• Pendaftaran Nikah Online.

1. Bagaimana prosedur pendaftaran nikah di masa darurat Covid-19?

Mulai tanggal 1 April 2020, selama penetapan masa darurat Covid-19,

pendaftaran nikah hanya dilayani secara online, silahkan kunjungi website

simkah.kemenag.go.id dan ikuti seluruh petunjuk yang ada dalam website

tersebut. Yang perlu Anda perhatikan adalah:

a. Pastikan Anda memilih dengan benar provinsi, kab/kota, kecamatan

yang dituju

b. Pastikan Anda mengisi dengan benar data diri pihak-pihak yang

diminta

c. Pastikan Anda mencentang dokumen yang diunggah, mencantumkan

nomor HP dengan benar, mengunggah foto, dan tidak lupa mencetak

bukti pendaftaran.

2. Bagaimana jika saya tidak bisa mengakses web simkah?

Jika Anda tidak berhasil mengakses atau menemui masalah pada

simkah.kemenag.go.id kami persilahkan untuk menghubungi petugas

KUA.

3. Bagaimana cara mengetahui apakah pendaftaran nikah sudah diterima

atau tidak?

Jika Anda telah melakukan pendaftaran secara online, akan memperoleh

notifikasi melalui email bahwa pendaftaran telah diterima berikut detil

pendaftaran tersebut. Silahkan mengunduh bukti pendaftaran melalui

link-URL yang telah diberikan.

4. Bagaimana dengan kelengkapan administrasi yang harus dipenuhi

sebelum pelaksanaan Akad Nikah?

Pelayanan pencatatan nikah setelah 1 April 2020 hanya untuk

pendaftaran nikah secara online.

Persyaratan administrasi sebelum akad nikah, antara lain, proses

melengkapi berkas-berkas, verifikasi berkas, pemeriksaan, dan

sebagainya akan dilaksanakan setelah masa darurat dinyatakan selesai.

5. Apakah setelah pendaftaran nikah secara online saya perlu datang ke

KUA?

Tidak perlu. Di masa darurat ini, kami minta Anda menghindari interaksi

tatap muka dengan petugas KUA. Layanan yang memerlukan tatap muka

secara langsung akan dibuka setelah masa darurat dinyatakan selesai.

6. Bagaimana cara mendapatkan informasi mengenai kelanjutan

pendaftaran nikah saya?

Anda dapat mengetahui, memantau, ataupun menanyakan kelanjutan

proses pendaftaran tersebut dengan memanfaatkan layanan informasi

dan konsultasi yang dibuka secara online. Silahkan menghubungi nomor

kontak yang disediakan petugas KUA.

• Pelaksanaan Akad Nikah.

1. Apakah akad nikah bisa dilaksanakan di masa darurat?

Akad Nikah yang dilayani di masa darurat Covid-19 adalah yang terdaftar

sebelum tanggal 1 April 2020 dan yang dilaksanakan dengan memenuhi

protokol yang sudah ditetapkan. Jika permohonan didaftarkan setelah

tanggal 1 April 2020, maka pelaksanaan akad nikah tidak dilayani dan

harus ditunda setelah masa darurat berakhir.

2. Bagaimana protokol pelaksanaan akad nikah di masa darurat?

Protokol pelaksanaan akad nikah di masa darurat ini sebagai berikut:

a. Akad nikah dilaksanakan di KUA.

b. Dihadiri tidak lebih 10 orang dalam satu ruangan (seorang penghulu, 2

orang Catin, Wali, 2 orang saksi, 4 orang keluarga Catin).

c. Menjaga jarak aman (physical/social distancing) minimal 1 meter dan

tidak saling bersentuhan.

d. Catin, Wali nikah, dan petugas wajib mengenakan masker dan sarung

tangan.

e. Seluruh peserta yang hadir wajib mengenakan masker dan mencuci

tangan dengan sabun.

3. Bagaimana jika tidak dapat memenuhi protokol tersebut?

Petugas akan menolak memberikan pelayanan jika prosedur dan protokol

tidak dipenuhi dan dipatuhi oleh masyarakat.

4. Bolehkah saya melaksanakan akad nikah di luar KUA dengan protokol

yang ketat?

Tidak diperbolehkan. Pelaksanaan akad nikah di masa darurat hanya di

KUA. Penerapan protokol pelaksanaan akad nikah di masa darurat

diterapkan dengan sangat ketat untuk mencegah penyebaran Covid-19

serta melindungi keselamatan masyarakat.

5. Bagaimana jika saya memutuskan menunda atau menjadual ulang

(reschedule) akad nikah?

Akad Nikah yang sudah ditentukan tanggal pelaksanaannya dapat dijadual

ulang atau ditunda dengan cara memberitahukan kepada petugas KUA.

Anda harus membuat kesepakatan baru untuk waktu pelaksanaan

bersama KUA tetapi tidak perlu melakukan pendaftaran baru.

6. Kapan pelayanan nikah di masa darurat ini berakhir?

Penetapan batas waktu masa darurat mengikuti Surat Edaran Menteri

Agama Nomor 5 Tahun 2020, yaitu sampai dengan tanggal 21 April 2020.

Penetapan masa darurat ini akan dievaluasi sesuai dengan perkembangan

situasi dan kondisi.

7. Bagaimana pelayanan pencatatan nikah setelah pandemi ini berakhir?

Setelah pandemic ini berakhir, pelayanan pencatatan nikah, pendaftaran

nikah, dan pelaksanaan akad nikah dilayani secara normal.

• Biaya Nikah.

1. Apakah akad nikah di kantor dalam masa darurat dikenai biaya?

Akad Nikah di KUA pada hari dan jam kerja tidak dikenai biaya. Di luar

hari atau jam kerja, akad nikah di KUA akan dikenai biaya PNBP sebesar

Rp 600.000,- sebagai penerimaan negara.

2. Apakah biaya nikah yang telah disetorkan dapat dikembalikan karena

alasan tertentu?

Ya. Catin dapat memohon pengembalian biaya nikah karena alasan

perubahan tempat akad nikah ke KUA pada hari dan jam kerja,

pembatalan nikah, atau terjadi setoran ganda.

3. Bagaimana prosedur pengembalian biaya nikah tersebut?

Permohonan pengembalian biaya nikah dibuat oleh salah seorang Calon

Pengantin secara tertulis kepada Direktur Jenderal Bimbingan

Masyarakat Islam, ditandatangani di atas materai, dikirim ke Gedung

Kementerian Agama RI, Jalan MH. Thamrin No. 6 Lantai 6 Jakarta Pusat,

dengan melampirkan:

a. Fotokopi KTP kedua Catin

b. Fotokopi Formulir Model N2 yang telah dilegalisir Kepala KUA

c. Fotokopi NPWP Pemohon (jika ada)

d. Fotokopi buku rekening tabungan Pemohon (rekening harus aktif)

e. Fotokopi Bukti Transfer atau Bukti Penerimaan Negara (BPN) yang

telah dilegalisir oleh Kepala KUA

f. Nomor kontak Pemohon

4. Adakah format penulisan surat permohonan pengembalian tersebut?

Formulir surat permohonan pengembalian biaya nikah dapat diunduh di

bimasislam.kemenag.go.id pada menu Info Penting. Jika menemui

kesulitan mengakses laman tersebut, Anda dapat meminta bantuan

petugas KUA untuk memandunya. Pastikan bahwa Anda telah menuliskan

dengan benar seluruh keterangan serta melengkapi seluruh dokumen

yang diminta.

5. Berapa lama proses pengembalian biaya nikah tersebut.?

Pengembalian biaya PNBP membutuhkan waktu paling cepat 3 bulan. Di

beberapa daerah, proses pengembalian tersebut dapat memakan waktu

lebih lama. Proses pengembalian setoran biaya yang sudah masuk ke Kas

Negara merupakan rantai pekerjaan yang cukup Panjang. Proses tersebut

membutuhkan validasi yang dilakukan oleh Kementerian Agama dan

Kementerian Keuangan. Pengembalian biaya tersebut akan langsung

ditransfer ke rekening pemohon.

6. Bagaimana jika saya tidak mengajukan permohonan pengembalian

biaya nikah tersebut?

Dalam hal Anda tidak mengajukan permohonan pengembalian biaya

nikah tersebut, maka biaya yang sudah disetorkan akan masuk

sepenuhnya ke Kas Negara.

Untuk informasi lebih lanjut, Anda dapat menghubungi:

1. Layanan hotline 24 jam di nomor +62 811-1890-444 untuk mendapatkan

informasi pelayanan nikah,

2. Email simkah@kemenag.go.id untuk informasi pendaftaran nikah online,

3. Nomor kontak yang disediakan petugas KUA +62 813-8495-0856