untuk kamus KRITERIA PD3N SAKTI silahkan
Merupakan tahap Penyiapan konsep pokok-pokok kebijakan fiskal dan ekonomi makro. Asumsi dasar ekonomi makro yang akan digunakan sebagai acuan penyusunan kapasitas fiskal oleh Pemerintah disiapkan oleh Pemerintah, BPS dan Bank Indonesia.
Kegiatan perencanaan kegiatan dan anggaran dilakukan oleh Kementerian Negara/Lembaga (K/L) yang menghasilkan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKAKL). RKP/RKAKL mencerminkan prioritas pembangunan yang telah ditetapkan oleh Presiden dan mendapat persetujuan DPR. Setelah melalui pembahasan antara K/L selaku chief of operation officer (COO) dengan Menteri Keuangan selaku chief financial officer (CFO) dan Menteri Perencanaan, dihasilkan Rancangan Undang - Undang APBN yang bersama Nota Keuangan kemudian disampaikan kepada DPR.
Penyusunan rencana kerja mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang RKA-KL. Penyusunan rencana kerja kementerian negara/lembaga untuk periode satu tahun dituangkan dalam RKA-KL. Untuk selanjutnya, petunjuk teknis penyusunan RKA-KL ditetapkan setiap tahun melalui Keputusan Menteri Keuangan.
Reformasi di bidang penyusunan anggaran juga diamanatkan dalam Undang-undang 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang memuat berbagai perubahan mendasar dalam pendekatan penyusunan anggaran. Perubahan mendasar tersebut, meliputi aspek-aspek penerapan pendekatan penganggaran dengan prospektif jangka menengah (medium term expenditure framework), penerapan penganggaran secara terpadu (unified budget), dan penerapan penganggaran berdasarkan kinerja (performance budget). Dengan menggunakan pendekatan penyusunan anggaran tersebut, maka penyusunan rencana kerja dan anggaran diharapkan akan semakin menjamin peningkatan keterkaitan antara proses perencanaan dan penganggaran (planning and budgeting).
ARSIP DOKUMEN
Link Drive Pagu Anggaran 2024 BULAN Oktober 2023 KLIK DISINI *New
Pedoman Penelitian RKAKL Kemenkes TA 2024 KLIK DISINI
Rekomendasi Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Tanjungpinang KLIK DISINI
Rekomendasi Pembangunan Gedung Wilayah Kerja, Sewa Rumah Dinas Jabatan dan Sewa Gedung Kantor Lahan Wil KLIK DISINI
Link Drive Pagu Anggaran Juli 2024 KLIK DISINI
Surat Usulan Standar Biaya Keluaran SBK Ditjen P2P Tahun 2024 KLIK DISINI
Dokumen Satker arsip KKP TPI KLIK DISINI
Arsip Drive e-Renggar 2024 KLIK DISINI
TOR PERENCANAAN INDIKATIF 2023
[DOC] [PDF] QAA.011 Pelayanan Kesehatan haji
[DOC] [PDF] QAA.012 Pelayanan Kesehatan di Pelabuhan/Bandara/Lintas Batas
[DOC] [PDF] QAH.016 Layanan Pengendalian Faktor Risiko Lingkungan
[DOC] [PDF] QAH.U02 Layanan Pengendalian Faktor Risiko Di Bandar Udara
[DOC] [PDF] QAH.U04 Layanan Pengendalian Faktor Risiko Penyakit pada Situasi Khusus
[DOC] [PDF] QAH.U07 Layananan Pengendalian Faktor Risiko DBD
[DOC] [PDF] QAH.U09 Layanan Pengendalian Faktor Risiko Diare
[DOC] [PDF] QAH.U14 Layanan Survey Faktor Risiko Penyakit HIV/AIDS
[DOC] [PDF] QAH.U15 Layanan Survey Faktor Risiko Penyakit TB
[DOC] [PDF] QAH.U19 Layanan Pengendalian Faktor Risiko Penyakit Di Pelabuhan
[DOC] [PDF] PEA.001 Koordinasi Pelayanan Kekarantinaan Kesehatan
[DOC] [PDF] PEF.001 Sosialisasi dan Diseminasi
DATA DUKUNG PERENCANAAN