PESONA BHUTAN, NEGERI NAGA GUNTUR

Bhutan adalah sebuah negara kecil di Asia Selatan yang berbentuk Kerajaan dan dikenal dengan sebutan Negeri Naga Guntur. Wilayahnya terhimpit antara India dan Tiongkok. Nama lokal negara ini adalah Druk Yul, yang berarti "Negara Naga". Simbol naga dapat ditemukan di bendera dan lambang negaranya.

Pemerintahan yang dijalankan dengan kekuasaan monarki absolut berakhir ketika konstitusi baru dan pemilihan perdana menteri dilaksanakan. Raja Jigme Singye Wangchuck yang memimpin sejak tahun 1972 mengumumkan menggelar pemilu tahun 2008, sekaligus turun tahta. Pengumuman disampaikan di hadapan 8.000 penggembala hewan yak, biksu, petani, dan siswa pedesaan pada 18 Desember 2005. Pengumuman disebarkan melalui harian Kuensel. Sebelumnya, raja memperkenalkan rancangan konstitusi dan menyatakan pensiun pada usia 65 tahun. Atas ide ini, sebagian rakyat tidak sependapat karena khawatir terjadinya praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, tetapi pada tahun 2006 sang raja mengundurkan diri dan digantikan oleh puterandanya

Sejarah

Peralatan, senjata, dan sisa dari batu membuktikan bahwa Bhutan telah dihuni sejak awal 2000 SM. Para sejarawan telah berteori bahwa negara Lhomon (harfiah, "kegelapan dari selatan"), atau Monyul ("Tanah Gelap", Referensi pada Monpa, penduduk asli Bhutan) sudah ada antara 500 SM dan 600 M. Nama Lhomon Tsendenjong (Negeri Cendana), dan Lhomon Khashi, atau Mon Selatan (negeri 4 tujuan) telah ditemukan dalam kronik Bhutan dan Tibet kuno.

Peristiwa tertulis paling awal di Bhutan adalah lewatnya tokoh suci Buddha Padmasambhava (juga disebut Guru Rinpoche) pada abad ke-8. Sejarah awal Bhutan tidak jelas, karena sebagian besar catatan telah musnah setelah kebakaran di Punakha, ibu kota kuno pada 1827. Dari abad ke-10, perkembangan politik Bhutan amat dipengaruhi oleh sejarah religiusnya. Berbagai anak sekte Buddha muncul yang dilindungi oleh berbagai maharaja Mongol dan Tibet. Setelah runtuhnya bangsa Mongol pada abad ke-14, anak-anak sekte itu bersaing satu sama lain demi supremasi dalam bentang politik dan agama, akhirnya menimbulkan naiknya anak sekte Drukpa di akhir abad ke-16.

Hingga abad ke-17, Bhutan ada sebagai fiefdom yang saling berperang hingga dipersatukan oleh lama Tibet dan pemimpin militer Shabdrung Ngawang Namgyal. Untuk mempertahankan negerinya dari penggarongan yang sebentar-sebentar dilakukan bangsa Tibet, Namgyal membangun sebuah jaringan dzong (benteng) tak terkalahkan, dan mengumumkan kode hukum yang membantu membawa raja-raja setempat di bawah kendali terpusat. Banyak dari dzong itu yang masih ada. Setelah kematian Namgyal pada 1651, Bhutan jatuh dalam suasana anarkis. Mengambil keuntungan dari kekacauan itu, orang Tibet menyerang Bhutan pada 1710, dan kembali pada 1730 dengan bantuan orang Mongol. Kedua serang itu berhasil digagalkan, dan gencatan senjata ditandatangani pada 1759.

Politik

Sepanjang dasawarsa terakhir, politik Bhutan terjadi dalam kerangka monarki absolut yang berkembang menjadi monarki konstitusional. Pada 1999, raja ke-4 Bhutan menciptakan badan 10 anggota yang disebut Lhengye Zhungtshog (Dewan Menteri). Raja Bhutan adalah kepala negara. Kekuasaan eksekutif dilaksanakan oleh Lhengye Zhungtshog, dewan menteri. Kekuasaan legislatif dipegang oleh pemerintah dan Majelis Nasional.

Pada tahun 2008, Bhutan menciptakan sejarah dengan memperkenalkan demokrasi parlementer, sehingga kerja-kerja berubah dan partai politik kini resmi. Dalam sistem baru ini terdapat parlemen yang terdiri dari majelis tinggi dan majelis rendah — anggota majelis rendah terafiliasi dengan partai-partai politik. Pemilihan anggota majelis tinggi dilaksanakan untuk pertama kalinya pada Desember 2007 sementara pemilihan anggota majelis rendah dilaksanakan pada Maret 2008. Partai Perdamaian dan Kesejahteraan Bhutan memenangi pemilihan majelis rendah dengan meraih 44 dari 47 kursi.

Kekuasaan peradilan dilaksanakan di semua pengadilan Bhutan. Jaksa Agung ialah kepala administratif peradilan.