Ruang Socrates

Sebuah Refleksi atas Perjuangan Panjang Demokrasi Indonesia

Selasa, 29 April 2025, Divisi Pengembangan Wawasan dan Keilmuan (PWK) bekerja sama dengan Keluarga Muslim Fakultas Hukum (KMFH) telah mengadakan kegiatan diskusi publik. Diskusi publik ini merupakan implementasi program kerja Ruang Socrates yang mengangkat tema “Jalan Panjang Demokrasi: Kebijakan Tanpa Kebajikan?". Eksistensi diskusi ini dilatarbelakangi oleh dinamika demokrasi yang sedang terjadi saat ini. Kebijakan yang kurang transparan dan minimnya komunikasi publik, diperparah dengan praktik legalisme otokratik  sebagai  kontrol politik. Hukum tidak lagi berfungsi sebagai pelindung rakyat, melainkan sebagai instrumen memperkuat kekuasaan otoriter.

Sebagaimana tema yang telah diangkat, diskusi ini berupaya membahas lebih dalam mengenai implementasi kebijakan yang justru mendorong kemunduran demokrasi, khususnya aspek hukum. Diskusi ini menghadirkan pemikiran dari sisi pakar kebijakan untuk mencoba memahami dinamika dari sudut pandang pemerintahan itu sendiri terkait latar belakang munculnya sebuah kebijakan. Narasumber dari acara ini antara lain, Dedek Prayudi, B.A., M.Sc. (Juru Bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan RI), Dr. Zainal Arifin Mochtar, S.H., LL.M. (Dosen Fakultas Hukum), Media Wahyudi Askar, M.Sc., Ph.D. (Dosen Manajemen Kebijakan Publik), dan Tauchid Komara Yuda, S.Sos. , MDP., Ph. D. (Dosen Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan).

Dr. Zainal Arifin Mochtar menyampaikan kritiknya terhadap partisipasi publik dalam pembentukan kebijakan di Indonesia seringkali hanya sebagai formalitas, tanpa substansi. Fenomena ini menunjukkan legitimasi prosedural semata, yakni kondisi ketika partisipasi hanya dilakukan agar kebijakan dianggap sah menurut hukum, bukan karena substansi aspirasi rakyat benar-benar dijadikan dasar pengambilan keputusan. Apabila membahas soal kemiskinan dan kebijakan negara, Media Wahyudi Askar menjelaskan bahwa kebijakan publik terkait kemiskinan seringkali dibingkai melalui narasi optimistis yang tidak mencerminkan realitas. Terkhusus pada perbedaan penggunaan data garis kemiskinan oleh BPS yang cenderung lebih rendah apabila dibandingkan dengan Bank Dunia. “Penggunaan data yang berbeda ini bisa menyesatkan publik dan menjadi alat politik untuk menampilkan citra bahwa pemerintah berhasil menurunkan kemiskinan, padahal realitas di lapangan belum tentu mencerminkan hal tersebut” ungkapnya. Sejalan yang diungkapkan, Tauchid Komara Yuda menimpali seputar kondisi demokrasi Indonesia saat ini tidak hanya menghadapi ancaman dalam bentuk represif (misalnya kekerasan aparat), tapi juga dalam bentuk permainan simbolik dan manipulasi narasi. Istilah yang dilontarkan ialah praktik demokrasi prosedural, ketika pemilu tetap berjalan, tetapi proses-proses deliberatif dan akuntabilitas publik dilemahkan. Melihat kondisi demokrasi saat ini, Dedek Prayudi sebagai perwakilan dari pemerintahan juga menyadari pentingnya partisipasi publik berupa kritik, aksi demonstrasi, protes digital (petisi, media sosial), dan advokasi akademik menjadi faktor yang mendorong pemerintah untuk meninjau ulang atau menunda implementasi beberapa kebijakan.

Ruang lingkup pembahasan dalam diskusi ini mencakup berbagai dimensi krusial dalam praktik demokrasi dan kebijakan publik di Indonesia. Beberapa isu utama yang diangkat meliputi lemahnya partisipasi publik dalam proses legislasi, dominasi pendekatan simbolik dalam tata kelola negara, serta penggunaan hukum sebagai alat justifikasi kekuasaan. Diskusi juga menyinggung permasalahan konkret seperti pengesahan cepat revisi undang-undang, pemangkasan anggaran pendidikan, dan penanganan stunting yang dinilai belum menyentuh akar persoalan. Dari berbagai paparan yang disampaikan, kesimpulannya adalah bahwa tantangan utama demokrasi Indonesia saat ini bukan hanya bersifat struktural, tetapi juga terletak pada praktik representasi dan akuntabilitas yang belum sepenuhnya berpihak pada kepentingan publik secara luas.

Pelaksanaan program kerja Ruang Socrates melalui diskusi publik dengan menghadirkan beberapa nama besar yang memiliki fokus pada setiap bidangnya, diharapkan menjadi pemantik dalam diskusi-diskusi berikutnya. Harapannya diskusi ini tidak selesai sampai acara ini saja, tetapi juga sebagai buah pemikiran untuk menghasilkan pemikiran yang lebih kritis. atas kebijakan-kebijakan pemerintah.