Embedded Files
DAFTAR ANGGOTA DPR RI PERIODE 2014-2019
DAFTAR ANGGOTA DPR RI PERIODE 2014-2019
2.1Daerah Pemilihan Sumatra Utara I
2.2Daerah Pemilihan Sumatra Utara II
2.3Daerah Pemilihan Sumatra Utara III
3.1Daerah Pemilihan Sumatra Barat I
3.2Daerah Pemilihan Sumatra Barat II
5.1Daerah Pemilihan Kepulauan Riau
7.1Daerah Pemilihan Sumatra Selatan I
7.2Daerah Pemilihan Sumatra Selatan II
8.1Daerah Pemilihan Bangka Belitung
10.1Daerah Pemilihan Lampung I
10.2Daerah Pemilihan Lampung II
11.1Daerah Pemilihan DKI Jakarta I
11.2Daerah Pemilihan DKI Jakarta II
11.3Daerah Pemilihan DKI Jakarta III
12.1Daerah Pemilihan Jawa Barat I
12.2Daerah Pemilihan Jawa Barat II
12.3Daerah Pemilihan Jawa Barat III
12.4Daerah Pemilihan Jawa Barat IV
12.5Daerah Pemilihan Jawa Barat V
12.6Daerah Pemilihan Jawa Barat VI
12.7Daerah Pemilihan Jawa Barat VII
12.8Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII
12.9Daerah Pemilihan Jawa Barat IX
12.10Daerah Pemilihan Jawa Barat X
12.11Daerah Pemilihan Jawa Barat XI
13.2Daerah Pemilihan Banten II
13.3Daerah Pemilihan Banten III
14.1Daerah Pemilihan Jawa Tengah I
14.2Daerah Pemilihan Jawa Tengah II
14.3Daerah Pemilihan Jawa Tengah III
14.4Daerah Pemilihan Jawa Tengah IV
14.5Daerah Pemilihan Jawa Tengah V
14.6Daerah Pemilihan Jawa Tengah VI
14.7Daerah Pemilihan Jawa Tengah VII
14.8Daerah Pemilihan Jawa Tengah VIII
14.9Daerah Pemilihan Jawa Tengah IX
14.10Daerah Pemilihan Jawa Tengah X
15.1Daerah Pemilihan Daerah Istimewa Yogyakarta
16.1Daerah Pemilihan Jawa Timur I
16.2Daerah Pemilihan Jawa Timur II
16.3Daerah Pemilihan Jawa Timur III
16.4Daerah Pemilihan Jawa Timur IV
16.5Daerah Pemilihan Jawa Timur V
16.6Daerah Pemilihan Jawa Timur VI
16.7Daerah Pemilihan Jawa Timur VII
16.8Daerah Pemilihan Jawa Timur VIII
16.9Daerah Pemilihan Jawa Timur IX
16.10Daerah Pemilihan Jawa Timur X
16.11Daerah Pemilihan Jawa Timur XI
18.1Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Barat
19.1Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Timur I
19.2Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Timur II
20.1Daerah Pemilihan Kalimantan Barat
21.1Daerah Pemilihan Kalimantan Tengah
22.1Daerah Pemilihan Kalimantan Selatan I
22.2Daerah Pemilihan Kalimantan Selatan II
23.1Daerah Pemilihan Kalimantan Timur
24.1Daerah Pemilihan Sulawesi Utara
25.1Daerah Pemilihan Gorontalo
26.1Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah
27.1Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan I
27.2Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan II
27.3Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan III
28.1Daerah Pemilihan Sulawesi Tenggara
29.1Daerah Pemilihan Sulawesi Barat
31.1Daerah Pemilihan Maluku Utara
33.1Daerah Pemilihan Papua Barat
34Jumlah suara sah per daerah pemilihan
35Jumlah kursi per partai politik per daerah pemilihan
ANGGOTA
ANGGOTA
Anggota
Anggota
Daftar anggota Dewan Perwakilan Rakyat 2014–2019
Hak anggota
Hak anggota
Anggota DPR mempunyai hak:
- mengajukan usul rancangan undang-undang
- mengajukan pertanyaan
- menyampaikan usul dan pendapat
- memilih dan dipilih
- membela diri
- imunitas
- protokoler
- keuangan dan administratif
Kewajiban anggota
Kewajiban anggota
Anggota DPR mempunyai kewajiban:
- memegang teguh dan mengamalkan Pancasila
- melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan menaati peraturan perundangundangan
- mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia
- mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan
- memperjuangkan peningkatan kesejahteraan rakyat
- menaati prinsip demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan negara
- menaati tata tertib dan kode etik
- menjaga etika dan norma dalam hubungan kerja dengan lembaga lain
- menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen melalui kunjungan kerja secara berkala
- menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat
- memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada konstituen di daerah pemilihannya
Larangan
Larangan
Anggota DPR tidak boleh merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, hakim pada badan peradilan, pegawai negeri sipil, anggota TNI/Polri, pegawai pada BUMN/BUMD atau badan lain yang anggarannya bersumber dari APBN/APBD.
Anggota DPR juga tidak boleh melakukan pekerjaan sebagai pejabat struktural pada lembaga pendidikan swasta, akuntan publik, konsultan, advokat/pengacara, notaris, dokter praktik dan pekerjaan lain yang ada hubungannya dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPR.
Penyidikan
Penyidikan
Jika anggota DPR diduga melakukan perbuatan pidana, pemanggilan, permintaan keterangan, dan penyidikannya harus mendapat persetujuan tertulis dari Presiden. Ketentuan ini tidak berlaku apabila anggota DPR melakukan tindak pidana korupsi dan terorisme serta tertangkap tangan.
DAFTAR ANGGOTA DPR RI PERIODE 2014-2019
DAFTAR ANGGOTA DPR RI PERIODE 2014-2019
Google Sites
Report abuse