Download Free Uu Cipta Kerja 2023 Pdf

Proses legislasi UU Cipta Kerja merupakan praktik buruk legislasi yang terus berulang setelah pengesahan UU Minerba, revisi UU Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan revisi UU Mahkamah Konstitusi. Pengesahan RUU Cipta Kerja dalam Rapat Paripurna DPR pada Senin, 5 Oktober 2020 kemarin tidaklah mengagetkan, mengingat hampir setiap minggu publik mendapat kabar bahwa pembahasan materi RUU Cipta Kerja terus melaju tanpa dapat terbendung, meskipun gelombang penolakan terus menguat. Praktik buruk legislasi ini bertolak belakang dengan tujuan DPR dan Presiden ketika memulai pembahasan RUU Cipta Kerja, yaitu melakukan penataan regulasi. Sulit berharap lebih banyak pada DPR dan Presiden periode saat ini untuk terciptanya proses legislasi yang lebih baik.

Rapat pembahasan RUU Cipta Kerja tercatat sempat dilakukan dalam masa reses dan diluar hari kerja, selain juga sempat dilakukan di hotel, di luar Gedung DPR. Pada Pasal 1 angka 13 Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib (Tatib DPR) menyebutkan bahwa masa reses adalah masa DPR melakukan kegiatan di luar masa sidang, terutama di luar gedung DPR untuk melaksanakan kunjungan kerja. Sedangkan Pasal 254 ayat (1) Tatib DPR menyebutkan bahwa waktu-waktu rapat DPR mencakup hari kerja, yaitu Senin sampai Jumat. Pelaksanaan rapat dalam masa reses, di luar waktu rapat, dan di luar Gedung DPR memang dimungkinkan, tetapi atas dasar kesepakatan dalam rapat atau persetujuan Pimpinan DPR. Pertimbangan atas kesepakatan dan persetujuan pelaksanaan rapat DPR dalam masa reses, di luar waktu rapat serta di luar Gedung DPR inilah yang tidak pernah dipublikasikan kepada publik, sehingga tidak dapat diketahui mengapa pembahasan RUU Cipta Kerja begitu cepat dan cenderung dipaksakan, padahal substansi pengaturannya sangat kompleks dan mencakup beragam isu.

Download Uu Cipta Kerja 2023 Pdf

Download File 🔥 https://urluss.com/2y2MWI 🔥

Perlu dicatat juga pernyataan dari DPR bahwa penyegeraan pembahasan RUU Cipta Kerja ini karena situasi pandemi COVID 19. Transparansi akan pertimbangan pengambilan kesepakatan rapat dan persetujuan Pimpinan DPR ini penting mengingat belum lama ini DPR dan Pemerintah sepakat untuk mengeluarkan beberapa RUU dari daftar prioritas 2020, dengan alasan tidak cukup waktu pembahasan. Masih segar dalam ingatan kita RUU Penghapusan Kekerasan Seksual yang sebetulnya mendapat dorongan publik yang kuat untuk segera diselesaikan, tetapi justru ditunda pembahasannya. Selain itu, ada juga berbagai RUU yang pembahasannya terus tertunda dari tahun ke tahun, yang apabila dikerjakan dengan metode kerja dalam pembahasan RUU Cipta Kerja bukan tidak mungkin dapat diselesaikan.

CNN Indonesia. 2020. Buruh Jatim Kumpul di Surabaya 8 Oktober, Demo Tolak Ciptaker. Diakses dari -20-554205/buruh-jatim-kumpul-di-surabaya-8-oktober-demo-tolak-ciptaker, pada tanggal 19 Oktober 2020.

Julheri. 2020. Dibeberkan Jokowi Sendiri, Ini Penyebab Demo Tolak Omnibus Law Cipta Kerja sampai Rusuh. Diaskes dari -jokowi-sendiri-ini-penyebab-demo-tolak-omnibus-law-cipta-kerja-sampai-rusuh/, pada tanggal 19 Oktober 2020.

Kurniawan, Dian. 2020. Demo UU Cipta Kerja Ricuh di Surabaya, Polisi Tetapkan 22 Orang Jadi Tersangka. Diakses dari -uu-cipta-kerja-ricuh-di-surabaya-polisi-tetapkan-22-orang-jadi-tersangka, pada tanggal 19 Oktober 2020.

RadarCirebon. 2020. Demo di Cirebon, 7 Poin Penolakan Buruh atas Omnibus Law RUU Ciptaker. Diakses dari -di-cirebon-7-poin-penolakan-buruh-atas-omnibus-law-ruu-ciptaker/, pada tanggal 19 Oktober 2020.

Shalihah. 2020. Aksi Demo Penolakan Omnibus Law UU Cipta Kerja di 9 Daerah Berlangsung Ricuh, Mana Saja?. Diakses dari -demo-penolakan-omnibus-law-uu-cipta-kerja-di-9-daerah-berlangsung?page=all, pada tanggal 20 Oktober 2020.

Taufiq, Muhammad. 2020. Demo UU Cipta Kerja Buruh Surabaya Hari Ini Ratusan, Besok Turun Ribuan. Diakses dari -uu-cipta-kerja-buruh-surabaya-hari-ini-ratusan-besok-turun-ribuan, pada 20 Oktober 2020.

Dengan tidak adanya batasan terhadap jenis pekerjaan yang boleh menggunakan tenaga outsourcing, seorang buruh tidak lagi memiliki kejelasan terhadap upah, jaminan kesehatan, jaminan pensiun, dan kepastian pekerjaannya.

Unjuk rasa yang diikuti ratusan massa dari serikat pekerja dan mahasiswa dari sejumlah perguruan tinggi menolak pengesahan Undang-undang Cipta Kerja serta mendesak Presiden mencabut UU tersebut dengan menerbitkan Perppu karena dinilai merugikan rakyat khususnya para pekerja atau buruh.

"Ke depan dengan banyaknya UMK yang berbadan hukum, dengan jumlah yang mencapai lebih dari 60 juta unit usaha, potensi kerja notaris akan meningkat. Misalnya, ketika pelaku usaha akan membuat kontrak perjanjian dan/atau akses perbankan tentu akan memerlukan akta notaris sehingga menjadi lapangan jasa baru," katanya.

"Pemerintah terus melakukan berbagai upaya untuk mewujudkan kemudahan berusaha sehingga dapat menarik investor. Hal ini diharapkan pada akhirnya dapat menciptakan lapangan pekerjaan yang sangat dibutuhkan masyarakat," tutur menteri berusia 67 tahun tersebut. ff782bc1db