Setiap dapur MBG/SPPG punya peran penting dalam menyajikan makanan yang aman, berkualitas, dan tentunya halal
Melalui pendampingan pengajuan Sertifikasi Halal SPPG-MBG, kita bisa saling menguatkan—menyiapkan dokumen, memahami alur, hingga memastikan standar halal terpenuhi dengan baik.
Biaya: Rp 6.500.000,-
Semoga langkah ini menjadi bagian dari ikhtiar bersama dalam menghadirkan layanan terbaik untuk masyarakat
Informasi lebih lanjut
0851-1709-5936
❓ Apa itu Sertifikasi Halal?
Sertifikasi halal adalah bukti resmi bahwa produk yang dijual telah diperiksa dan dinyatakan halal sesuai syariat Islam. Sertifikat halal diterbitkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal.
Jika Anda menjual:
Makanan
Minuman
Katering
Produk olahan
Rumah potong hewan
Kosmetik tertentu
maka usaha Anda perlu memperhatikan ketentuan sertifikasi halal yang berlaku.
Biaya berbeda-beda tergantung jenis usaha dan jalur pendaftaran.
📱 Hubungi admin untuk mendapatkan informasi biaya terbaru dan sesuai kondisi usaha Anda.
❓ Apa Syaratnya?
Siapkan:
✅ KTP
✅ NIB (jika ada)
✅ Daftar produk
✅ Daftar bahan yang digunakan
✅ Foto tempat usaha
Isi formulir pendaftaran.
Kirim dokumen yang diperlukan.
Tim akan membantu proses pengajuan.
Ikuti proses verifikasi dan pendampingan.
Sertifikat halal diterbitkan setelah proses selesai.
Lama proses tergantung kelengkapan dokumen dan jenis pengajuan.
Semakin lengkap dokumen yang disiapkan, biasanya proses akan lebih cepat.
Tim pendamping dan petugas LSH siap membantu mulai dari:
Konsultasi
Persiapan dokumen
Pendaftaran
Pendampingan proses halal
📱 Masih bingung? Hubungi kami melalui WhatsApp, kami siap membantu.
Sertifikasi halal adalah bukti resmi yang menyatakan bahwa suatu produk telah diperiksa dan dinyatakan halal sesuai ketentuan syariat Islam dan peraturan yang berlaku di Indonesia.
Halal adalah segala sesuatu yang diperbolehkan menurut syariat Islam.
Suatu produk dikatakan halal apabila:
Bahan yang digunakan halal.
Proses pembuatannya halal.
Penyimpanan dan distribusinya tidak tercampur dengan bahan yang haram atau najis.
1. Dasar Hukum Pemerintah
Penyelenggaraan sertifikasi halal di Indonesia diatur oleh Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal yang dilaksanakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal.
2. Dasar Hukum Keagamaan
Penetapan kehalalan suatu produk didasarkan pada fatwa halal yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia setelah melalui proses pemeriksaan sesuai ketentuan yang berlaku.
✅ Memberikan kepastian halal bagi konsumen.
✅ Meningkatkan kepercayaan pelanggan.
✅ Menambah nilai dan daya saing produk.
✅ Memenuhi ketentuan peraturan yang berlaku.
Halal = Produk yang diperbolehkan menurut syariat Islam.
Sertifikasi Halal = Bukti resmi bahwa produk telah memenuhi ketentuan halal berdasarkan peraturan pemerintah dan fatwa halal yang ditetapkan oleh MUI.
Artikel Edukasi Halal
Cara Mengurus Sertifikat Halal
Mengurus sertifikat halal kini lebih mudah dengan bantuan pendamping halal.
Siapkan dokumen usaha.
Siapkan daftar produk yang dijual.
Siapkan daftar bahan yang digunakan.
Daftar melalui jalur yang sesuai.
Ikuti proses verifikasi dan pemeriksaan.
Tunggu hasil penetapan halal.
Sertifikat halal diterbitkan.
Semakin lengkap dokumen yang disiapkan, semakin lancar proses pengajuannya.
Kesalahan Umum Saat Pengajuan Sertifikat Halal
Banyak pelaku usaha mengalami kendala karena hal-hal berikut:
Semua bahan yang digunakan harus dicatat, termasuk bumbu, saus, pewarna, dan bahan tambahan lainnya.
Nama produk yang diajukan harus sama dengan yang dijual.
Pastikan data usaha dan identitas pemilik sudah sesuai.
Simpan nota atau informasi pemasok bahan yang digunakan.
Pastikan bahan yang digunakan dapat ditelusuri asal-usulnya.
Daftar bahan adalah catatan semua bahan yang digunakan untuk membuat produk.
Produk: Keripik Pisang
No Nama Bahan
1 Pisang
2 Minyak Goreng
3 Gula
4 Garam
✅ Nama bahan
✅ Merek bahan (jika ada)
✅ Pemasok atau tempat membeli
✅ Digunakan untuk produk apa
Semakin jelas daftar bahan, semakin mudah proses pemeriksaannya.
Masa Berlaku Sertifikat Halal
Sertifikat halal memiliki masa berlaku sesuai ketentuan yang berlaku.
Pelaku usaha tetap wajib:
Menjaga kehalalan produk.
Menggunakan bahan yang sama atau yang telah disetujui.
Melaporkan perubahan bahan atau proses produksi jika diperlukan.
Sertifikat halal bukan hanya untuk dimiliki, tetapi juga harus dijaga penerapannya dalam kegiatan usaha sehari-hari.
Setelah mendapatkan sertifikat halal, pelaku usaha wajib:
Menggunakan bahan yang halal dan sesuai.
Proses produksi harus tetap sesuai dengan yang diajukan.
Peralatan dan tempat produksi harus bersih.
Data bahan dan pemasok sebaiknya disimpan dengan baik.
Jika ada perubahan bahan, produk, atau proses produksi, segera konsultasikan dengan pihak yang berwenang.
Sertifikasi Halal bukan hanya tentang mendapatkan sertifikat, tetapi tentang menjaga kehalalan produk secara berkelanjutan.
Siapkan Dokumen → Daftar Produk → Daftar Bahan → Ajukan → Jaga Kehalalan Produk
📱 Masih bingung? Hubungi tim pendamping halal untuk mendapatkan konsultasi dan bantuan proses pendaftaran.
