#Undang-Undang Nomor 16 tahun 1997 tentang Statistik;

✔Pasal 12 ayat (2) disebutkan bahwa dalam menyelenggarakan statistik sektoral instansi pemerintah memperoleh data dengan cara (a) sensus; (b) kompilasi produk administrasi; dan (c) cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi

✔Pasal 12 ayat (3) disebutkan bahwa statistik sektoral harus diselenggarakan bersama Badan apabila statistik tersebut hanya dapat diperoleh dengan cara sensus dengan jangkauan berskala nasional

#Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik;

Pasal 50 ayat (1) dan Pasal 49 disebutkan bahwa pelaksanaan kegiatan statistik dilakukan dengan koordinasi dan/atau kerja sama antara BPS, instansi pemerintah, dan masyarakat dalam rangka membangun satu pusat rujukan informasi statistik nasional

#Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia;

#Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2021;

#Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022;

#Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik;

#Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 8 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata

#Kerja Badan Pusat Statistik Provinsi dan Badan Pusat Statistik Kabupaten/Kota