KADO SPESIAL (Kawasan Bando Spesifik Konservasi Alam Laut) merupakan model pengelolaan kawasan konservasi terintegrasi berbasis kolaborasi, sebuah inovasi pelayanan publik yang mengintegrasikan upaya perlindungan, pelestarian dan pemanfaatan kawasan konservasi melalui pelibatan multistakeholder, yakni LKKPN Pekanbaru, Pemerintah Daerah, BUMN dan Swasta (Pertamina), serta KOMPAK (Kelompok Masyarakat Penggerak Konservasi).
Pulau Bando merupakan destinasi wisata minat khusus berbasis konservasi. Pulau kecil di Provinsi Sumatera Barat ini, masuk dalam Kawasan Konservasi Nasional Pulau Pieh dan Laut Sekitarnya, dianugerahi panorama alam yang elok, serta keanekaragaman hayati dan ekosistem yang lestari. Saat ini, Kawasan Bando berhasil dikenal sebagai destinasi wisata survival oleh wisatawan mancanegara yang berasal dari Singapura, Swiss, Cina, Perancis, Australia, Jerman, Amerika, dan sebagainya.
Kota Padang: Pelabuhan Muara Padang, Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus: Samudera Bungus, pelabuhan pantai ataupun muara sungai di wilayah Kota Padang.
Kota Pariaman: Pelabuhan Muara Pariaman dan pantai di sepanjang wilayah Kota Pariaman.
Kabupaten Padang Pariaman: Pelabuhan Tiram, Pasir Baru, dan pelabuhan pantai di sepanjang wilayah Kabupaten Padang Pariaman.
Keputusan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2022 Tentang Kawasan Konservasi Pulau Pieh Dan Laut Sekitarnya Di Provinsi Sumatera Barat
Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan Dan Ruang Laut Nomor 56 Tahun 2023 Rencana Pengelolaan Kawasan Konservasi Pulau Pieh Dan Laut Sekitarnya Di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022-2042
Kegiatan
Perlindungan - Peletarian - Pemanfaatan
Dalam menjalankan pengelolaan kawasan diperlukan sumber daya manusia yang berkualitas. Sejalan dengan tugas pokok LKKPN Pekanbaru yaitu perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan di kawasan konservasi. Implementasi inovasi KADO SPESIAL berjalan dengan kolaborasi yang saling membangun antara pengelola kawasan, Pemerintah Daerah, Aparat Penegak Hukum, Bank Sampah, NGO, Pihak Swasta, Akademisi, Operator Wisata dalam dan luar negeri, dan Kelompok Masyarakat Penggerak Konservasi.
Penetapan kawasan konservasi pada tahun 2009 dan Reviu pada tahun 2022 dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan dan masyarakat;
Intervensi pengelolaan KOMPAK Raja Samudera sejak tahun 2020 dapat meminimalisir aktivitas pelanggaran di Kawasan Bando;
Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan.
Penguatan basis data ekosistem dan biota di Kawasan Bando;
Pengurangan sampah laut, pesisir dan pulau kecil oleh KOMPAK Raja Samudera.
Pembinaan KOMPAK Raja Samudera sejak tahun 2016 dan diikat dalam perjanjian kemitraan (2017) dengan nilai capaian implementasi 100% setiap tahunnya;
Dukungan Bantuan Pemerintah berupa kapal long-boat fiber, kapal kayu, mesin tempel 40 PK, dan life jacket (2021);
Promosi wisata bersama instansi terkait, masyarakat, dan melalui berbagai media informasi;
Pemanfaatan wisata minat khusus terintegrasi melalui Aplikasi SEAPARK (Digitalisasi Pelayanan Tiket Masuk Kawasan Konservasi);
Pendanaan Berkelanjutan.
- LKKPN Pekanbaru
- Pemerintah Daerah
- BUMN/Swasta (Pertamina)
- KOMPAK/Kelompok Masyarakat Penggerak Konservasi (Raja Samudra, Minang Bahari)
Apartemen penyu (lokasi sarang semi alami).
Maticgator penetasan penyu (penggunaan teknologi untuk penguatan keberhasilan penetasan dan kontrol jenis kelamin).
Rehabilitasi terumbu karang sebagai habitat siklus hidup penyu.
Bimtek penggunaan maticgator.
Bimtek pengelolaan PLTB(pembangkit listrik tenaga banyu).
Sosialisasi pengelolaan sampah plastik laut dan pesisir.
Sosialisasi perlindungan biota penyu.
Survei dan pengelolaan vegetasi pantai.
Aplikasi si rancak ulakan (sebagai sumber informasi integrasi sosialisasi, program, potensi wisata di kawasan konservasi.
Pelatihan publikasi media sosial.
Pelatihan pengelolaan wisata konservasi terpadu.
Pelatihan pembuatan makanan khas daerah dari buah nipah.
Pelatihan kerajinan dari bahan dasar batok kelapa.
Dukungan dari Menteri Kelautan dan Perikanan
Apresiasi & Dukungan dari Inspektur Jenderal KKP