Saat terjadi bencana, koordinasi kemanusiaan penting untuk segera dilakukan untuk mengurangi kesenjangan dan menghindari tumpang tindih dalam memberikan bantuan kepada penyintas. Mekanisme Klaster digunakan untuk menjalankan fungsi koordinasi tersebut. Klaster itu sendiri merupakan platform kerja sama yang melibatkan pemerintah, lembaga usaha, lembaga non pemerintah (baik lembaga asing atau lokal), masyarakat, dan lembaga kemanusiaan lainnya.

Sub Klaster Shelter berfungsi untuk mengkoordinasikan program kemanusiaan terkait dengan shelter. Sub klaster shelter merupakan bagian dari Klaster Pengungsian dan Perlindungan (Klaster PP) dan di Indonesia terdapat 8 klaster di Indonesia yang dikoordinasikan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Klaster PP diatur dalam Peraturan Menteri Sosial No. 26 Tahun 2015 tentang Pedoman Koordinasi Klaster Pengungsian dan Perlindungan. Selain shelter, di dalam Klaster Pengungsian dan perlindungan terdapat 6 Sub-Klaster lainnya antara lain Shelter, Air Minum dan Penyehatan Lingkungan/ WASH, Perlindungan Anak, Perlindungan Hak Perempuan, Perlindungan Kelompok Rentan dan Disabilitas, Dukungan Psikososial, serta Koordinasi dan Manajemen Tempat Pengungsian (KMTP). Sub klaster Shelter berada dibawah koordinasi Kementerian Sosial dan didampingi oleh IFRC.