun bulanan.  

Daftar Dokumen Usulan

1. Surat Permohonan Berhenti/Pensiun Atas Permintaan Sendiri dari PNS yang bersangkutan

2. Surat Pengantar dari Instansi

3. Surat Persetujuan dari Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) atau Pejabat yang Berwenang (PyB)

4. Surat Keterangan Bebas Temuan / Bebas Hutang dari Instansi

5. Data Perorangan Calon Penerima Pensiun (DPCP) *format Excel dan PDF 

6. Daftar Riwayat Pekerjaan/Jabatan

7. SK CPNS 

8. SK PNS 

9. SK Kenaikan Pangkat

10. SK Jabatan Terakhir

11. SKP 1 (Satu) tahun terakhir

12. KTP dan Kartu Keluarga (KK)

13. Surat Nikah (Dilegalisir)

14. Pasfoto formal PNS berlatar merah (ukuran 3x4 dan 4x6)

15. Buku Rekening Khusus Pensiun (Kerjasama dengan PT. Taspen)

16. Lembar Ceklist kelengkapan dokumen

Pensiun Uzur diberikan kepada PNS yang diberhentikan dengan hormat karena dinyatakan tidak dapat bekerja lagi dalam semua jabatan kepegawaian akibat kondisi kesehatan (jasmani dan/atau rohani). Penilaian kondisi ini wajib didasarkan pada hasil pemeriksaan dari Tim Penguji Kesehatan (Majelis Penguji Kesehatan) yang dibentuk oleh Menteri Kesehatan. 

Daftar Dokumen Usulan

1. Surat Pengantar dari Instansi

2. Surat Keterangan dari Tim Penguji Kesehatan/Majelis Penguji Kesehatan yang menyatakan tidak cakap jasmani/rohani

3. Surat Permintaan Pensiun PNS

4. Data Perorangan Calon Penerima Pensiun (DPCP) *format Excel dan PDF 

5. SK CPNS

6. SK PNS 

7. SK Kenaikan Pangkat Terakhir

8. SK Kenaikan Gaji Berkala (KGB) Terakhir

9. Daftar Susunan Keluarga disahkan oleh Camat/Lurah

10. KTP 

11. Kartu Keluarga (KK)

12. Surat Nikah 

13. Pasfoto formal PNS berlatar merah (ukuran 3x4 dan 4x6)

14. Buku Rekening Khusus Pensiun (Kerjasama dengan PT. Taspen)

15. Lembar Ceklist kelengkapan dokumen